DPR Menyetujui Budi Gunawan Jadi Kapolri


Rabu, 14 Januari 2015 - 19:46:41 WIB
DPR Menyetujui Budi Gunawan Jadi Kapolri

“Tapi, Presiden kan belum melakukan itu. Jadi, kalau hari ini kita menolak, kita sama saja mem­bantu presiden membenarkan tindakanya yang salah. Ini beban Jokowi yang salah pilih orang, bukan Komisi III DPR RI,” pung­kas Desmond.

Dengan alasan itu kata Des­mond, Komisi III tetap melakukan fit and proper test terhadap Komjen Pol Budi Gunawan. “Fit and proper test ini adalah sebagai proses politik di DPR RI. Proses hukum di KPK. Karena itu, bukan masalah layakan dan tidak layak,” katanya.

Baca Juga : Diunggulkan Survei Litbang Kompas, Mahfuz: Partai Gelora Wajib Lolos Ambang Batas Parlemen

Sementara ini mayoritas fraksi di Komisi III DPR RI tetap men­dukung, dan hanya fraksi Demokrat yang menolak. “Jadi, dalam asas praduga tidak bersalah, kita tidak bicara layak atau tidak layak,” tegas politisi Gerindra itu.

Menurut Desmond, dengan sta­tus tersangka tersebut justru KPK harus membuktikan sang­kaannya atas Budi Gunawan. Se­hing­ga pro­ses hukum tetap dita­ngani KPK, sedangkan proses poli­tik tetap berjalan di Komisi III DPR.

“Kalau proses ini dihentikan, belum tentu tersangka dihukum bersalah. Kita justru seperti tidak tahu hukum, karena perintah Un­dang-undang mengamanatkan agar DPR melakukannya,” ujarnya.

Dalam fit and proter test terse­but, sejumlah anggota Komisi III mempertanyakan kepada Budi Gu­na­wan tentang statusnya yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Anggota Dewan mena­nyakan apakah dirinya akan tetap melanjutkan atau mundur sebagai calon Kapolri.

“Dengan status sebagai tersangka ini, apakah Pak Budi Gunawan akan melanjutkan fit and proper test ini atau tidak? Sebab, DPR RI tidak bisa menolak sebelum Presiden Jokowi mengirimkan surat calon Kapolri yang baru,” tanya anggota Komisi III Aboebakar.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Akbar Faizal, Bambang Soesat­yo, Dossy Iskandar dan Ketua Fraksi Hanura.”Bagaimana dengan status tersangka itu kalau anda menjadi Kapolri, status tersangka tetap akan melekat kepada Kapolri, dan ini pelajaran buruk bagi rakyat. Jadi, apakah anda akan melanjutkan atau tidak?” tanya Dossy Iskandar.

Namun demikian menurut poli­tisi PKS Nasir Djamil kemungkinan Budi Gunawan akan mulus menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman. “Kalau melihat antu­siasme sejak kemarin, sepertinya beliau akan mulus menjadi Kapolri. Apalagi yang menolak hanya Demo­krat,” kata anggota Komisi III dari PKS Nasir Djamil.

Budi Gunawan menilai pene­tapan tersangka dirinya oleh KPK merupakan bagian dari pem­bunu­han karakter dan mencoreng kehor­matan pribadi dan menurunkan kewibaan lembaga negara, pemerin­tah dan intitusi Polri.

Menurut Budi, penetapan diri­nya sebagai tersangka oleh KPK hanya berdasarkan penyelidikan. KPK dinilainya mengabaikan azas praduga tak bersalah dan mem­bentuk opini bahwa dirinya bersa­lah. “Sampai saat ini saya belum dimintai keterangan dari pihak KPK. Belum tahu dugaan tindak pidana uang yang disangkakan,” kata Budi Gunawan.

Budi Gunawan sendiri dalam menyampaikan visi dan misinya membawa surat Bareskrim Polri yang menyatakan dirinya bersih dari kasus transaksi keuangan mencu­rigakan alias rekening gendut. Surat Bareskrim Polri itu bernomor R/1016/Dit Tipideksus/X/2010/Ba­res­­krim, tertanggal 20 Oktober 2010.

Dari Padang, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang­kabau (LKAAM) Sumbar, Sayuti berpan­dangan, dalam pandangan Adat Basandi Syara’, Syarak Basan­di Kitabullah, pemimpin meru­pakan imam. Kalau calon imam dikhawa­tirkan tidak bagus atau banyak masalah, maka tak usah dipilih, karena akan menyesatkan pengikut.

Berdasarkan hal itu, menurut Sayuti, ada empat T sebagai kriteria dalam memilih calon pemimpin. Pertama, Takah, artinya, pemba­waannya memang seperti seorang pemimpin. Kedua, Takiak, artinya mau bekerja keras. Ketika, Tokoh, artinya dikenal orang banyak selama ini. Dan terkahir, Taqwa, yang berarti orangn yang dekat dengan Tuhan atau takut berbuat salah.

“Jika calon pemimpin meme­nuni syarat tersebut, maka tak masalah diusulkan menjadi pemim­pin,” ujarnya saat dihubungi Haluan, Rabu (14/1). (h/sam/lex/dib)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]