Disetujui atau Tidak, Perppu Pilkada Akan Tetap Bermasalah


Jumat, 16 Januari 2015 - 20:33:16 WIB
Disetujui atau Tidak, Perppu Pilkada Akan Tetap Bermasalah

Yang terpenting sebut Yan­dri, adalah adanya kesepa­haman bersama dari semua fraksi dan pemerintah, terkait pembahasan dan penetapan Perppu resmi yang dike­luarkan 2 Oktober 2014. Mengingat, akan ada sekitar 400 kepala daerah yang akan berakhir masa tugasnya.

Sebab, sesuai keten­tuan­nya pelaksana tugas (Plt) kepala daerah tidak dapat mengambil keputusan yang sifatnya strategis. “Karena itu, Perrpu ini perlu segera di­bahas dalam masa sidang, demi ke­baikan bangsa ke depan,” tukasnya.

Baca Juga : Diunggulkan Survei Litbang Kompas, Mahfuz: Partai Gelora Wajib Lolos Ambang Batas Parlemen

Dibahas Satu Paket

Sementara Fraksi PDI Per­juangan (PDI-P) di DPR meminta agar pembahasan Perppu No 1/2014 tentang Gubernur, Walikota, dan Bu­pati, serta Perppu No 2/2014 atas perubahan terhadap UU No 23/2014 tentang Pe­me­rintahan Daerah, dapat selesai dalam waktu singkat.

“Mengingat DPR hanya diberi kewenangan setuju atau tidak terhadap Perppu, maka Fraksi PDIP mengusulkan pembahasannya berlangsung dalam waktu singkat,” kata anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Arif Wibowo.

Dia mengatakan, jadwal usulan Fraksi PDIP dalam pembahasan kedua Perppu tersebut, diawali dengan me­minta pandangan fraksi ter­hadap pemerintah, lalu penge­sahan di tingkat I (Komisi II DPR), kemudian langsung dibawa dalam Rapat Pari­purna DPR. “Diharapkan hal tersebut dapat berlangsung hanya dalam waktu satu ming­gu,” kata dia.

Menurut dia, pihaknya me­li­hat penerbitan kedua Perppu di akhir masa jabatan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yu­dhoyono memenuhi syarat. Pan­dangan tersebut dilakukan lewat penilain objektif, agar menjamin pemilihan kepala daerah (Pil­kada) berlangsung dengan demo­kratis, seba­gai­mana amanat pasal 18 ayat 4 UUD 1945.

“Sehingga demi meng­hor­mati demokrasi perlu dilaku­kan pilkada secara langsung dengan melakukan sejumlah perbaikan mendasar. Terlebih, pilkada melalui DPRD telah mendapat penolakan dari mas­yarakat luas,” ujarnya.

Selain melakukan peni­laian secara objektif tersebut, Fraksi PDIP juga telah mela­kukan penilaian bahwa ada unsur kegentingan dalam ku­run waktu 2015, di mana terdapat 204 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir, artinya pilkada di tahun 2015 membutuhkan payung hukum.

Dia menambahkan, dalam berbagai pengalaman, pilkada memerlukan berbagai peren­canaan matang, minimal dal­am waktu 10 bulan. Mengenai hal tersebut Fraksi PDIP yakin telah ada persiapan matang, yakni sejak bulan Oktober 2014, waktu ketika kedua Perppu itu diterbitkan.

“Namun, beberapa subs­tansi dalam Perppu masih butuh penyempurnaan, dalam hal tersebut Fraksi PDIP me­nyarankan kedua Perppu ter­sebut dibahas dalam satu paket,” terangnya. (*/mdk)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]