Program Rp1 Miliar Per Nagari Dimulai April


Selasa, 13 Januari 2015 - 19:23:47 WIB
Program Rp1 Miliar Per Nagari Dimulai April

Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Mardi kepada Haluan, Selasa (13/1), mengatakan, untuk pengucuran dana ini tidak dilakukan sekaligus. Pada tahap awal, nagari/desa akan dikucurkan 25 persen dari dana yang dianggarkan per nagari.

“Ini bertujun agar dana yang dikucurkan ini dapat terpantau dengan baik,” tegas Mardi.

Baca Juga : Perumda AM Kota Padang Lakukan Bedah Rumah yang Ketiga

Lebih lanjut dikatakannya, terkait RP­JKMDes dan RPKDes tidak menjadi halangan bagi nagari/desa, karena pada masa awal jabatan kepala desa dan Walinagari sudah melampirkan rancangan ini.

“Untuk persiapan kita sudah melakukan pelatihan kepada perangkat nagari terkait program Rp1 miliar per nagari ini. Mulai dari penyusunan keuangan, dan hal yang dirasa perlu lainnya menyonsong program ini,” ujar Mardi.

Adanya indikasi percaloan dalam pro­gram dana desa ini dibantah oleh Mardi, dkarenakan pelaksanaan program Kemen­trian Pem­bangunan Desa dan Daerah Tertinggal ini akan mendapat pengawasan ekstra dari pusat maupun pemerintah daerah.

“KPK, BPK, Inspektorat, Pemerintah Provinsi, dan kabupaten/kota akan dilibat­kan dalam pengawasan pengucuran dana ini. Jadi, indikasi munculnya oknum yang memanfaat­kan celah ini juga sangat sulit,” ujarnya.

Dalam Undang-Undang (UU) Desa no­mor 6 tahun 2014, besaran dana yang di­kucurkan untuk nagari/desa ini berbeda. Hal ini disesuaikan dengan jumlah penduduk, jumlah keluarga miskin, kondisi infrastruk­tur, dan luas wilayah.

Pendamping Tak Harus PNS

Terkait pendamping bantuan dana pe­ngem­bangan desa/nagari ini, sekretaris dan bendahara  desa/nagari sebagai pengelola dana ini tidak harus Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Nanti untuk sekretaris dan ben­dahara ini akan ditunjuk oleh Walinagari. Sekretaris atau bendahara yang mengelola keuangan ini tidak harus berlatar belakang sarjana,” kata Mardi.

Walinagari, jelas Mardi, akan diberi kewenangan menunjuk sekretaris dan ben­dahara sebagai pengelola dana ini nantinya.

Ditanya terkait kemungkinan akan adanya kesalahan dan penyelewengan dana ini nantinya, menurut Mardi, itu tergantung kepada pribadinya masing-masing.

“Sekalipun mereka PNS kalau mental mereka korupsi tetap juga,” sanggah Mardi.

Menurutnya, dengan diberlakukannya Undang Undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberi angin segar kepada nagari/desa untuk mengelola keuangan dan pembenahan infrastruktur di nagari. (h/mg-isr)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]