Meracuni Polri


Ahad, 18 Januari 2015 - 19:23:18 WIB
Meracuni Polri

Tapi itulah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Bukan malah berterima kasih ke KPK dan PPATK dan menjadikan catatan atas Budi Gunawan tersebut sebagai referensi yang sangat dalam mengambil keputusan penting, tapi Presiden Jokowi justru mengusung mantan Kapolda Bali itu sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR.

Baca Juga : Menko Airlangga Apresiasi Dedikasi TNI dalam Penanganan Covid-19

Harapan masyarakat terhadap presiden yang diusung oleh Koalisi PDIP-PKB-Nasdem-Hanura dan PKPI itu mulai meredup. Sebagian orang pun memandang bahwa langkah Jokowi-JK meminta rekomendasi dari KPK dan PPATK dalam menentukan calon Menteri  Kabinet Kerja, tidak lebih dari strategi politik pencitraan dan juga mempergunakan tangan KPK dan PPATK untuk menyingkirkan orang-orang yang ada di gerbong Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang tidak sepenuhnya dapat dipercaya oleh Jokowi dan gerbong politiknya.

Sebab, jika Jokowi bersungguh-sungguh ingin mendapat bantuan besar dari KPK dan PPATK, pastilah ketika akan mengajukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, Presiden akan meminta klarifikasi, masukan dan catatan khusus dari KPK dan PPATK. Namun ternyata itu tidak dilakukan oleh Presiden Jokowi. Barangkali Presiden sudah mengetahui dan sangat paham, ketika dia meminta masukan dari KPK dan PPATK, maka kedua lembaga itu sama sekali tidak akan merestui Budi Gunawan menjadi KPK. Bukti nyatanya, ketika Presiden Jokowi menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri, tidak beberapa jam setelah itu, KPK pun menetapkan mantan Kepala Lemdiklat Polri itu sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.

Baca Juga : Banyak Peninggalan Habibie yang Hilang, Mulyanto: Stop Dehabibienisasi

Banyak pegiat antikorupsi yang mengkritisi keputusan Preside Jokowi yang membingungkan tersebut. Apalagi pengakuan dari Kapolri Jenderal Sutarman, Polri sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pencalonan Kapolri dari awal. Setidaknya Presiden meminta masukan ke jajaran Mabes Polri tentang siapa yang tepat dan memenuhi kriteria di jajaran jenderal berbintang tiga untuk dicalonkan sebagai kandidat orang nomor satu di Polri. Semerbak aroma politik juga banyak disangkakan berbagai pihak dalam proses pencalonan Komjen Budi Gunawan.  Setelah rapat paripurna DPR RI menyetujui Komjend Budi Gunawan menjadi calon Kapolri, berikutnya Jenderal  Sutarman pun lengser dari posisi Kapolri dan digantikan oleh Komjend

Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri. Sebelumnya Badrodin Haiti menjabat sebagai Wakapolri. Namun, sebelum itu, Komjen Suhardi Alius telah terlebih dahulu dilengserkan dari jabatan Kabareskrim dan dimutasi ke Lemhanas. Info  pun beredar deras, bahwa pencopotan Komjen Suhardi Halius juga sangat sarat dengan aroma politik terkait dengan proses pencalonan Kapolri. Suhardi Halius dianggap sebagai orang yang berhubungan baik dengan KPK dan PPATK, dua lembaga yang memberikan garis merah atas nama Komjen Budi Gunawan. Suhardi adalah komjen paling junior yang termasuk dalam bursa calon Kapolri.

Entah kapan Budi Gunawan akan dilantik oleh Presiden menjadi Kapolri? Atau barangkali, dia tidak akan pernah menjadi Kapolri, karena KPK akan berupaya keras dalam waktu pendek menahan dan mengajukan yang bersangkutan ke Pengadilan Tipikor. Apalagi selama ini, sangat jarang orang atau pun pejabat yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka akan bebas di pengadilan Tipikor, karena tidak terbukti melakukan atau terlibat dalam kasus korupsi. Keterangan dari KPK bahwa tidak pantas putra Budi Gunawan yang masih berusia 19 tahun memiliki dana Rp57 miliar. Uang sebanyak itu diduga sebagai hasil praktik-praktik melanggar hukum yang terkait dengan dugaan korupsi.

Gunjang-ganjing calon orang nomor satu di jajaran Polri yang menjadi perhatian publik selama bulan Januari 2015, tentunya kurang positif dampaknya bagi institusi tersebut. Apalagi ketika proses pencalonan tersebut kental dengan aroma politik. Berikutnya, trah atau jenjang karir di Polri selama ini sebelum menuju jabatan Kapolri juga menjadi bergeser. Mayoritas calon Kapolri dari dulunya berasal dari jabatan Kabareskrim atau pernah menjabat Kapolda Metro Jaya atau Kapolda Jawa Barat atau Kapolda Jawa Timur, atau juga Kapolda Sumatera Utara. Komjend Budi Gunawan tidak melewati jalur-jalur lumrah seperti itu. Kita berharap persoalan gonjang-ganjing dalam mengisi posisi jabatan Kapolri defenitif bisa terselesaikan secepatnya. Kita juga ingin Polri menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat dan bisa bekerja secara professional. **

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]