DPRD Panggil KPU Sumbar


Selasa, 13 Januari 2015 - 19:23:18 WIB
DPRD Panggil KPU Sumbar

Pasalnya, anggaran yang akan digunakan KPU mempersiapkan hingga pelaksanaan pil­kada serentak 2015 diatur dalam Undang-undang dan juga Perppu No.1/2014. Kalau yang dihapus pemerintah itu dana bansos dan hibah. Sementara dana untuk pilkada serentak diatur dalam Perppu Pilkada No.1/2014. Jadi itu merupakan hal yang wajib.

Baca Juga : Aktifitas Balimau di Padang Dibubarkan Polisi

“Karena kebetulan KPU ini merupakan instansi di luar pemda, maka apabila pemerintah ingin membantu KPU dengan dana untuk pelaksanaan pilkada, maka pos anggarannya masuk dalam kategori dana hibah. Mau tak mau harus dianggarkan karena itu adalah perintah undang-undang,” tambah Hendrinal. (h/mg-rin)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]