Pemkab Siap Turunkan Lulusan STPDN/APDN


Ahad, 11 Januari 2015 - 18:50:58 WIB
Pemkab Siap Turunkan Lulusan STPDN/APDN

“Sementara pendampingn dari PNPM pada 31 Desember 2014 lalu telah diputus, jadi tidak ada pen­damping di kecamatan. Oleh sebab itu diperlukan pendampingan dari pemerintah kabupaten,” katanya.

Baca Juga : Wagub Sumbar: Perencanaan Food Estate Masih Banyak Masalah, Butuh Pengawasan!

Kabupaten Pesisir Selatan dapat alokasi dana desa Rp30 miliar tahun 2015. Dengan adanya dana desa tersebut, maka total dana yang bakal diterima seluruh desa (nagari-red) mencapai Rp78,5 miliar.

Kepala BPM, KB, PPr dan Anak Pessel Mawardi Roska me­nye­butkan, dana untuk desa itu sudah dapat direalisasikan pada tahun ini di nagari. Terjadi peningkatan dana dibanding tahun lalu ntuk nagari tahun depan, tambahannya men­capai seratus persen.

Baca Juga : Sinergitas Antar Rumah Sakit Bisa Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 di Sumbar

“Jumlah dana untuk desa dari APBN sebesar Rp30 miliar, Dana Alokasi Umum Nagari tetap dia­nggarkan dengan jumlah Rp38 milyar dan dana stimulus Rp4,5 miliar,” katanya.

Sementara terkait jumlah dana dari APBN yang bakal diterima masing-masing nagari Mawardi Roskan menyebutkan, sangat ter­gantung pada sejumlah kriteria. Misalnya luas wilayah, jumlah penduduk, topografi dan lain lain. “Jadi tidak dibagi rata setiap nagari. Nagari yang banyak memenuhi kriteria, tentu akan lebih banyak menerima dana dari APBN ter­sebut,” katanya menjelaskan.

Disebutkan Mawardi Roska, jumlah nagari di Pesisir Selatan 182. 182 merupakan hasil pemekaran nagari induk. Pemekeran periode pertama dari 37 nagari mekar men­jadi 76 nagari. Selanjutnyanya setelah Perda direvisi ratusan nagari mekar.

“Total nagari kini mencapai 182 nagari. Angka ini nyaris menyamai desa lama. Pemekaran yang terbesar berada di bagian selatan Pesisir Selatan, kemudian dibagian utara. Kedua duanya dalam konteks formal dipicu oleh keinginan untuk men­dekatkan pelayanan kepada ma­syarakat. Namun pada prinsipnya muatan yang di usung masing masing wilayah tentu akan berbeda,”kata.

Maka masing masing nagari itu memiliki kriteria berbeda. Juga termasuk pertimbangan posisi na­gari di sebuah kecamatan, mak­sudnya bila nagari berada di pusat kecamatan jumlah perolehan dana desa tidak sama dengan yang bukan di ibu kecamatan.

“Kemudian soal penggunaan dana tersebut, pemerintah masih berpatokan kepada peraturan Men­teri Dalam Negeri dan UU tentang Desa. Namun memang perlu ada penajaman-penajaman pengelolaan keuangan bagi perangakat nagari,” katanya. (h/har)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]