ICW: Batalkan Pencalonan Budi Gunawan


Selasa, 13 Januari 2015 - 19:45:45 WIB
ICW: Batalkan Pencalonan Budi Gunawan

“Kita ingin sampaikan progress report kasus transaksi mencurigakan atau tidak wajar dari pejabat negara. Perkara tersebut naik ke tahap penyi­dikan dengan tersangka Komjen BG dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji,” ujar Ketua KPK Abraham Samad di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/1).

Baca Juga : Daftarkan Logo Partai atas Nama SBY, Ketua DPC PD Dharmasraya: Cegah Penyalahgunaan oleh Pihak Lain

Abraham mengatakan, penyeli­dikan mengenai kasus yang menjerat Budi telah dilakukan sejak Juli 2014.

“Berdasarkan penyelidikan yang cukup lama, akhirnya KPK mene­mukan pidana dan menemukan lebih dari dua alat bukti untuk mening­katkan penyelidikan menjadi penyi­dikan,” kata Abraham.

Baca Juga : DPC Partai Demokrat Dharmasraya Sampaikan Surat Pengaduan dan Perlindungan Hukum ke Polres Setempat

KPK menjerat Budi dengan Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12 B UU no 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Menurut ketentuan Pasal 5 jo Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, baik pemberi maupun penerima grati­fikasi diancam dengan hukuman pidana. Budi terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Baca Juga : Terjun ke Politik, Athari Gauthi Ardi: Ingin Kampung Seperti Jakarta

Sebelumnya KPK juga pernah menetapkan seorang perwira tinggi aktif di kepolisian yakni Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai ter­sang­ka. Djoko disangka melakukan tindak pidana korupsi dalam penga­dalan alat simulator surat izin menge­mudi di kepolisian.

Di Pengadilan tingkat pertama, Djoko Susilo divonis 10 tahun hukuman penjara dan dinaikkan hukumannya menjadi 18 tahun pen­jara oleh majelis banding.

Baca Juga : Ada Gerakan Mau Kudeta Cak Imin dari Kursi Ketum PKB, Benarkah?

Namun Mahkamah Agung pada 26 Oktober 2014 lalu menguatkan vonis Djoko yang mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri itu menjadi 18 tahun penjara.

Pencalonan Budi Gunawan seba­gai kepala Kepolisian RI dikritik berbagai pihak. Ia sempat dikaitkan dengan kepemilikan rekening gendut. Terlebih lagi, Jokowi tidak meli­batkan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak para calon kepala Kepolisian RI.

Lima Kali Lipat

Terkait harta kekayaan, Budi ter­akhir kali menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Nega­ra (LHKPN) ke KPK pada 26 Juli 2013. Saat itu, harta kekayaan yang dilapor­kannya sebesar Rp 22.657.379.555 dan 24 ribu dollar Amerika.

Sebelumnya, pada 19 Agustus 2008, Budi menyerahkan LHKPN sejumlah Rp 4.684.153.542. Dari angka-angka itu, ada peningkatan yang signifikan terhadap total harta Budi dalam kurun lima tahun.

Ke­naikan harta Budi sekitar Rp 17,9 miliar atau mencapai lima kali lipat.

Peningkatan jumlah harta Budi terlihat dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan. Pada tahun 2008, tanah dan bangunan milik Budi senilai Rp 2.744.180.000 sedangkan tahun 2013 senilai Rp 21.543.934.000.

Pada LHKPN yang diserahkan Budi pada 2013, ia menambah sebanyak 24 tanah dan bangunan yang lokasinya tersebar di Subang dan Bogor.

Sementara, nilai harta bergerak berupa alat transportasi mengalami penurunan. Pada tahun 2008, nilai harta bergeraknya sebesar Rp 661 juta, sedangkan pada tahun 2013 sebesar Rp 475 juta.

Budi juga memiliki sejumlah usaha berupa rumah makan dan objek wisata senilai Rp 40 juta. Sementara harta bergerak lainnya berupa logam mulia, batu mulia, dan barang-barang antik senilai Rp 215 juta. Ada pun giro dan setara kas lainnya milik Budi senilai Rp 383.445.555.

ICW Minta Batalkan

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Su­naryanto melalui siaran pers, Selasa (13/1) mengatakan, ICW meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri menyusul penetapan tersangka oleh KPK.

ICW juga meminta Dewan Per­wakilan Rakyat menghentikan pro­ses uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri.

Agus juga menekankan, kasus yang menimpa Budi merupakan urusan pribadi yang tidak ada kaitan­nya dengan Kepolisian RI. ICW meminta Kapolri menghormati dan mendukung langkah KPK.

Meski sudah tersangka, Budi Gunawan mengaku akan tetap me­lan­jutkan proses seleksi sebagai calon Kepala Polri di Komisi III DPR. Ia mengaku akan hadir dalam uji kepatutan dan kelayakan, Rabu (14/1/2015) pukul 10.00 WIB.

“Kami mohon diberi kesem­patan lanjutkan proses di DPR,” kata Budi Gunawan seusai bertemu para anggota dan pimpinan Komisi III DPR di kediamanan di Jakarta, Selasa (13/1).

Pertemuan tersebut merupakan rangkaian proses seleksi calon Kapolri yang dilakukan DPR.

Budi mengaku hanya memenuhi undangan Komisi III DPR. Ia akan menjelaskan soal tuduhan yang diarahkan kepadanya saat uji kepatu­tan dan kelayakan. Ia merasa tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Ketika ditanya bagaimana jika Presiden Joko Widodo menarik kembali pencalonan dirinya, Budi tidak mau berkomentar banyak. Ia hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.

“Lihat saja ke depan,” ujar Ke­pala Lembaga Pendidikan Polri itu.

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin yang hadir dalam perte­muan tersebut mengatakan, berda­sarkan rapat pleno internal Komisi III, proses seleksi tetap dilanjutkan meskipun KPK menjerat Budi Gu­na­wan. Hal itu sesuai pandangan delapan dari 10 fraksi.

Fraksi Partai Demokrat me­minta agar proses seleksi tidak dilanjutkan. Adapun Fraksi PPP berpendapat proses seleksi bisa dilanjutkan setelah meminta kon­firmasi KPK soal kasus Budi.

“Ini (pertemuan di rumah Budi Gunawan) salah satunya rangkaian fit and proper tes yang kita lan­jutkan,” kata Aziz.

Didampingi Divisi Hukum

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan, setiap anggota Polri yang terjerat kasus hukum berhak untuk didam­pingi oleh Divisi Hukum Polri. Hak tersebut juga dimiliki oleh calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan transaksi mencurigakan atau tidak wajar.

“Setiap anggota Polri punya hak hukum untuk didampingi oleh Divisi Hukum Polri sebagaimana pejabat Polri yang lain. Termasuk anggota Polri yang mengalami peme­riksaan karena disangka melakukan sebuah tindakan pidana,” ujar Ron­ny, di Mabes Polri Jakarta, Selasa (13/1).

Meski berhak atas pedampingan hukum, Polri menyerahkan sepe­nuh­nya kepada Budi apakah akan menggunakan pengacara yang telah disiapkan Polri atau tidak.

Bos Parpol Rapat

Terkait penetapan Budi Guna­wan sebagai tersangka,  beberapa petinggi parpol dari Koalisi In­donesia Hebat (KIH) kaget dan melakukan rapat dadakan di kediamanan Ketua Umum Mega­wati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/1). Ketua umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua PPP Muhammad Romahurmuziy dan Ketua Umum PKPI Sutiyoso berada di dalam rumah Megawati.

Sutiyoso yang sempat terlihat meninggalkan rumah Megawati sempat berkelit saat ditanyakan soal agenda pertemuan tersebut. “Saya mau makan. Saya mau makan,” kata Sutiyoso.

Namun, Sutiyoso menyanggah Megawati berada di dalam rumah­nya. “Belum (datang),” ucapnya singkat.

Penjagaan di sekitar rumah Megawati oleh keamanan internal diperketat. Wartawan dilarang men­dekati pagar miliki Megawati.

Sementara itu, Sekretaris Jen­deral DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella menyayangkan sikap KPK yang menetapkan Budi Guna­wan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Menurut Rio, KPK telah mem­permalukan Presiden Joko Widodo karena menetapkan Budi sebagai tersangka saat proses pemilihan calon kapolri mulai berjalan di DPR.

“Siapa yang menunjuk Budi Guna­wan? Presiden. Itu sama saja dengan ‘menampar’ muka Presiden,” kata Rio, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1).

Anggota Komisi III DPR itu melanjutkan, seharusnya KPK meng­hargai proses politik yang mulai berjalan di parlemen. Ia menganggap status tersangka untuk Budi lebih mudah diterima dan jauh dari speku­lasi jika disampaikan KPK jauh hari sebelum DPR mela­kukan uji kela­yakan dan kepatutan calon kapolri.

“Makanya, saya tanya, kalau Budi Gunawan tidak dicalonkan sebagai kapolri apakah hari ini akan jadi tersangka? Saya rasa belum tentu,” ujarnya. (h/met/kcm/dtc)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]