Dana Desa Rawan Penyelewengan


Rabu, 21 Januari 2015 - 19:25:50 WIB
Dana Desa Rawan Penyelewengan

Kepala Biro Pemerintahan Set­daprov Sumbar, Mardi ditemui Haluan belum lama ini me­ngatakan, program dana desa ini apabila tidak dikelola dengan profesional akan sangat rawan terjerat dengan kasus hukum. Hanya saja, untuk me­minimalisir hal ini Pemprov Sum­bar meminta agar bupati/wali­kota untuk me­nyediakan pen­damping melalui Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait di ka­bu­paten/kota masing-masing.

Baca Juga : Perkembangan Kasus Covid-19 di Kota Padang, Kadinkes: Mendekati Zona Kuning

“Kalau kita dari provinsi tidak mungkin menyedia pendamping untuk masing-masing nagari/desa. Bayangkan saja, minimal kita me­nyediakan dua orang pendamping per desa/nagari. Dananya dari ma­na?,” ujarnya.

Ditambahkannya, agar program ini terhindar dari penyelewengan, Pemprov Sumbar meminta bupati/walikota yang bersangkutan untuk mengawal program ini.  “Beberapa kabupaten/kota memang telah me­lakukan pelatihan kepada sekretaris dan bendahara desa masing-masing dengan melibatkan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset (DPKA) di daerah. Mereka diberi pelatihan mengenai keuangan dan aset ten­tunya,” tandasnya.

Baca Juga : Sidak ASN Pemko Padang, Arfian: Tingkat Kehadiran Mencapai 99 Persen 

Sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2014 psal 19 dana ini dipe­runtukkan untuk penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pem­berayaan masyarakat dan ke­ma­syarakatan.

Sedangkan untuk desa/nagari yang menerima ini besarannya pun beragam dilihat dari jumlah pen­duduk, luas wilayah, angka ke­miskinan dan kesulitan topografi desa/nagari tersebut.

“Tahap pertama pemerintah pusat akan mengirim 40 persen, tahap kedua 40 persen dan tahap ketiga 20 persen. Dana ini oleh Kementrian keuangan akan langsung ditransfer ke rekening APBD ka­bupaten/kota. Sedangkan kita pro­vinsi hanya sebagai pengawas,” tukasnya. (h/mg-isr)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]