Sidang Marlon, Tiga Saksi Banyak Jawab Tidak Tahu

Wasidi yang pada 2009 adalah Kepala BPN Kabu­paten Dharmasraya sekaligus panitia pengadaan tanah me­ngatakan saat serah terima dengan Kepala BPN yang lama tidak ada serah terima tentang kegiatan pengadaan tanah ini. “Saya hanya diberi tahu bahwa nanti akan ada pengadaan tanah untuk RSUD di dekat DPRD. Nantinya akan disepakati un­tuk meninjau lokasi dan dilakukan penilaian harga tanah,” ujarnya.

Baca Juga : Pemko Padang Siap Kawal Pesantren Ramadan dari Covid-19

Namun saat peninjauan lokasi tanah, Wasidi mengaku tidak ikut serta. Ia menyebut, saat itu BPN menetapkan NJO­Pnya yang berdasarkan pajak sebesar Rp36.000,00/meter persegi, pemilik tanah menga­ju­kan harga Rp250 ribu per meter. Kemudian BPN menun­juk lembaga appraisal PT. Su­rvindo Putra Pertama yang akan dijadikan acuan negosiasi harga tanah. Lem­baga appraisal ini menetapkan harga antara Rp150-170 ribu. Kemudian panitia mene­tap­kan harga tanah Rp160 ribu per meter.

Hal senada juga disebutkan oleh saksi Yaznil Azda yang saat itu menjabat sebagai sek­ret­ariat. Dihadapan persi­da­ngan yang dipimpin oleh hakim Reno Listowo dan beranggotakan Jamaluddin dan M. Takdir, keduanya me­nga­ku pernah hadir pada rapat pengadaan tanah yang dilaku­kan di kantor bupati. “Saat itu, ada empat anggota sekretariat yang tidak kebagian tugas,” sebut saksi Yanzil.

Baca Juga : Sepekan Puasa, Harga Cabai Rawit Bergerak Turun di Padang

Terkait dengan harga tanah, sebut Yanzil, ia tidak pernah melihat terdakwa ikut rapat pengadaan tanah dan yang ada hanya panitia saja. “Saat peru­musan harga Rp160 ribu per­meter, saya tidak hadir,” se­butnya lagi.

Sementara saksi Benny Mukhtar, Asisten Admi­nis­trasi Ekonomi Pembangunan dan Kesra Dharmasraya da­lam kesaksiannya menyebut kalau dirinya saat itu sebagai Kepala Bappeda dan juga salah satu tim panitia pengadaan lahan. Dari seluruh kegiatan yang dilakukan, saksi hanya pernah ikut satu kali rapat. “Saya hanya ikut satu kali rapat saja,” sebutnya.

Baca Juga : Penertiban Balap Liar di Padang, Seorang Personel Polisi Ditabrak

Ketiga saksi yang diha­dirkan dipersidangan kali ini lebih banyak menjawab tidak tahu dengan pertanyaan yang di ajukan oleh Jaksa, Pena­sehat Hukum terdakwa dan Hakim. Usai mendengarkan keterangan ketiga saksi, kemu­dian majelis hakim menunda sidang hingga tanggal 27 janua­ri 2015 mendatang dengan agenda mendengarkan kete­rangan dua saksi lainnya yakni Kabag Administrasi Peme­rintahan Umum, Agus Akhi­rul, dan Kasubag Tata Pe­merintah Umum pada Ba­gian Administrasi Pemerin­tahan Umum, Agustin Irianto yang sudah divonis hakim dalam kasus yang sama.

Akibat perbuatan terdak­wa Marlon bersama-sama Bus­ra, Agus Khairul dan Agus­tin Irianto (sudah divonis pengadilan sebelumnya, red) telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp4.289.­207.­250. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 jo psal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga : Batang Arau Disiapkan untuk Berlabuhnya KRI Dewa Ruci pada Festival Jalur Rempah dan Pelayaran Muhibah Budaya Tahun 2021

Atau melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan (3) UU RI nomor 31 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 jo psal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Seperti diketahui, mantan Bupati Dharmasraya, Marlon Martua sudah ditetapkan seba­gai tersangka pada 26 April 2011 dan jadi buronan sejak 21 Juli 2012 dalam kasus dugaan korupsi penggelembungan (mark-­up) harga tanah pem­bangunan Rumah Sakit U­mum Daerah (RSUD) Sei­dareh tahun 2009 yang meru­gikan negara Rp4 miliar. Mar­lon juga sudah dua kali di­cekal. Terakhir perpanjangan masa cekal dike­luar­kan Keja­gung mulai 5 Februari hing­ga Agustus 2012.

Mantan Bupati Dhar­ma­s­raya ini, merupakan satu-satu­nya orang­ ­yang belum dihu­kum dalam kasus terse­but. Tiga peja­bat Dharmasraya yang terlibat, Busra (mantan Sekda), Agus Akhirul (mantan Kabag Admi­nistrasi Peme­rintahan Umum) dan Agustin Irianto (mantan Ka­subag Tata Pemerin­tah Umum), bahkan sudah divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Padang dan sedang menjalani masa huku­man di LP Muaro Padang. (h/hel)