Pengamat: Hapus Bansos Bukan Tindakan Bijak


Senin, 12 Januari 2015 - 19:52:04 WIB
Pengamat: Hapus Bansos Bukan Tindakan Bijak

Damsar melanjutkan, inti­nya dana bansos adalah ban­tuan yang disalurkan kepa­da masyarakat yang berada dalam kondisi benar-benar mem­butuhkan bantuan. Ter­utama untuk membantu masyarakat yang terkena musibah sosial yang datang tiba-tiba. Oleh karena itu Damsar menilai penyaluran dana bansos pantas dipertahankan.

Baca Juga : Batang Arau Disiapkan untuk Berlabuhnya KRI Dewa Ruci pada Festival Jalur Rempah dan Pelayaran Muhibah Budaya Tahun 2021

“Langkah terbaik adalah memperbaiki sistemnya, bu­kan malah meniadakan sama sekali. Meskipun kabarnya tidak semua bansos yang diha­pus, tetap saja diperlukan kontrol sosial kembali atas aliran dana yang ditu­runkan dari kas negara tersebut,” tambah Damsar.

Dalam pandangannya, Damsar juga menilai bansos kerap dijadikan senjata pencitraan bagi pemimpin yang sedang berkuasa. Ke depan diharapkan agar bansos kembali pada hakikatnya, yaitu sebagai hak untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. “Dalam per­baikan sistemnya juga patut diper­hatikan, jangan jadikan bansos seba­gai alat pencitraan seperti yang sudah-sudah. Karena dana bantuan tersebut sudah menjadi hak masya­rakat yang membutuhkan. Wajar mereka menerima tanpa embel-embel apapun di belakangnya,” tutup Damsar.

Baca Juga : Geledah Kamar Hunian, Petugas Lapas Klas II B Padang Temukan Sajam

Sebelumnya, Kepala Dinas Pen­dapatan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang, Syahrul, mengakui adanya surat dari guber­nur yang ditujukan kepada kepala daerah di seluruh Kabu­paten dan Kota di Sumatera Barat, dalam surat tersebut memang dise­butkan bebe­rapa angga­ran yang akan dicoret, termasuk dana bansos.

Untuk Kota Padang sendiri, dana santunan kematian yang selama ini disalurkan oleh Pemerintah Kota Padang, merupakan salah satu pro­gram penyaluran dana bansos. Data di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di tahun 2014 saja, jumlah masyarakat yang menerima santunan kematian mencapai 750 orang de­ngan santunan Rp1 juta per orang. Hingga saat ini tercatat masih ada sekitar 50 orang lainnya yang tidak mengambilnya karena tidak datang ke DPKA Kota Padang.

Baca Juga : Resmikan Surau Papan Palinggam Padang, Gubernur: Mari Ciptakan Pemimpin Masa Datang

Menurut Kabag Kesra Kota Pa­dang, Al Amin, saat ini sudah ada proposal yang masuk di awal tahun 2015 ini, tapi jumlahnya masih sedikit. “Kita tidak bisa mem­prosesnya dan masyarakat diminta untuk bersabar. Karena, ini me­nyangkut dengan aturan dan undang-undang, bukan terkendala di Pemko Padang,” ucapnya. (h/mg-isq/ows)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]rianhaluan.com