Warga ATT Keluhkan Pungutan


Kamis, 22 Januari 2015 - 19:32:58 WIB
Warga ATT Keluhkan Pungutan

Dalam surat pengaduan yang diterima Haluan, di Kan­tor Haluan eks Lanud Padang, sedikitnya 87 warga di enam RT yang ada di RW 1 tersebut mengajukan pergantian lurah di kelurahan tersebut. Hal ini sehubungan banyak laporan warga terkait penyimpangan kinerja lurah setempat.

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Minggu 07 Maret 2021

Dalam surat yang di­keta­hui oleh Ketua RW 01, Taufik Hafni beserta jajaran ketua RT di wilayahnya menyebutkan, lurah yang dijabat Filnarita mengenakan biaya adminis­trasi setiap pengurusan surat- menyurat di kelurahan ber­kisar antara Rp20 ribu sampai Rp250 ribu, tanpa tanda te­rima (pungutan,red). Se­lain itu, pengurusan surat-menyurat hanya bisa dila­kukan apa bila lurah berada di kantor, karena sekretaris be­serta pegawai kelurahan tidak bisa membantu, sebab stempel selalu berada dalam tas lurah.

Selain itu, di surat tersebut dituliskan bahwa dalam pe­ngu­rusan beras raskin untuk warga tidak mampu warga harus membayar Rp40 ribu dan penyaluran raskin, hanya dilakukan dalam satu hari dan bagi warga yang tidak me­ngambil dihari tersebut tidak bisa diambil lagi.

Baca Juga : Cegah Perceraian dan Kekerasan, Kemenag Padang Dukung Raperda PKK

“Ini saya lakukan, karena sudah banyak keluhan warga yang datang kepada saya. Ma­lah, mereka demo saya untuk membuat surat tersebut. Surat ini bisa di­pertang­gung­jawab­kan. Terkait dengan soal di kelurahan, misalnya kemana hilangnya beras tersebut se­telah tidak bisa diambil oleh warga dan diduga ada ke­curangan berupa pemalsuan tandatangan,” ungkap Taufik Hafni, ketika dihubungi Ha­luan, Kamis (22/1).

Salah seorang warga Aia Tawar Timur, Inah mem­benar­kan kejadian tersebut dan ikut tanda tangan di dalam surat pernyataan. Sebab, sebagai warga yang kurang mampu membayar Rp20 ribu itu cu­kup untuk makan sekeluarga satu hari.

Baca Juga : Gempa 5,8 Magnitudo Guncang Padang, Pasien dan Keluarga di RSUP M Djamil Berhamburan

“Makanya saya berani me­ngadu kepada ketua RW, ka­rena layanan di kelurahan itu tidak memihak rakyat kecil. Padahal lurah itu sudah dua tahun di Air Tawar Timur, masih saja mempermainkan rakyat kecil,” tutur Inah. Oleh sebab itulah, warga RW 01 meminta agar Pemerintah Ko­ta Padang dapat melakukan penggantian pejabat lurah.

Sementara Lurah Air Ta­war Timur, Filnarita saat di­kon­firmasi membenarkan ba­h­wa pengambilan raskin yang diumumkannya memang dila­kukan sehari saja, itu se­suai dengan adanya surat pem­beritahuan dari kecamatan.

Baca Juga : Hendri Septa Serahkan SK Pengangkatan bagi 112 P3K di Lingkungan Pemko Padang Formasi 2019

“Biasanya pengambilan raskin dilakukan di keca­ma­tan, karena masih ada warga yang belum mengambil, maka diberitahukan bahwa masih ada kesempatan pe­ngam­bilan,”  ujar Filnarita.

Dia menjelaskan, dalam pengambilan raskin warga harus menebus sebesar Rp30 ribu, karena dari kecamatan sampai ke kelurahan ada pe­nam­bahan biaya transportasi, sementara kalau diambil di kecamatan ditebus Rp26 ribu.

Dia mengatakan, di ke­lurahan­nya ada 10 penerima raskin yang masing-masing menerima 15 kg. Namun, ka­lau tidak diambil warga, maka dilelang ke kader yang kreatif seperti kader posyandu dan kader PAUD.

Selain itu, dia mengatakan, untuk urusan surat-menyurat pihaknya tidak menetapkan besaran biayanya, namun ha­nya basa-basi dari warga. “Saya tidak menetapkan biaya setiap urusan, tapi diserahkan kepada warga berapa dia suka mem­beri,” ujarnya.

Sementara itu, kalau stem­pel biasanya ada di atas meja lurah. Namun, kalau sedang di luar stempel tidak didelegasi, karena memang tidak boleh. Sebab, surat-menyurat dari kelurahan adalah kewenangan lurah yang tanda tangan. (h/ows)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]