Mendagri: Bansos Tak Dihapus


Ahad, 18 Januari 2015 - 19:30:40 WIB
Mendagri: Bansos Tak Dihapus

“Akan tetapi penyalurannya tidak lagi melalui 17 kementerian dan akan dipersempit agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar  Tjahjo Kumolo menjawab wartawan usai ceramah umum dengan segenap civitas akademika Institut Peme­rintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatera Barat  di Baso, Agam, Sabtu (17/1).

Baca Juga : Penyekatan Dimulai, Ratusan Kendaraan Diputarbalik Saat Hari Pertama

Pemerintah lanjutnya terus berupaya melakukan pembenahan regulasi terkait pemberian bansos agar lebih ramping dan dikelola satu pintu. Sebab berdasarkan evaluasi selama ini penyaluran dana bantuan sosial pada 17 kementerian, ada yang mekanismenya transparan dan ada yang tidak. Selain itu,  juga ditemu­kan ada yang penerimanya itu itu saja disertai  dengan pertanggung­jawa­ban­nya tidak benar.

Dicontohkan Mendagri, jumlah penerima bantuan sosial hanya ada 10 orang. Tapi karena dananya besar, maka dibuat 200 orang. Karena itu jelasnya,  saat ini sedang dilakukan pendataan dan anggaran untuk dana bantuan sosial yang disetujui Kementerian Dalam Ne­geri adalah yang benar-benar di­butuh­kan oleh masyarakat.

Baca Juga : Pascalarangan Mudik, Dua Maskapai Ini masih Beroperasi di BIM

Sebab, kalau semua kementerian dan pemerintah daerah membuat aturan dan menyalurkan dana ban­tuan sosial sendiri akan repot karena selain tidak merata juga dikha­watirkan tidak tepat sasaran.

Agar penggunaannya lebih baik,  maka Kementerian Dalam Negeri juga akan mengatur penggunaan dana hibah oleh pemerintah daerah digunakan dengan baik.

“Kita berharap jangan sampai karena penyalahgunaan dana hibah ini kepala daerah bisa terjerat kasus hukum, oleh sebab itu harus dilihat apa urgensinya,” katanya.

Daerah Sumatera Barat tam­bah­nya, masih sangat layak menerima dana bansos dan hibah. Karena Sumbar adalah daerah rawan ben­cana. Ia mengaku telah mem­persiap­kan sejumlah dana untuk diperguna­kan jika sewaktu-waktu ada bencana alam.

“Masih ada bansos dan hibah bagi  daerah rawan bencana. Ada dana khusus yang dipersiapkan kalau sewaktu-waktu ada bencana alam, harus disiapkan,” tambahnya.

Sambut Baik

Keterangan Kemendagri yang menyatakan bahwa bantuan sosial (bansos) akan tetap diadakan dengan cara penyaluran satu pintu disambut baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano yang di­hu­bungi haluan Minggu (18/1) menga­takan, jika rencana untuk tetap mengadakan bansos ini jadi dilaku­kan, apapun sistem yang akan di­pakai  dalam penyaluran bansos ini, tak akan  jadi permasalahan oleh DPRD Sumbar.

Dikatakannya,yang utama  dari semua itu adalah, rakyat tetap bisa dibantu. Selanjutnya,sistem apa yang akan dipakai atau digunakan ketika penyaluran DPRD Sumbar akan menyerahkan keputusan itu ke pusat.

“Mau disalurkan satu pintu, melalui Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait, atau disalur­kan dengan cara by name by address, tak akan jadi persoalan bagi kita. Yang penting aturan yang dipakai jelas dan dipahami masyarakat. Itu saja cukup,” ucapnya

Berhubungan dengan bansos, katanya, bagaimanapun juga masya­rakat Sumbar memang masih sangat membutuhkan. Alasannya, sampai sekarang ia menilai masih banyak masjid, mushola, organisasi tidak formal ataupun usaha individu atau kelompok yang dalam pengem­bangannya membutuhkan sokongan dari dana bansos ini.

“Bisa dibilang, bansos ibarat hal wajib yang sulit ditiadakan. Sebab itu, keterangan Mendagri yang men­yebut Bansos akan dipertahankan, kita sambut dengan sangat gem­bira,”pungkas  Arkadius.

Masih Dikemendagri

Sementara itu, evaluasi Ang­garan Pendapatan dan Belanja Dae­rah (APBD) Sumbar 2015 masih di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua Dewan Perwakilan Rak­yat Daerah (DPRD) Sumatera Barat, Hendra Irwan Rahim  dihubungi Haluan, Minggu (18/1) sore me­ngata­kan, belum menerima hasil evaluasi APBD tersebut. Diper­kirakan Hendra, hasil evaluasi ini akan diterima dalam minggu depan.

“Kita tidak tahu pasti tanggal berapa Kemendagri akan mengirim jawaban evaluasi APBD tersebut. Namun, kita perkirakan dalam minggu depan hasil evaluasi itu sudah diterima,” tegasnya.

Ditambahkannya, ke­ter­lam­ba­tan ini kemungkinan dikarena­kan, banyak APBD dari daerah lain yang masih juga dalam proses evaluasi. “Di Kemendagri bukan hanya APBD kita saja yang dievaluasi, tentu dari APBD daerah lain juga sedang dievaluasi,” ujar Hendra.

Sebelumnya, pada tanggal jumat (9/1) lalu Tim Anggaran Peme­rintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumbar bersama DPRD Sumbar mengan­tarkan hasil evaluasi APBD Sumbar 2015. Namun, jawaban evaluasi APBD Sumbar yang diren­canakan sudah diterima TAPD dan DPRD sekitar tanggal 16 Januari 2015 kemarin, gagal terwujud. (h/mg-len/h-mg/isr)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]