PKL Bawah Fly Over Tak Bisa Dikendalikan


Kamis, 15 Januari 2015 - 18:51:20 WIB
PKL Bawah Fly Over Tak Bisa Dikendalikan

“Jumlah 57 personil itupun dibagi menjadi lima regu, yang sebagian besarnya terfokus di wilayah Jam Gadang, ditam­bah satu regu untuk patroli.

Baca Juga : Gempa Berkekuatan 3,3 Magnitudo Dirasakan di Bukittinggi

Keterbatasan personil itu membuat kami kesulitan un­tuk menertibkan PKL,” ujar Syafnir, Kamis (15/1).

Syafnir menjelaskan, jika dilihat dari hitung-hitungan sesuai peraturan Permendagri nomor 60 tahun 2012 tentang pedoman penetapan jumlah Polisi Pamong Praja, maka jumlah personil Satpol PP Bukittinggi harusnya berjum­lah 250 orang.

Baca Juga : Sambut Idul Fitri 1442 H, DPC IWAPI Pasaman Gelar Pasar Murah

“Namun setelah kami lihat sesuai kebutuhan di lapangan, minimal personil Satpol PP di Kota Bukittinggi berjumlah 150 orang,” jelas Syafnir. Syaf­nir mengaku telah me­laporkan kekurangan personil itu kepada walikota Bukit­tinggi.

Bahkan Satpol PP Bu­kit­tinggi lanjut Syafnir, telah mengajukan penambahan per­sonil semenjak tiga tahun lalu.

Baca Juga : Prakiraan Cuaca Sumbar Hari Ini, BMKG: Waspada Gelombang Laut Hingga 3 Meter

Namun ajuan itu tak per­nah terealisasi, karena ter­bentur dengan aturan Ke­menterian Dalam Negeri yang melarang untuk mengangkat pegawai honor dan pegawai kontrak.

“Untuk menyiasati itu, kami telah berupaya untuk meningkatkan frekuensi razia dan peningkatan aktivitas pat­roli. Kalau untuk razia ga­bungan untuk menertibkan PKL di bawah fly over, dana­nya belum ada,” tambah Syaf­nir.

Baca Juga : Jasman Rizal: Tak Ada Larangan Pergerakan Lokal, Tetap Patuhi Prokes

Komentar yang sama juga diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Bukittinggi, Ibentaro Samudera. Menurutnya, ba­nyak­nya PKL yang berjualan di sekitar bawah fly over di saat hari pasar (Rabu dan Sabtu) telah berdampak pada kema­cetan arus lalu lin­tas, semen­tara pihaknya tidak bisa ber­buat banyak dengan alasan keterbatasan personil.

“Sebenarnya personil Dis­hub Bukittinggi banyak, tapi banyak bertugas di kantoran seperti di kominfo dan pengu­jian. Sementara untuk di lapa­ngan hanya berjumlah 30 per­sonil. Padahal, seharusnya jumlah personil Dishub di lapangan berjumlah 60 orang,” jelas Ibentaro.

Ibentaro melanjutkan, Dishub Bukittinggi tidak ber­wenang untuk menggusur PKL di kawasan bawah fly over, tapi hanya berwenang untuk me­nga­tur lalu lintas di kawasan tersebut. Tapi dengan keter­batasan personil itu me­nu­rut Ibentaro, tidak me­mung­kin­kan untuk mengatasi kema­cetan di bawah fly over.

“Selain itu, kami hanya membuat rambu-rambu dan larangan untuk tidak berjualan dan memarkirkan kendaraan di bawah fly over. Kalau masa­lah penggusuran PKL, itu we­we­nangnya ada di Satpol PP,” jelas Ibentaro.

Meski demikian, Ibentaro mengungkapkan, Pemko Bu­kit­tinggi akan segera mem­bentuk Tim Terpadu yang beranggotakan Satpol PP, Dis­hub, TNI dan Polri, yang akan mengkaji dan memberi solusi untuk mengatasi perma­sala­han tersebut. (h/wan)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]