KPU Kota Solok Bersiap Buka Pendaftaran Balon


Rabu, 21 Januari 2015 - 19:10:11 WIB
KPU Kota Solok Bersiap Buka Pendaftaran Balon

Lebih jauh Budi Santosa mengatakan, pada awal Fe­bruari, KPUD sudah mem­buka pendaftaran bagi bakal calon kepala daerah,baik yang maju dengan partai politik, maupun yang maju secara perorangan atau independen.

Baca Juga : Menara Masjid Raya Sumbar jadi Daya Tarik Baru Wisatawan

Bakal calon yang maju menggunakan partai politik (Parpol) atau gabungan partai politik harus mendapat duku­ngan 20 persen dari jumlah anggota DPRD. Karena ang­gota DPRD Kota Solok ber­jumlah 20 orang, maka bakal calon itu harus didukung mi­nimal empat orang anggota.

Berdasarkan keterwakilan Parpol di DPRD Kota Solok, hanya satu partai yang bisa mengajukan calon secara man­diri, yaitu Partai Golkar. Partai Golkar mempunyai wakil di DPRD sebanyak empat orang. Sementara Parpol lainnya harus menggabungkan diri.

Baca Juga : Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Lebaran, Nagari Sinuruik Pasaman Barat Dirikan Posko dan PPKM Mikro

Bagi bakal calon yang akan maju melalui jalur independen atau perorangan, bakal calon itu harus mendapat dukungan 6,5 persen dari jumlah pen­duduk Kota Solok. Artinya si bakal calon harus mendapat dukungan 6,5 persen dari 68. 223 jiwa, yaitu 4. 435 orang dan dibuktikan dengan KTP.

Untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon, kata Budi, calon independen pada saat mendaftar  sebagai bakal ca­lon cukup hanya  mendaf­tarkan 5 persen dari 4.435, yaitu sekitar 222 dukungan. Kekurangan dukungan itu nantinya harus dilengkapi saat bakal calon telah mengikuti uji publik.

Uji publik itu dilaksanakan pada bulan Mei dan dilakukan hanya untuk memberikan ke­sem­patan kepada masyarakat mengenal lebih dekat bakal calon kepala daerah. Melalui uji publik itu masyarakat dapat mengetahui sejauhmana wa­wasan dan kemampuan in­telek­tual bakal calon serta visi dan misinya tentang pem­ba­ngunan kota.

Uji publik ini tidak dapat menggagalkan bakal calon karena tidak ada istilah lulus dan tidak lulus disini. Bakal calon hanya diwajibkan mengi­kuti uji publik. Mengikuti uji publik ini merupakan salah satu syarat pada waktu men­daftarkan diri sebagai calon pada bulan Agustus men­datang.

Sedangkan mengenai dana penyelenggaraan Pilkada, Budi mengaku hanya cukup untuk pelaksanaan tahapan sampai bulan Juni. Namun demikian ia tetap berharap kekurangan dana itu bisa dianggarkan pada APBD Perubahan.

Pada kesempatan itu, Ke­tua Komisi 3 DPRD Kota Solok, Irman Yefri  Adang meminta KPUD melaksana­kan Pilkada yang berkualitas. Politisi PAN ini menegaskan Pilkada berkualitas tidak ha­nya sebatas pemilihan yang lancar dan menghasilkan se­orang wali­kota. Melainkan Pilkada yang dapat mengha­silkan seorang walikota yang benar-benar sesuai dengan aspirasi rakyat melalui proses pemilihan yang jujur,bukan walikota yang menang karena uang.

Untuk itu, KPUD harus mengantisipai kemungkinan terjadinya politik transaksional atau politik uang. Dan langkah antisipasi itu harus tergambar dengan jelas dari program yang dilaksanakan KPUD. (h/eri)


Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]