DPR Isyaratkan Setuju Pilkada Langsung


Ahad, 18 Januari 2015 - 19:14:54 WIB
DPR Isyaratkan Setuju Pilkada Langsung

Sebab menurut Tjahjo Ku­molo didampingi  Rektor IPDN Pusat  DR. H. Suhajar Diantoro, M.Si  dan Direktur IPDN Kampus Sumbar DR. H. Ismail Nurdin, M.Si , dari dua kali rapat kerja antara Kemen­dagri dengan Komisi II DPR, tersirat seluruh fraksi menye­tujui Perppu nomor 1 tahun 2014 tentang pelak­sanaan Pilkada langsung.

Baca Juga : Pantauan Perkembangan Virus Corona di Sumbar: Positif 169, Sembuh 162, dan Meninggal Dunia 4 Orang

Persetujuan itu lanjutnya, akan dilaksanakan melalui rapat paripurna DPR yang direncanakan digelar pada Selasa (20/1/15) besok. Se­dang­kan terkait dengan adanya sejumlah kelemahan pada pelaksanaan pilkada langsung selama ini, pemerintah akan terbuka dan siap menerima masukan dari fraksi-fraksi agar pelaksanaan Pilkada secara langsung kedepan dapat berja­lan lebih sempurna dan de­mok­ratis.

Sebab persoalan yang sela­lu mengemuka dalam pe­lak­sanaan Pilkada selama ini adalah adanya indikasi praktik politik uang serta berbagai kecurangan. Dan dengan ada­nya penyempurnaan diharap­kan melalui Perppu hal itu bisa dicegah. Pada prinsipnya pe­me­rintah siap melaksanakan pilkada langsung serta men­dukung penuh KPU be­ser­ta jajarannya agar semua dapat berjalan lebih baik. Sementara, untuk anggaran pelaksanaan pilkada lanjut Tjahjo Kumolo, tidak ada persoalan dan jika ada keku­rangan akan dibahas bersama DPR.

Baca Juga : Safari Ramadan, Gubernur: Yang Menguatkan Iman dan Adab adalah Alquran

”Dan  jika Perppu terse­but disetujui DPR,  maka akan ada sebanyak  204 kabupaten, kota dan provinsi yang melak­sanakan pilkada langsung seca­ra serentak tahun ini,” kata Mendagri pada acara yang juga dihadiri Bupati Agam Indra Catri, Bupati Lima Puluh Kota, Walikota Solok, anggota DPRD Sumbar Aristo Munan­dar, kepala Pusdiklat Kem­dagri Regional I Bukittinggi Drs. Sukriadi Sawai, M.Si  serta undangan lainnya.

Bagi kepala daerah yang masa jabatannya habis sebe­lum jadwal pelaksanaan pilka­da serentak menurut  Tjahjo dapat digantikan oleh pelak­sana tugas yang akan ditunjuk oleh Kementerian Dalam Ne­geri. “Dan bagi daerah yang akan melaksanakan pilkada pada 2017 dan 2018 kemung­kinan akan digabung dan yang melaksanakan pada 2015 dan 2016 juga akan digabung agar dapat berlang­sung secara se­ren­tak,” tambah Mendagri.(h/rdw)

Baca Juga : Bantu Korban Bencana di Sulbar, Pemprov Sumbar Kembali Gelontorkan Dana Rp241 Juta

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]