Nelayan Pessel Terancam Bangkrut


Jumat, 16 Januari 2015 - 20:35:22 WIB
Nelayan Pessel Terancam Bangkrut

Pada kunjungan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Ka­mis (15/1), Bupati Pesisir Selatan, Nasrul Abit me­nge­luh, dengan adanya kebijakan yang membatasi kedatangan kapal luar, dan membuat nela­yan tak punya tempat lagi untuk memasarkan panen ikan kerapu mereka.

Baca Juga : Sejahterakan Petani Ikan di Pasaman, Diskan-BUMNag akan Menjalin MoU

“Sebelum kebijakan ini dikeluarkan, ada kapal Hong­kong yang biasa membeli pa­nen ikan nelayan kita di sini. Namun  setelah aturan itu ada kedatangan kapal luar sangat dibatasi,  dan membuat berton-ton produksi ikan kerapu yang dikembangkan tak bisa dipa­nen. Penyebabnya karena tak ada lagi kapal yang datang membeli,” kata Nasrul Abit pada delapan orang Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Sabar As, Apris, Sabrana, Buchari, Rahmad Saleh, Ira­datillah, Bukhari,  dan Taufik Hidayat yang berkunjung ke Kantor Bupati Pessel.

Dikatakannya, produksi ikan kerapu begitu bergantung dengan pembeli dari luar dise­babkan biaya produksi yang tinggi. Menurut Nasrul Abit, dalam sehari petani pem­bu­didaya ikan kerapu  bisa meng­habiskan ratusan ribu untuk biaya pemeliharaan.

Baca Juga : Kasus Positif Corona di Sumbar Bertambah 286, Sembuh 100, dan Meninggal Dunia 1 Orang

“Kalau  hasil panen dijual ke pasar lokal, harga jual tentunya akan murah, dan nelayan akan merugi. Satu-satunya harapan  kita sekarang, pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan  yang telah dibuat,” harap Nasrul.

Apa yang disampaikan Bu­pati Pessel juga diamini oleh nelayan budidaya kerapu di kawasan Mandeh, Carocok Tarusan, Kasman. Ia bercerita, dulu sebelum kebijakan moratorium ini ada, kehidupannya  dan  sekitar 800 lebih Kepala Keluarga (KK) pembudidaya ikan kerapu di kawasan Man­deh terbilang sejahtera. Dalam sebulan  mereka mampu me­raup untung hingga jutaan rupiah.

Baca Juga : Jelang Pilwana Pessel, Panitia dan Pengawas Ikuti Bimtek

“Tapi sekarang apa? Ja­ngankan untung, tabungan  kami para nelayan saja sudah habis untuk biaya makan dan pemeliharaan ikan. Pada diri saya saja misalnya,  biaya  yang saya keluarkan untuk mem­budidayakan ikan ini bisa mencapai Rp700 ribu dalam sehari. Dan, kondisi ini sudah berlangsung sekitar dua bulan lebih,” tutur Kasman.

Sementara itu, Ketua Ko­misi II DPRD Sumbar, Sabar As bersama rombongan hari itu juga menyempatkan diri berkunjung ke tempat bu­didaya ikan kerapu menga­takan, ia sangat prihatin de­ngan nasib yang sedang dialami nelayan Pessel.

Baca Juga : Perangi Corona, DAU untuk Kabupaten Pessel Dipotong Hingga Rp 100 Miliar

Sabar menuturkan, moratorium kapal asing  yang dike­luarkan oleh pemerintah pusat memang telah merugikan nela­-yan, khususnya nelayan pem­budidaya kerapu seperti di Pessel. Sebab, pada salah satu satu poin kebijakan moratorium ini ditekankan, kapal dari luar uang yang ingin membeli ikan nelayan hanya dibolehkan masuk pada satu titik, dan keluar pada titik yang sama.

“Misalnya, saat mereka ingin membeli ikan dari nela­yan Pesisir Selatan ini, usai transaksi mereka harus lang­sung  kembali, tanpa bisa membeli ikan ke daerah Pasa­man atau Mentawai yang juga membudidayakan kerapu,” kata Sabar.

Aturan tersebut bagi kapal asing dinilai merugikan, sebab rata-rata kapasitas muat mere­ka adalah di atas 15-20 ton. “Saat produksi nelayan yang akan dibeli jauh dari kapasitas muat, tentunya mereka enggan datang disebabkan ongkos yang besar,” papar politisi fraksi Demokrat tersebut.

Menyikapi hal ini, tambah Sabar, dalam waktu dekat DPRD Sumbar akan menga­dakan pertemuan dengan gu­bernur, dan selanjutnya akan mengirim surat ke pemerintah pusat agar meninjau kembali kebijakan yang telah dibuat.

Hal senada juga disam­paikan oleh Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Sabrana. Disebutkannya, masalah ini akan menjadi salah satu hal yang jadi prioriotas untuk diperjuangkan oleh Komisi II DPRD Sumbar ke depan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sum­bar, Yosmeri mengatakan, sebelumnya profesi nelayan yang ada di kawasan Mandeh, Carocok Tarusan adalah seb­­a­gai penangkap ikan di laut. Namun berkat dorongan dari pemerintah provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar, sekarang ratusan nelayan yang ada di Pessel telah beralih jadi pem­budidaya ikan kerapu.

“Dalam satu kali panen, produksi nelayan di sekitar lokasi ini bisa mencapai 3 ton. Namun,  ketika perkembangan budidaya ikan kerapu kian pesat, moratorium kapal asing diberlakukan dan merugikan masyarakat. Ini sangat disa­yangkan, kita berharap pusat meninjau lagi peraturan ini,” pungkas Yosmeri. (h/mg-len)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]