Menuju Masyarakat yang Terintegrasi


Ahad, 18 Januari 2015 - 19:23:44 WIB
Menuju Masyarakat yang Terintegrasi

Negara, mengacu kepada definisi yang dirumuskan Bel­le­­froid, meru­pakan “suatu masyarakat persekutuan hu­kum yang me­nem­pati wilayah ter­tentu yang di­leng­kapi de­ngan kekuasaan ter­tinggi untuk me­ngurus ke­pen­tingan u­mu­m.” Da­p­at ­di­­­­ar­­tikan, ne­­gara me­ru­pakan organel utuh dan kom­pleks yang ter­wu­jud dalam per­­orga­ni­si­ran ma­sya­ra­kat yang ada dan menjadi satu kesatuan yang terikat, serta menempat te­ritorial/ wilayah tertentu.

Baca Juga : Kritik Wacana Poros Partai Islam, Zulkifli Hasan: Ini Bertentangan dengan Rekonsiliasi Nasional

Kompleksitas negara, arti­nya bagaimana negara begitu dominan dalam mengatur se­tiap aspek kehidupan sosial manusia, bahkan hal terkecil sekalipun, apalagi di negara otoritarian, cara bertingkah dan berlaku masyarakat pun di monitoring langsung oleh negara.

Namun artian negara dalam praxis kontemporer perlahan menunjukkan ketidak rele­vansian antara definisi negara klasik dengan fenomena yang terjadi saat ini. Tidak jarang batasan-batasan dalam aturan bernegara sudah dipandang tidak penting lagi. Globalisasi bukti awal dari pereduksian peranan negara dalam menga­tur seluruh aspek sosial masya­rakat, utamanya ekonomi. Garis garis- batas (teritorial) tidak lagi menjadi hambatan untuk terciptanya kerjasama dan hubungan antar negara. Kedaulatan perlahan me­mu­dar seiring gencarnya arus mobi­lisasi dari negara ke negara tanpa perlu penga­wasan mau­pun pemeriksaan pihak pihak berwenang.

Baca Juga : Jokowi: Industri Otomotif Harus Segera Diakselerasi

Integrasi Kawasan dan Deteritorialisasi

Oleh karenanya, kecen­dru­ngan yang terjadi selama ini, sektor ekonomi menjadi yang paling utama dalam proses pengintegrasian suatu ka­wa­san. Persoalan ekonomi dipan­dang sebagai persoalan yang harus dihadapi bersama. In­tegrasi Ekonomi menjadi se­buah keniscayaan, seperti dalam forum ASEAN saat ini, melalui pemberlakuan Ma­syarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 maupun Uni Eropa yang telah sedari dulu menerapkannya. Bagaimana tidak, setelah terjadinya krisis besar besaran tahun 1998 yang melanda hampir seluruh ne­gara di kawasan asia timur dan tenggara, situasi pereko­no­mian dunia berubah. Kekha­watiran muncul, dan mencuat­nya kesepakatan bersama un­tuk membentuk suatu orga­nisasi regional yang terinteg­rasi dengan mereduksi ego-sentris negara terhadap ke­daulatan-nya.

Baca Juga : Masyarakat Antusias Disuntik Vaksin Nusantara, Saleh Daulay: Tak Ada Muatan Politik

Dalam pengertian se­der­hana, deteritorialisasi dapat diartikan sebagai proses meng­hilangkan batas-batas wilayah yang ada, dimana hal itu dipan­dang sebagai pengganjal dari proses hu­bungan antar negara. Menarik untuk diamati ten­tang dinamika hubungan inter­nasional antar negara yang tidak sepaham dalam menilai suatu persoalan, seringkali dengan alasan kepentingan domestik, mereka me­nga­bai­kan potensi kerjasama yang sebenarnya menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Lumrah terjadi dinegara ne­gara seperti di ASEAN mis­alnya, muncul sentimen-sen­timen yang beranggapan bahwa integrasi ekonomi hanyalah ajang bagi suatu negara untuk menunjukkan hegemoninya terhadap negara lain. Justru sebaliknya yang terjadi, integ­rasi antar negara menurut hemat penulis, menciptakan kondisi yang lebih stabil, kare­na tidak adanya kecurigaan antar negara, terkait tindakan yang diambil negara lain dalam satu kawasan yang terintegrasi, karena segala hal dilakukan secara terbuka dan transparan

Adalah suatu hal yang sa­ling berimplikasi, dimana proses deteritorialisasi akan mengiringi integrasi ekonomi yang telah terjadi antara negara. Disaat hambatan-hambatan atas kedaulatan negara bukan lagi menjadi persoalan dan seluruh masyarakat ter­in­teg­rasi menjadi satu, saat itulah persoalan-persoalan di bidang ekonomi menjadi isu bersama yang harus dicarikan jalan keluar penyelesaiannya. Ja­ngan sampai, ketimpangan pembangunan ekonomi yang tinggi terjadi lagi, dikarenakan ambisi kepentingan pribadi suatu negara terhadap negara lain, untuk menunjukkan hege­mo­ni dan kekuatannya (po­wer) ka­rena berujung pada eks­ploitasi, berkedok Inves­tasi.

Baca Juga : Kasus Covid-19 di Indonesia Merangkak Naik: Tambah 6.177 Positif Baru, DKI Jakarta Terbanyak

Disisi lain, proses integrasi memungkinkan terjadinya tum­­pang tindih kepentingan. Karena pada dasarnya sebagai makhluk sosial (homo socius) manusia memiliki tanggung jawab terhadap sesamanya, namun sebagai “homo eco­nomicus” manusia memiliki kecendrungan untuk mela­kukan aktivitas ekonomi yang diperuntukkan bagi kepen­tingan dirinya sendiri. Dalam suatu masyarakat yang ter­integrasi persoalan sikap se­per­ti ini yang harus diatasi, namun apabila ego-sentris masing-masing negara ataupun individu da­lam masyarakat da­pat dikendalikan melalui ke­pa­tuhan ter­ha­dap co­de of con­duct dan moral va­lue yang di­ben­tuk bersama, persoalan demikian akan bisa ter­se­lesaikan.

Apalagi de­ngan latar bela­kang negara yang sama, seperti se­bagai seke­lompok negara de­ngan pertumbuhan ekonomi yang sama, kondisi pereko­nomian yang sebanding, didu­kung oleh faktor sejarah seba­gai negara eks-kolonial, tentu­nya integrasi eko­nomi yang terbangun akan bersifat emo­sional dan sangat akrab. Kedau­latan atas te­ritorial bu­kan lagi per­soalan yang menyebabkan hu­bungan antar negara tidak baik dan bukan lagi menjadi alasan un­tuk tidak mela­ku­kan integrasi kawasan.

Dengan berpikir seperti itu, kita diarahkan untuk tidak memandang negara sebagai “Leviathan (monster)” yang diperlukan untuk mengatur masyarakat dalam pandangan Thomas Hobbes. Negara tidak lagi berkaitan dengan per­soalan persoalan garis-garis batas wilayah, bukan lagi melu­lu persoalan tapal batas yang masih belum jelas, bahkan ber­ujung pada konflik berke­panjangan. Sudah saatnya me­ngu­­bah orientasi berpikir dari era masyarakat yang meman­dang negara sebagai satu-satu-nya otoritas tertinggi dalam sis­tem internasional, menuju ke­pada masyarakat yang ber­pikir bahwa kita adalah satu kesatuan masyarakat yang ter­hu­bung satu sama lain tanpa dibatasi oleh teritorial, yuris­diksi hukum, maupun kedau­latan selama ini mengungkung pola hubungan antar masya­rakat. Integrasi ekonomi ada­lah jalan awal yang ditempuh, dengan tetap me­n­junjung ting­gi hak-hak ma­syarakat, demi tercipatanya international society, dengan tujuan akhir mewujudkan Glo­bal Pros­perity. (*)

 

NABHAN AIQANI
(Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]