Paripurna DPR Setuju BG Jadi Kapolri


Kamis, 15 Januari 2015 - 19:10:27 WIB
Paripurna DPR Setuju BG Jadi Kapolri

”Demokrat menghormati hak prerogatif Presiden Jokowi, meng­hormati proses uji kelayakan dan kepatutan yang berlangsung di Komisi III. Tapi dengan status Budi Gunawan sebagai tersangka kalau dipak­sakan diangkat sebagai Kapol­ri, maka akan mencoreng sejarah baru karena untuk pertama kalinya tersangka menjadi Ka­polri,” kata Benny K Harman saat menyam­paikan pandangan fraksinya.

Baca Juga : Daftarkan Logo Partai atas Nama SBY, Ketua DPC PD Dharmasraya: Cegah Penyalahgunaan oleh Pihak Lain

Sebelum DPR menyetujui pe­ngang­katan Budi Gunawan sebagai Kapolri, Benny menyarankan DPR untuk melakukan pendalaman kla­rifi­kasi atas dugaan keterlibatan Komjen Polisi Budi Gunawan dalam tindak pidana korupsi seperti yang diduga oleh KPK, baik kepada Presiden, KPK, Kapolri, Kom­polnas maupun kepada Komjen Polisi Budi Gunawan.

Sebab menurut Deny, Kapolri yang menjabat saat ini, Jenderal Polisi Sutarman masih tetap bisa menjalankan tugas sampai klarifikasi atas kasus Komjen Polisi Budi Gunawan selesai karena masa jaba­tan Sutarman belum selesai, juga tidak mengundurkan diri, belum memasuki masa pensiun, tidak berhalangan tetap dan juga tidak dijatuhi pidana yang telah mem­punyai kekuatan hukum tetap.

Baca Juga : DPC Partai Demokrat Dharmasraya Sampaikan Surat Pengaduan dan Perlindungan Hukum ke Polres Setempat

“Jika Presiden dan Dewan me­ng­a­baikan apa yang menjadi keteta­pan KPK akan memiliki akibat yang kurang baik bagi kedua lem­baga. Karena Lembaga utama di negara ini oleh rakyat akan dinilai tidak sungg­uh-sungguh mendukung upaya pem­berantasan korupsi,” ucap Benny.

Ada keberatan dari Fraksi De­mokrat dan juga Fraksi PAN yang menyampaikan beberapa catatan, Rapat Paripurna diskor untuk mela­kukan lobi-lobi. Setelah diskor hampir satu jam, rapat dibuka kembali oleh Taufik Kurniawan. Dia menjelaskan bahwa dalam forum lobi disepakati tetap berpegang pada keputusan Komisi III yang menye­tujui untuk mengangkat Budi Guna­wan sebagai Kapolri.

Baca Juga : Terjun ke Politik, Athari Gauthi Ardi: Ingin Kampung Seperti Jakarta

Kemudian dia menawarkan ke­pa­da paripurna apakah dapat me­nyetujui apa yang disepakati dalam forum lobi. “Apa bisa disetujui,” tanya Taufik Kurniawan yang disam­but dengan kata setuju para anggota Dewan. Mendengar kata setuju, Taufik Kurniawan langsung me­ngetok palu.

Rapat Paripurna diawali dengan penyampaian laporan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin yang menyampaikan hasil proses fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi Gunawan sehari sebelumnya.

Baca Juga : Ada Gerakan Mau Kudeta Cak Imin dari Kursi Ketum PKB, Benarkah?

Dijelaskan, uji kelayakan dan kepatutan tersebut dilakukan ber­dasarkan surat Presiden Jokowi. “Setelah melalui proses uji kela­yakan dan kepatutan, melalui pan­dangan fraksi-fraksi menyetujui untuk mengangkat Komisaris Jen­deral Budi Gunawan sebagai Kepala Polri dan menyetujui mem­ber­hentikan Jenderal (Pol) Sutarman sebagai Kepala Polri,” ujar Aziz Syamsudin.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan meminta Presiden Jokowi bisa secepatnya melantik mantan ajudan Megawati Soekarnoputri tersebut sebagai Kapolri menggantikan Sutarman.

“Presiden Jokowi harus meng­hormati keputusan politik yang diambil DPR dan seyogyanya me­lantik Budi Gunawan jadi Kapolri dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bahkan saya usulkan, besok bisa dilantik,” kata Trimedya.

Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI Johnny G Plate berke­yakinan pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri tidak akan memperburuk citra Presiden. “Pak Budi Gunawan sudah mengi­kuti uji kelayakan dan kepatutan. Semua sudah tahu, bahwa Komisi III DPR telah menjalankan tugasnya sesuai mekanisme yang ada dan mengikuti surat Presiden” kota Johnny kepada wartawan.

Wakil ketua komisi III dari Fraksi Gerindra Desmond Mahesa mengatakan, tugas DPR telah selesai mengesahkan calon Kapolri yang diusulkan Presiden Presiden, tinggal Jokowi memutuskan apakah akan melantik atau dibatalkan.

“Kita menyerahkan sepenuhnya hasil paripurna kepada Jokowi. Jika Jokowi tidak melantik Budi Guna­wan sama saja dengan mem­perma­lukan DPR,” tegas Desmond dalam diskusi di Pressroom DPR bersama wartawan. (h/sam)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]