DPRD Nilai Kinerja BPJS Tidak Maksimal

"Coba cek ke Lubuk Alung pak, masyarakat disana merasa dirugikan karena mereka se­akan diarahkan dalam dokter atau tempat rujukan. Padahal, ada beberapa tempat rujukan di kawasan tersebut yang bisa menampung masyarakat," ka­tanya dihadapan Kepala Ca­bang BPJS Kesehatan Sumbar, Eddy Martadinata.

Baca Juga : Aktifitas Balimau di Padang Dibubarkan Polisi

Darmon tegas meminta, agar hal ini ditanggapi secara cepat karena ini bentuk pe­lang­garan yang merugikan masyarakat. "Kami harap pi­hak BPJS segara menelusuri hal ini, jika memang terbukti malakukan perlanggaran, ma­ka kami harap oknum terkait diberi sanksi tegas," tegasnya.

Senada dengan Darmon, anggota DPRD Sumbar, Nofri­zon menyampaikan ada lapo­ran dari orang bisa dipercaya kalau pendaftaran di kantor BPJS kesehatan ada permai­nan uang. Calon peserta di­min­ta uang Rp2 ribu kalau ingin mendapatkan penguru­san yang cepat. Bahkan ada yang memungut uang Rp25 ribu dengan alasan membantu sepaya cepat.

Baca Juga : Akibat Covid-19, Jumlah Pengunjung Museum Adityawarman Padang Hanya 17 Ribu Per Tahun

"Informasi ini saya dapat lansung dari masyarakat bah­wa ada pungutan dalam pengu­rusan BPJS ini agar bisa segera diproses, ini jelas melanggar atuaran, " katanya.

Ketua DPRD Sumbar, hen­dra Irwan Rahim menyam­paikan untuk pelaksanaan BPJS di kalangan DPRD Sum­bar tidak menjadi persoalan. Pembayaran dilakukan dengan memotong gaji anggota dewan. "jadi tak ada masalah dalam lingkungan DPRD, " katanya.

Baca Juga : Bulan Ramadan, Rutan Klas II B Padang Gelar Pesantren untuk Warga Binaan

Kepala Cabang BPJS Kese­hatan, Eddy Martadinata me­nyam­paikan, baru menda­pat­kan informasi masih ada per­soalan seperti yang disam­paikan anggota dewan. Dia berjanji persoalan ini akan segara ditindaklanjuti. "Jika terbukti, oknum yang bermain itu akan kita tindak dan beri sanksi,"  tegasnya.  (h/mg-len)