Dalam situasi ini, pihaknya melihat Presiden Jokowi menabrak komitmennya ketika kampanye. Jokowi diduga mendapat tekanan yang luar biasa. “Ya, orang yang power full. Apalagi kalau yang calonkan itu Ibu Mega, ya kelabakan Jokowi,” tuturnya.
Baca Juga : Survei IPO: AHY Masuk Lima Besar Tokoh Potensial di Pilpres 2024, Anies Teratas
Pasalnya, Jokowi bisa menjadi Presiden karena jasa PDIP. Bila dirujuk sebelum pencalonannya sebagai Presiden, kata Tjipta, sebagian internal PDIP menolak, terlebih Puan Maharani. Kemudian, kelompok TB Hasanuddin yang terdiri dari lima orang meminta Jokowi dicalonkan sebagai Presiden. “Sehingga pelan-pelan membujuk Megawati hingga akhirnya dicalonkan. Ini pelajaran bagi Jokowi, harusnya Jokowi berani keluar dari kungkungan, you are real President bukan petugas partai,” tegasnya.
Tjipta melanjutkan, Jokowi sebagai Presiden sudah semestinya menggunakan jabatannya secara bebas. Dan, bagi para pimpinan partai politik melalui kasus ini menjadi pelajaran supaya tidak mengganggu Presiden. “Sebagai Presiden pergunakan itu secara bebas, kasus ini juga harus membuat pimpinan parpol menyadari jangan lagi grecokin, apa yang ingin dilakukan silakan,” tuturnya. (*/okz)
Baca Juga : Pakar Analisis Ucapan Moeldoko 'Diperintah Jokowi': Tak Ubahnya Unjuk Kekuatan
