DIM Dibahas pada Paripurna DPD-RI


Rabu, 14 Januari 2015 - 19:43:13 WIB
DIM Dibahas pada Paripurna DPD-RI

Nofi Candra yang didapuk untuk  penyampaian laporan hasil reses 4 orang anggota DPD dari Sumbar yaitu Irman Gusman, Emma Yohana, Jeffrie Geovanie menyebutkan, terbentuknya DIM telah menjadi prioritas utama untuk dibahas di DPD. Selain dibahas aspirasi masyarakat untuk terbentuknya DIM juga akan  diperjuangkan secara pribadi anggota DPD melalui berbagai upaya kepada Pemerintah untuk direalisasikan.

Baca Juga : Pasar Murah di Padang, Banyak Diskon yang Ditawarkan

”Tokoh masyarakat Sumbar menginginkan terwujudnya Daerah Istimewa Minang (DIM) karena ada keistimewaan dalam sistem pemerintahan nagari yang melibatkan pemuka adat, yang sangat istimewa dibandingkan daerah lain. Inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk memperjuangkan bersama-sama di DPD,” kata Nofi Candra kepa­da Haluan melalui pesan BBM.

Nofi menyebutkan, dari laporan yang disampaikan dalam durasi hampir satu jam itu, sedikitnya ada 10 item persoalan krusial yang menjadi harapan masyarakat Sum­bar. Nofi juga menyuarakan program kembali ke surau agar dilengkapi dengan  insentif guru mengaji, terma­suk perbaikan pemukiman pendu­duk yang kurang memiliki prasarana tempat ibadah, serta masalah pemo­tongan  berupa pajak 11 persen terhadap dana bantuan sosial seperti dana untuk Goro dan sebagainya.

Baca Juga : Malamang, Tradisi Unik Jelang Ramadan di Padang

Seluruh anggota DPD asal Sum­bar bahkan sepakat bahwa pemba­ngunan pendidikan sangat perlu diperhatikan. Nofi menye­butkan perhatian itu meliputi  kurikulum, kapasitas , termasuk kesejahteraan tenaga pendidik serta beasiswa bagi  siswa yg berprestasi tetapi  tidak mampu. Apresiasi dalam bentuk beasiswa ini penting disekolah negeri atau swasta untuk memotivasi para pelajar di daerah.

Selain itu, kata Nofi aspirasi masyarakat yang disampaikan pada Forum sidang Paripurna  itu me­nyang­kut pelaksanaan pemilihan Kepala daerah (Pilkada) yang akan dihadapi oleh mayoritas Kabupaten/ Kota dan Provinsi Sumbar.

Baca Juga : Kembangkan Bakat Remaja, Rabbani Sport Center Hadir di Padang

Terkait dengan dana desa yang diamanatkan dalam UU No. 6 th 2014 tentang desa, Para wakil dae­rah dari Sumatera Barat berpese­pakat mendesak pemerintah pusat agar meningkatkan nilai nominal dana Desa/Nagari ini sesuai janji presiden  Presiden Jokowi waktu berkampanye dulu. Khusus untuk Sumbar, ulas Nofi,  diminta ada kebijakan khusus tentang jumlah dana yang diberikan.

“ Di Sumatera Barat kita menge­nal nagari, tidak ada desa.  Luas nagari mungkin ada 3 atau bahkan 4 kali luas sebuah desa. Karena itu kita meminta agar pemerintah menye­suaikan  anggarannya, “ tulis tokoh muda ini.

Baca Juga : Pedagang 'Bunga Rampai' Musiman di Padang Menjamur

Terkait ketersediaan pupuk,  masyarakat menghendaki kesunggu­han pemerintah memberikan subsi­di berdasarkan jumlah kebu­tuhan ma­sya­rakat. Nofi menduga, sedikit­nya sebanyak 21 juta ton pupuk  dibutuh­kan di Indonesia. Tetapi yang disub­sidi  hanya sekitar 7,7 juta ton. Ka­pasi­tas ini praktis terjadi keku­rangan pupuk.

“Bila alasannya karena  angga­ran terbatas, petani menurut Nofi tidak akan complain bila dinaikkan harganya, tetapi tetap dilakukan  subsidi sesuai kebutuhan 21 juta ton  dimaksud,”jelas Nofi Candra.

Dalam laporannya, senator Indo­nesia ini juga mengurai  potensi SDA Sumbar dari sektor tenaga listrik.  Ia menilai, Sumbar tidak hanya kaya dengan sektor pertanian, tetapi juga mempunyai  kekayaan energi. Masa­lahnya di Sumbar sendi­ri sering mengalami listrik  padam dan bahkan belum sampai ke selu­ruh wilayah.

Sebuah ironi sebenarnya, karena Sumbar sendiri terkenal kaya de­ngan  sumber energi panas bumi (Gheothermal). Namun karena tidak dikembangkan serius oleh pemerintah, maka daerah ini kerap mengalami krisis listrik.

Kemudian juga dilemparkan persoa­lan penghapusan PNPM oleh pemerintah. Masyarakat menjadi risau, lantaran sangat merasakan manfaat PNPM. Dengan kebijakan pengha­pusan PNPM ratusan  fasili­tator PNPM  akan menjadi pengang­guran.

Sebelumnya, anggota DPR RI asal Sumbar, Hermanto berpen­dapat, Indonesia yang berbentuk republik mengakui bentuk pemerin­tahan daerah bersifat khusus dan istimewa. Terkait dengan usulan masyarakat sumbar menjadi Daerah Istimewa Minang memiliki relevansi dengan Undang2 NRI 1945 yang diatur dalam pasal 18 B.

Menurut politisi PKS itu,  nagari merupakan satuan pemerintah yang memiliki keistimewaan yang sudah ada sebelum terbentuk negara repu­blik Indonesia 1945. Belanda tidak berhasil membentuk desa seba­gaimana Jawa dan Madura untuk wilayah sumbar, karena nagari sudah ada yang memiliki hukum adat dan nilai tradisionalnya.

Hal itu sampai sekarang nagari masih tetap bertahan dan hidup di wilayah Sumbar. Apa yang menjadi usul masya­rakat sumbar menjadi DIM adalah wajar dan sangat konsti­tusional karena nagari masih hidup dan berkembang dalam masyarakat Sumbar dengan didukung hukum adat ABS-SBK. (h/ndi/mat)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]