Sahkan RTRW Riau, Menhut Konsultasi ke KPK


Rabu, 14 Januari 2015 - 19:03:27 WIB
Sahkan RTRW Riau, Menhut Konsultasi ke KPK

Dijelaskan Irwan, surat yang sudah diterima oleh Riau pada tanggal 9 Agustus 2014 yang lalu, merupakan surat perubahan peruntukan kawasan hutan. Dan surat tersebut tersebut tidak bisa menjadi panduan Riau untuk bisa menjadikan kawasan tersebut untuk pembangunan. Maka seluruh daerah yang ada di Riau ini belum bisa untuk membangun. Begitu juga dengan perusahaan luar yang akan menanamkan investasi juga akan terhambat.

Baca Juga : Sumatera Adventure Bisa Menjadi Lokomotif Ekonomi Baru 

“Mesti ada dua surat lagi yang harus menjadi pegangan kita, untuk bisa menjadikan kawasan hutan di jadikan pembangunan. Beberapa daerah memang mengeluhkan belum ada kejelasan RTRW Riau,” ungkapnya.

Agar Mentri tidak ragu dengan RTRW Riau, Irwan pun menjelaskan secara detail proses pengesahan RTRW Riau, dimana dalam pene­rapannya sudah melalui prosedur, sudah ada penelitian tim terpadu. Bahkan hasil kajian ilmiah sudah ada dan dilindungi hukum.

Baca Juga : Bagian dari Sport Tourisme, Sandiaga Uno Dukung Pelaksanaan Tour de Singkarak Digelar Tahun Ini

“Kita sudah jelaskan semua prosedurnya, dan jawaban Mentri dia akan berkoordinasi dengan KPK serta jaksa agung. Dan kita kembali akan bertemu dengan Mentri, untuk berkoordinasi dengan KPK. Kalau tidak seperti itu, RTRW kita tidak akan selesai-selesai,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, perubahan RTRW Riau, sudah diserahkan oleh Mentri Kehutanan lalu, Zulkifli Hasan, pada tanggal 9 Agustus 2014. Namun setelah disahkan Gubernur Riau non aktif, Annas Maamun, berulah dengan melakukan suap untuk perubahan alih status lahan, yang berujung penangkapan oleh KPK. Oleh karena itu, Menhut Siti Nurbaya, ragu untuk melanjutkan pengesahan RTRW Riau. (hr)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]