Selamat Tinggal Tarif Murah


Jumat, 16 Januari 2015 - 20:34:30 WIB
Selamat Tinggal Tarif Murah

Sayangnya, spekulasi ten­tang penyebab jatuh dan cela­kanya Airasia QZ 8501 terus bermunculan. Bahkan ter­ke­san, Kemenhub terus meng­giring opini publik bahwa penyebab jatuhnya pesawat yang lepas landas dari Bandara Juanda Surabaya tersebut ada­lah kesalahan pilot. Beragam pernyataan pihak terkait, terus menyudutkan bahwa yang ha­rus bertanggung jawab secara penuh adalah pihak maskapai dan otoritas bandara.

Baca Juga : Dedi Mulyadi Kritisi Kebijakan Pemerintah Soal Alih Fungsi Lahan

Setidaknya, itu terlihat dari pernyataan yang disampaikan Plt. Dirjen Perhubungan Udara, Djoko Muratmodjo. Menurutnya, Airasia telah melakukan pelanggaran regu­lasi. Di antaranya, tidak memi­liki izin terbang untuk ekstra flight Surabaya-Singapura pada hari Minggu tersebut. Kemu­dian, pilot juga tidak melaku­kan brifing  dan mengambil catatan mengenai laporan cua­ca sebelum terbang.

Spekulasi semakin ramai, ketika beberapa pihak mena­makan penerbangan di luar rute dan jadwal tersebut sebagai pesawat hantu. Tragedi Airasia QZ 8501 yang seharusnya dimaknai sebagai musibah dan duka, berubah menjadi ajang mencari siapa salah siapa be­nar. Percitraan dan mencari “kambing hitam” menjadi le­bih pekat aromanya diban­ding musibah itu sendiri. Sementara media massa – terutama tele­visi – menjadikan tragedi terse­but sebagai “jualan” meraih rupiah.

Baca Juga : DPD RI Serahkan Bantuan Buat Korban Bencana Banjir Bandang NTT

Di pihak lain, secara tidak langsung musibah ini juga membuka borok yang selama bersemayam di tubuh Kemen­hub, otoritas bandara dan pihak maskapai. Sulit untuk tidak mengatakan, bah­wa semua pihak terkait atau pemangku kepentingan, tidak berkon­tribusi terhadap carut marut du dunia pener­bangan ter­sebut.

Inilah yang kemudian mem­­­buat pihak Kemenhub meradang. Ujung-ujungnya, kementerian yang kini di­nakhodai Ignasius Jonan ter­sebut membekukan 61 rute penerbangan dari lima mas­kapai yang diduga melanggar atau tidak memiliki izin ter­bang. Serta memberikan san­ksi kepada 11 pejabat dan pegawai Kemenhub berupa mutasi dan penonaktifan.

Baca Juga : Ini Cara Cek Pajak Kendaraan Tanpa Perlu Datang ke Samsat

Tak berhenti sampai di situ, Kemenhub juga menge­luarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) yang mengatur tentang tarif atau harga tiket. Yakni, tarif batas bawah diperbolehkan sebesar 40 persen dari tarif batas atas.

Sederhananya begini, jika tarif batas atas rute Padang-Jakarta adalah Rp. 2.000.000, maka tarif batas bawahnya adalah Rp 800.000. Dengan demikian, ke depannya kita tidak akan lagi menemukan maskapai dengan tarif murah. Maskapai penerbangan yang selama ini dikenal sering menawarkan tarif promo dan penjualan tiket secara online akan mengalami masa-masa suram atau bahkan mati suri.

Baca Juga : Larangan Mudik 6-17 Mei 2021, Semua Moda Transportasi Stop Beroperasi

Pihak Kemenhub berdalih, tarif murah menjadi indikasi pihak maskapai mengabaikan faktor keselamatan (safety) penumpang. Alasan seperti ini, kiranya patut dipertanyakan. Rasanya, sangat konyol jika manajemen Airasia menjual tiket murah atau promo de­ngan “menggadaikan” kesela­matan penumpangnya. Sebab, apa yang terjadi hari ini, saya yakin, pihak Airasia pasti merasa dirugikan, baik secara moril maupun immateri. Ba­yang­kan, berapa kompensasi yang harus dibayarkan serta kehilangan asset perusahaan yang tidak sedikit.

Sayangnya, Kemenhub (ba­ca:­ Jonan) sudah kadung emosi. Sehingga terlihat panik dan terburu-buru melakukan  langkah yang sedikit radikal dan emosional. Harusnya, Kemenhub bisa menahan diri dan  fokus pada upaya penca­rian korban dan menunggu KNKT selesai melakukan investigasi. Bukannya malah memperkeruh situasi dengan melempar beragam wacana dan opini yang membuat ma­syarakat bingung.

Ironis memang! Berkaca ke negara tetangga Malaysia, misalnya. Para petinggi di negeri tersebut tidak bersikap seradikal ini, ketika musibah serupa menimpa maskapai mereka. Kita tentu belum lupa dengan musibah hilangnya pesawat Lion Air dengan no­mor penerbangan MH 370 yang sampai sekarang tak keta­huan rimbanya, dan dugaan tertembaknya MH 17 di perba­tasan Ukraina pada tahun 2014 lalu. Kita yakin, negara jiran itu pasti terus membenahi dunia penerbangannya baik itu infra­struktur maupun regulasinya. Tapi tidak perlu radikal dan membabi buta, bukan?

Menurut Saya, sikap emo­sional Menhub Jonan justru mencerminkan ketidak­paha­man lembaga terse­but menga­tasi masalah.  Di mata publik, menjadi sangat aneh jika mas­kapai melanggar aturan ter­bang semisal tidak ada izin, tapi Kemenhub tidak menge­tahui hal tersebut. Bukankah sebagai regulator, seharusnya semua lalu lintas penerbangan menjadi tanggung jawab Ke­menhub, khususnya Dirjen Perhu­bungan Udara? Bukan malah melimpahkan semua kesalahan kepada otoritas bandara dan pihak maskapai. Sikap reaktif Kemenhub yang berujung sanksi kepada mas­kapai seperti menepuk air didulang.

Menteri Jonan juga seakan cuci tangan dengan karut marut yang terjadi di lembaga yang dipimpinnya tersebut. Alasan­nya, ia menjabat sebagai men­teri baru dua bulan, jadi tidak mengetahui dengan per­sis apa yang terjadi, terma­suk ba­nyaknya maskapai yang me­nab­rak aturan dan rute penerbangan.

Dan yang lebih parahnya adalah, kebijakan mem­beku­kan sejumlah rute pener­bangan justru berim­plikasi buruk terhadap masyarakat luas. Baik masya­rakat pengguna jasa tra­nsportasi udara maupun sek­tor perekonomian yang terkait dengan dunia penerbangan tersebut. Salah satunya, indus­tri pariwisata dan segala bisnis turunannya.

Seperti yang kita tahu, ber­munculannya penerbangan berbiaya murah atau LCC, turut menumbuhkan dan me­ngem­bangkan industri pariwi­sata. Banyak agen travel yang menawarkan paket wisata – termasuk wisata spiritual – dengan harga terjangkau kare­na terbantu oleh biaya tran­sportasi udara yang murah. Termasuk sejumlah komunitas backpacker yang mengan­dalkan penerbangan LCC dan penginapan murah meriah.

Namun ke depannya, tentu hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Maskapai atau dunia penerbangan kita akan kem­bali pada penerbangan dengan tarif mahal dan ekslusif dan hanya bisa dijangkau oleh kalangan berduit saja. Di sisi lain, persaingan bisnis di sek­tor penerbangan akan dimo­nopoli maskapai tertentu.

Kondisi ini tentu menjadi ironi tersendiri. Mengingat sebentar lagi kita akan mema­suki pasar global bernama MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), di mana arus barang/jasa dan orang akan menyatu dalam pasar bebas tersebut. Bagaimana Indonesia bisa bersaing jika moda tran­spor­tasi udaranya saja penuh de­ngan karut marut dan regulasi yang tidak jelas?

Atau, jangan-jangan ini upaya pemerintah untuk me­ng­a­lihkan perhatian masya­rakat. Bisa jadi ada upaya untuk melakukan liberalisasi dan privatisasi  penerbangan kita kepada pihak asing. Men­gingat banyaknya investor asing yang berminat untuk mengelola maskapai maupun infra­struk­tur di bidang pener­bangan tersebut. Jangan lupa, dengan jum­lah penduduk yang demi­kian banyak disertai mo­bi­litas yang tinggi, Indonesia menjadi inca­ran sebagai “la­dang” inves­tasi bagi bisnis penerbangan.

Jika Kemenhub ingin mem­benahi atau mengurai benang kusut dunia pener­bangan di negeri ini, sejatinya dilakukan secara bertahap dengan regulasi yang tepat dan tidak mematikan sektor pere­konomian lain. Tidak usah pula terus-terusan mencari siapa salah siapa yang paling benar dalam kasus ini. Jatuh­nya QZ 8501 tersebut adalah musibah, yang tak diinginkan oleh siapapun. ***

 

MIRAWATI UNIANG

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]