Insentif Wali Nagari Dihentikan

“APBD kita masih dalam evaluasi di Kemendagri. Ha­silnya baru akan kita dapatkan dalam minggu ini. Namun, dana insentif yang kita ang­garkan di APBD 2015 untuk wali nagari masuk kategori yang akan dicoret Ke­men­dagri,” ujar Irwan.

Baca Juga : Pembangunan Sea Wall di Padang Telan Anggaran Rp19,1 Miliar

Pengusulan dana insentif untuk wali nagari ini meru­pakan usulan dari Gubernur Sumbar untuk meningkatkan kesejah­teraan wali nagari de­ngan mem­berikan bantuan keuangan beru­pa dana insen­tif sebesar Rp1 juta per wali nagari.

“Terkait penghapusan ini Pemprov Sumbar tidak bisa membantah, karena kita per­pan­jangan tangan pemerintah pusat,” terang orang nomor satu di Sumbar ini.

Baca Juga : Ragam Tradisi Jelang Ramadan, Begini Tanggapan Cadiak Pandai di Padang

Ditemui terpisah Kepala Biro  Pemerintahan Setdaprov Sumbar Mardi menuturkan, penghentian dana insentif Rp1 juta untuk setiap wali nagari ini rencananya akan dialiahkan ke dana nagari yang dialokasikan pusat yang langsung dianggarkan di APBN 2015.

“Untuk gaji wali nagari dan kepala desa diatur dalam UU nomor 6 tahun 2014, Pasal 26 Ayat 3 huruf C. Dimana gaji wali nagari dan kepala desa rata-rata Rp1 juta,  di luar asuransi dan BPJS kesehatan dan ketenaga kerjaannya,” terang Mardi.

Baca Juga : Jelang Puasa, Masyarakat Padang Mulai Laksanakan Ziarah Kubur

Dari data Biro Pemerintahan Provinsi Sumbar saat ini terdapat 880 nagari dan desa. Dimana 754 nagari dan 126 desa yang tersebar di 19 kabupaten/kota.

Sementara itu, untuk pencairan dana Rp1 miliar per nagari akan dilakukan bertahap dimulai pada April nanti. Dana ini akan langsung di­masukkan ke rekening ka­bu­paten/kota untuk dicairkan ke nagari dan desa.

Baca Juga : Maanta Lamang, Tradisi Pengantin Baru di Minang untuk Mertua Jelang Ramadan

“Kita saat ini terus berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk mem­persiapkan pendamping untuk me­ng­e­lola dana ini. Hal itu kita lakukan dengan mengadakan  workshop penge­lolaan keuangan untuk sek­retaris dan bendahara nagari /desa,” paparnya.

Sejauh ini masih ada 25 persen kabupaten/kota yang belum men­dapatkan pelatihan pengelolaan keuangan. “Setiap tahunnya kita terus melakukan pelatihan kepada perangkat nagari di kabupaten/kota. Untuk 25 pesen kabupaten/kota yang belum mendapatkan pelatihan akan kita gelar awal bulan depan,” terangnya.  (h/mg-isr)