Revisi UU Tak Pengaruhi Jadwal Pilkada Langsung


Kamis, 22 Januari 2015 - 19:40:01 WIB
Revisi UU Tak Pengaruhi Jadwal Pilkada Langsung

Agus menjelaskan, dengan disetujuinya Perppu Nomor 1 Thun 20014 menjadi UU Pilkada, sudah bisa dijadikan acuan bagi pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan pilkada serentak.

“Dengan telah disetu­jui­nya Perppu menjadi UU, maka pemerintah maupun KPU sudah bisa menyiapkan berbagai aturan teknis terkait penyelenggaran pilkada serentak tersebut,” kata Agus Hermanto.

Baca Juga : Diunggulkan Survei Litbang Kompas, Mahfuz: Partai Gelora Wajib Lolos Ambang Batas Parlemen

Agus menjelaskan, meski dilakukan sejumlah revisi terha­dap UU Pilkada tersebut, na­mun tidak mempengaruhi jad­wal pelaksanaan pilkada. Pe­mungutan suara pilkada seren­tak tahap pertama harus pada tahun 2015,” tegas Agus Hermanto.

Berdasarkan estimimasi, kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu, pemungutan suara atau pencoblosan bisa dilakukan bulan November atau Desember 2015. “Jadi pilkada serentak itu bisa dila­kukan bulan November atau Desember 2015,” jelas Agus.

Ada pihak yang mengin­ginkan UU Pilkada direvisi, Agus tidak memperma­salah­kannya. Hanya saja kata Agus, revisi undang-undang itu harus sesuai aturan, yaitu melalui program legislasi nasional (prolegnas). “Dari sekian yang direvisi tidak pengaruhi jadwal pilkada dan istilah langsung,” tegas Agus.

Senada dengan Agus Her­manto, pengamat otonomi daerah Prof. Djohermansyah Djohan juga mengatakan, de­ngan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) tentang Pe­mi­lihan Kepala Daerah (Pil­kada) jadi UU Pilkada, maka sudah bisa menjadi lan­dasan hukum bagi KPU untuk menyelenggarakan pil­kada serentak. “Ini sudah bisa menjadi dasar bagi KPU untuk menye­lenggarakan Pilkada serentak,” kata mantan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Ke­men­terian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dihubungi Haluan, ke­marin.

Terkait rencana DPR dan pemerintah yang akan mela­kukan revisi UU Pilkada terse­but, dia meminta revisi terse­but jangan sampai melebar kemana-mana. “Jangan sampai merevisi sistem pemilihan. Cukup revisi itu terkait dengan kelancaran KPU dalam melak­sanakan pilkada serentak,” ujar Ketua Tim UU Pilkada itu.

Menurut Djohermansyah, yang perlu direvisi cukup menyangkut mengenai jadwal dari tahapan Pilkada serentak sehingga memberi keleluasaan bagi KPU dalam mem­per­siapkan pilkada langsung. Se­bab kata Djohermansyah, da­lam Perppu yang sudah disetujui jadi UU tersebut disebutkan Pilkada serentak dilakukan 2015.

“Jadi cukup revisi terbatas mengenai jadwal pelaksanaan Pilkada saja agar KPU dapat melakukan persiapan yang matang dalam menye­lengg­arakan Pilkada serentak yang digelar untuk pertama kali,” ujar Djohermansyah.

Menurut Djohermansyah, idealnya pencombolan Pilkada serentak itu dilakukan pada Juni 2016. Jika Pilkada serentak itu dilakukan 2016 maka jumlah daerah yang akan melakukan Pilkada serentak bukan 204 lagi, tapi sebanyak 304,” kata Djohermansyah.

Dijelaskannya, Perppu yang sudah disetujui DPR jadi UU tersebut menyebutkan bah­wa Pilkada serentak dila­ku­kan secara langsung dan pemilihan tidak satu paket. “Yang dipilih hanya kepala daerahnya saja. Sedangkan wakil kepala daerah diusulkan oleh kepala daerah (kada) terpilih,” katanya.

Jika yang diusulkan kepala daerah terpilih adalah dari kalangan birokrat atau pegawai negeri sipil (PNS) maka yang bersangkutan harus mengun­durkan diri sebagai PNS. “Ini sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN),” kata Djohermansyah. (h/sam)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]