Surat Terbuka Buat Kapolri (Baru)


Ahad, 11 Januari 2015 - 19:20:47 WIB
Surat Terbuka Buat Kapolri (Baru)

Bapak Kapolri (ba­ru) yang terhormat. Penembakan terha­dap Iwan Mulyadi terjadi ta­hun 2006, saat Iwan Mulyadi berusia 13 tahun. Warga Kinali Pasaman Barat itu lumpuh permanen. Kedua kakinya yang dahulu, kuat saat ini bertambah mengecil dan tidak bisa lagi digerakkan. Kasus ini bermula dari aksi tidak ber­tanggung jawab anggota Polsek Kinali Pasaman Barat Suma­tera Barat pada hari Minggu, 29 Januari 2006 sekitar pukul 11.30 WIB di Pondok Ladang Sasok Rimbo Gadang Durian Sabuik Tanjung Medan Jorong IV Koto Selatan Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat Aksi ini telah menghilangkan masa depan anak ini.

Baca Juga : Cegah Warga Nekat Mudik, Polri Gelar Operasi Sebelum 6 Mei

Penembakan sadis tersebut tidak dapat diper­tanggung­jawabkan secara hu­kum hingga sekarang. Putu­san hakim kasasi Mahkamah Agung yang sudah berke­kua­tan hukum tetap, be­lum juga dilakukan eksekusinya sampai sekarang ini. Sejauh ini belum terlihat kesungguhan jajaran institusi Polri untuk menye­lesaikan kewajiban hu­kum pembayaran ganti keru­gian immaterial seba­nyak Rp 300. 000.000 (tiga ratus juta rupiah) terhadap korban. Pada­hal, putu­san hakim atas kasus ini telah terang ben­derang, sudah men­jadi kom­sumsi pu­blik, dan telah berke­kuatan hukum yang pasti.

Tidak ada lagi upaya-upa­ya hukum yang tersedia diting­kat undang-undang. Baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Semuanya sudah dila­kukan dan dijalani oleh Iwan Mulyadi melalui kuasa hu­kum­nya. Tidak itu saja, me­nyurati komisi-komisi negara dan lem­baga politik pun telah di­la­­kukan seperti Komnas HAM RI, Komisi Om­bud­sman, DPR RI tetapi tidak ada tindakan yang konkrit dari lembaga-lembaga itu. Sampai hari ini pun ketika tulisan ini dibuat belum tampak niat baik jajaran institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan itu.

Baca Juga : Inilah Jam Kerja ASN pada Bulan Ramadan 1442 Hijriah

Bapak Kapolri (baru) yang terhormat. Jika sudah demi­kian halnya. Maka terjadilah pem­biaran dan ketidakadilan yang terus berlangsung dalam kasus Iwan Mulyadi. Adagium hukum “hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah” benar adanya. Negara hukum  dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menye­butkan bahwa bahwa “Negara Indonesia adalah negara hu­kum” patut diper­tanyakan. Ketidakadilan yang terjadi di suatu tempat  menjadi ancaman terjadinya ketidak­adilan di tempat lain. Artinya, keti­dak­adilan berpo­ten­si me­nimpa siapa pun, ter­ma­s­uk keluarga Nfr sebagai pe­laku pe­nembakan Iwan Mul­yadi.

Padahal, ciri terpenting dari negara hukum itu adalah adanya perlindungan HAM. Dalam kasus Iwan Mulyadi dimana tanggung jawab negara (baca: Kepolisian Negara Republik Indonesia). Pem­biaran dalam kasus Iwan Mul­ya­di merupakan pelanggaran HAM yang cukup serius.

Baca Juga : Gawat! Ada 22.000 Senjata Api Dimiliki Warga Sipil di Daerah Ini

Tidak saja ter­­ja­dinya pe­lang­garan HAM ter­had­ap­nya, juga pada sa­at yang ber­sa­maan telah terjadi ke­ma­cetan -ke­man­dekan pene­gakan hukum, dan pelaksanaan kea­dilan. Jika belum ada juga kesung­guhan dan keseriusan jajaran institusi kepolisian dalam menyelesaikan ke­wa­jiban hu­kum­nya maka kasus ini akan bergulir setiap ta­hunnya. Bu­kan itu saja pen­deritaan Iwan akan bertambah panjang. Pada­hal, jika itu ditunaikan oleh institusi ke­polisian maka sedi­kit akan mengurangi pende­ritaan yang dialami oleh Iwan Mulyadi dan keluar­ganya.

Bapak Kapolri (baru) yang terhormat. Penulis ber­pan­dangan, penyelesaian kasus ini bertumpu di institusi Polri yang Bapak pimpin. Jika Polri, termasuk Bapak, mempunyai keseriusan menuntaskan maka persoalan akan selesai. Yang menjadi pertanyaan sampai kapan Iwan menunggu hal ini. Kondisinya bertambah parah. Lalu, mungkinkah pemba­yaran ganti kerugian immateril itu dia terima ketika masih hidup?

Baca Juga : Launching Polri TV dan Radio, Jenderal Listyo Sigit: Untuk Mengedukasi Masyarakat

Kasus Iwan Mulyadi meru­pakan ‘pekerjaan rumah’ bagi Polri untuk menuntaskannya segera. Jangan sampai berlarut tanpa ada ujung penyelesaian. Bukan kali ini saja Iwan Mul­yadi datang menagih ganti kerugian ke jajaran kepolisian. Jawaban yang ia dapatkan hanya klasik dan terlalu nor­matif. Bahasa “akan dikoor­dinasikan dan diko­muni­kasi­kan dengan pimpinan” sudah berulang ka­­li ia den­gar.

Tidak ada tindakan kon­krit yang dilakukan jajaran Polri hingga saat ini. Bahkan berdalih sedang melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK). Kitab undang-undang hukum di Indonesia, menye­butkan “pengajuan PK tidak menghalangi eksekusi”. Lagi-lagi dalih sedang melakukan upaya hukum PK adalah upaya untuk menunda pelaksanaan eksekusi.

Tembok birokrasi Polri yang panjang dan berliku sema­kin mengikis harapannya un­tuk mencapai keadilan. Ham­pir tidak ada bayangan ujung­nya. Sepertinya, tiada kekuatan yang mampu me­nem­busnya selain Bapak dan institusi Polri itu sendiri. Tidak tahu lagi ke lembaga mana akan menyampaikan soal tertun­danya pelaksanaan keadilan. Dalam kasus Iwan ini berlaku asas adigium justice delayed is justice denied (keadilan yang datangnya terlambat sama dengan ketidakadilan itu sen­diri). Maka justru itu tidak ada kekuatan lain selain dari niat baik dan kesungguhan jajaran kepolisian yang ditunggu untuk mengakhiri ketidakpastian dalam penyelesaikan kasus ini.

Bapak Kapolri (baru) yang terhormat. Di saat jajaran Polri mencari cara untuk menye­lesaikan kasus ini maka pada selama itu pula Iwan menung­gu penyelesaian kasus­nya.  Iwan Mulyadi masih tetap berharap, ia tidak akan pernah lelah berjuang mendapatkan hak-haknya. Mungkin pepatah lama walaupun dunia akan kiamat besok pagi maka hu­kum di negeri ini harus dite­gakkan (fiat justitia et pereat mundus). Sebagaimana yang Bapak tentu pahami bahwa, tidak ada yang kebal hukum di negeri ini. Semua sama diha­dapan hukum (equality before the law).

Penegakan hukum harus memanusiakan manusia dan membuat warga negara sejah­tera. Bukan membuat warga negara menderita, seperti yang dialami oleh Iwan Mulyadi. Penderitaan yang tidak jelas akhirnya. Kasus yang ini seha­rusnya menjadi ‘tamparan keras’ bagi institusi yang Ba­pak pimpin, agar tidak lagi gegabah dalam mela­kukan tin­da­kan pe­nyelidikan dan pe­n­yi­dikan. Ti­dak ta­at­­nya ja­ja­ran ke­po­lisian dalam me­ma­tuhi prosedur penye­lidikan dan penyidikan telah menim­bulkan korban yang belum tentu ber­salah mela­ku­kan tindak pidana.

Penegakan hukum yang dilakukan dengan gega­bah hanya akan menambah persoa­lan hukum baru. Mene­gakkan hukum jangan melang­gar hu­kum. Tidak akan ada yang mau menderita di dunia ini seperti yang dialami oleh Iwan Mul­yadi. Jika jajaran kepolisian masih melakukan tindakan yang ceroboh harus ditindak tegas, masyarakat akan mem­berikan hukuman. Ben­tuknya adalah akan muncul tindakan main hakim sendiri setiap akan me­nyelesaikan masalah hukum.

Bapak Kapolri (baru) yang terhormat. Mulai hari ini dan ke depan kita tidak ingin melihat Iwan Iwan yang lain menjadi korban salah sasaran tembak aparat kepolisian. Kasus Iwan Mulyadi adalah yang terakhir. Kami berharap Polri berkomitmen untuk menyelesaikan kasus Iwan Mulyadi ini sehingga ada titik terang yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara ini.

Kepada Bapak Kapolri baru, penulis berharap bisa segera melaksanakan eksekusi dalam kasus Iwan Mulyadi ini. Selain itu kami juga berhadap Kapolri mampu menjalankan konsep merevolusi sikap men­tal di institusi berseragam coklat. Seraya berharap semo­ga Bapak dapat menjadikan Polri benar-benar menjadi ‘bhayangkara’ (penjaga) bumi pertiwi dan warga bangsa. Termasuk menjaga hak-hak hukum warga negara terlin­dungi, amien. Semoga.

 

SAHNAN SAHURI SIREGAR
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Ekasakti & Pendiri Rumah Bantuan Hukum)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]