SPR Padang Jadi Temuan BPK RI


Ahad, 18 Januari 2015 - 19:30:13 WIB
SPR Padang Jadi Temuan BPK RI

Temuan pemeriksaan yang ber­kaitan dengan keuangan daerah di antaranya, perjanjian kerja sama BOT revitalisasi pertokoan Pasar Raya Barat Padang belum memberikan kontribusi untuk peningkatan pen­dapatan daerah yang mencakup:

Baca Juga : Di Depan Doni Monardo, Gubernur Rekomendasikan Pinago sebagai Penahan Abrasi

1.Pemerintah Kota Padang kurang menerima pendapatan royalti sebesar Rp29,36 juta dan berpotensi ke­hilang­an kesempatan memperoleh pendapatan royalti minimal sebesar Rp144,77 juta per tahun atau seluruh­nya sebesar Rp3,33 miliar.

2. Pemerintah Kota Padang belum menerima royalti tahun 2008-2009 sebesar Rp54,71 juta dan royalti tahun 2013 sebesar USD77,178 sebagai­mana disepakati dalam perjanjian kerja sama

Baca Juga : Ini Besaran Zakat Fitrah dan Fidyah Tahun 2021 di Padang

3. PT CSR tidak melaporkan penjualan dan penyewaan petak toko lantai 1 (FF) Gedung SPR milik Pemerintah Kota Padang sehingga, Pemerintah Kota Padang berpotensi kehilangan hak milik satuan rumah susun atas lantai 1 Gedung SPR minimal sebesar Rp2,63 miliar. Kemudian, PT CSR mengagunkan SHM-SRS petak toko milik Pemerintah Kota Padang sebesar Rp800 juta.

Untuk itu, perjanjian kerja sama pasca gempa bumi belum menjamin Pemko Padang akan memperoleh Gedung SPR pada saat jangka waktu kerja sama berakhir dimana, Pemko Padang tidak memiliki kendali agar PT CSR tetap sebagai pemilik hak suara terbesar dalam Perhimpunan Penghuni Gedung SPR. Lalu, ke­wajiban PT CSR untuk menga­suransikan Gedung SPR dalam perjanjian kerjasama tidak mengikat PT CSR untuk menjamin Gedung SPR tetap berdiri sampai jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir.

Baca Juga : Alhamdulillah, Perumda AM Padang Gratiskan Air Masjid dan Musala Selama Ramadan

Sementara itu, temuan yang berkaitan dengan perpajakan di antaranya, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Penghasilan (PPh) Pasal 4 tentang Pengalihan Harta atas tanah dan atau Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Petak Toko Gedung SPR pada tahun 2007-2009 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Dan, PT CSR memiliki Tungga­kan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau penjualan petak toko tahun 2007-2009 minimal sebesar Rp5,26 miliar.

Baca Juga : Aktifitas Balimau di Padang Dibubarkan Polisi

Selain itu, temuan yang berkaitan dengan perikatan perdata antara pihak-pihak di luar Pemko Padang yaitu, penerbitan SHM-SRS atas petak toko di Gedung SPR ber­potensi berlarut-larut. Serta, Pemko Padang dan sebagian pedagang tidak mengasuransikan petak toko milik­nya dari resiko gempa bumi.

Menanggapi hal itu Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Maidestal Hari Mahesa dari PPP mengatakan, meminta agar di­putus­kan kontrak dengan SPR.

“Kami minta, putuskan kontrak dengan SPR karena sudah merugi­kan Pemko Padang,” katanya.

DPRD sendiri, tidak tahu dengan adanya perjanjian bahwa lantai 1 milik Pemko Padang. Apalagi, di­tam­bah Pemko Padang tidak men­dapat royalti dari SPR.

Ada sekitar 240 petak toko, yang harusnya royalti diterima Pemko Padang tapi sampai kini tidak jelas.

“Apa yang dilakukan oleh SPR, adalah melecehkan dan tidak meng­hargai kewibawaan Pemko Padang,” tegasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DP­RD kota Padang Wahyu Iramana Putra mengatakan, Pemko Padang harus segera menyikapi temuan BPK tersebut dan harus diselesaikan sejak 60 hari LHP BPK dikeluarkan.

“DPRD mendesak Pemko Pa­dang, agar menyelesaikan temuan BPK dan meminta royalti dan pen­da­patan yang menjadi hak Pemko Padang,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang.

Salah satu hak angket, yang dikeluarkan oleh DPRD juga per­soalan SPR, Padang LandMark dan Bazda. Hak angket itu merupakan hak bertanya DPRD khususnya tentang SPR.

Kepala Dinas Pasar, Hendrizal Azhar pada Haluan, Minggu (18/1) mengatakan bahwa akan menelusuri kebenaran temuan itu dulu. Jika memang benar, maka akan ditindak­lanjuti bagaimana sesuai pro­sedurnya.

“Hingga saat ini belum sampai ke Dinas Pasar laporannya. Namun, jika benar akan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Padang, Nasir Ahmat saat dihubungi Haluan, tidak mau ber­komentar seputar temuan BPK terhadap SPR ini. (h/ade/mg-win)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]