Ombudsman dan Layanan Publik di Daerah


Kamis, 22 Januari 2015 - 19:42:12 WIB
Ombudsman dan Layanan Publik di Daerah

Menurut JMP, hingga 15 Desember 2014, jumlah lapo­ran yang masuk ke, Om­buds­man Republik In­donesia, mencapai 6.180 adu­an. Jum­lah aduan tersebut meningkat 1.007 aduan dari tahun 2013. Pemerintah Dae­rah tersebar pada Pemerintahan Kabu­paten/Kota sebanyak 77,7 % dan pemerintah Pro­vinsi 12,1%. Pe­ngaduan terbanyak adalah kepegawaian sebanyak 16%, pertanahan 12,9%, kepo­lisian sebanyak 11,8%, pend­idikan 11,1% dan perhu­bungan/infrastruktur 4,4%.

Baca Juga : Terima Laporan 134 ASN Nekat Mudik, Tjahjo Kumolo: Jatuhkan Hukuman Displin!

Ombudsman dan Pelayanan Publik

Pasal 43 UU No. 37 Tahun 2008 mengatur mengenai Om­budsman Perwakilan di Dae­rah. Fungsi, tugas, dan we­wenang Ombudsman secara mutatis mutandis berlaku bagi perwakilan Ombudsman. Ar­tinya bahwa fungsi, tugas dan wewenang Ombudsman Per­wakilan sama dengan Om­budsman Republik Indonesia. Eksistensi Obudsman Perw­a­kilan dalam 2-3 tahun terakhir ini mulai dirasakan oleh War­ga Negara. Banyaknya laporan pengaduan buruknya pelaya­nan publik di daerah dapat terlihat dari Laporan Tahunan Ombudsman Perwakilan.

Baca Juga : Athari Gauthi Ardi: Hentikan Penjajahan Israel terhadap Palestina

Luasnya wilayah dan jum­lah penduduk suatu daerah, tidak menjadi indikator ba­nyak­nya (jumlah) pengaduan terhadap pelayanan publik. Data di bawah menunjukan hal ini. Ombudsman Perwakilan Jawa Barat misalnya tahun 2014 menerima 134 laporan aduan masyarakat terkait du­gaan maladministrasi pela­yanan publik dari 24 kabu­paten/kota di Jabar. Kondisi ini menurun dibanding tahun 2013 yang mencapai 201 la­poran.

Beda halnya dengan lapo­ran pengaduan di Aceh (NA­D). Pada tahun 2013 yang lalu, terdapat 102 pengaduan yang diterima, sedangkan tahun 2014, naik menjadi 198 penga­duan, terdiri dari pengaduan tentang pelayanan di instansi pemerintah daerah dan di kementerian dan instansi verti­kal lainnya. Sedangkan lapo­ran yang masuk ke Ombud­sman Perwakilan Lampung pada 2014, sebanyak 181 lapo­ran. Dari jumlah ini yang dapat diselesaikan 142 laporan atau 78,45%, sedangkan kasus yang sedang diproses sebanyak 39 kasus atau 21,55%.

Sementara itu Sumatera Barat, sepanjang 2014 ini, laporan dari masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Sumbar ada 234 aduan. Sebanyak 161 laporan atau 68,8 persen sudah dinya­takan selesai. Sedangkan seba­nyak 73 pengaduan atau 31,2 persen masih dalam proses penyelesaian. Sementara itu pada tahun 2013 lalu, baru 144 laporan yang diterima.

Ombud­sman hadir untuk meningkatkan mutu pelayanan Penyelenggara Negara di sega­la bidang agar setiap warga Negara merasakan pelayanan publik yang baik. Ombudsman sebagai lembaga negara yang mempunyai kewe­nangan me­nga­wasi penyeleng­garaan pela­yanan publik baik yang dise­lenggarakan oleh penye­lengga­ra negara dan peme­rintahan termasuk ayang diseleng­gara­kan oleh BUMN, BUMD, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perse­orangan yang diberi tugas me­nyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersum­ber dari angga­ran pendapatan dan belanja negar dan/atau anggaran pen­dapatan dan belanja daerah. Lihat Pasal 1 angka 1. UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.

Pasal 37 UU Nomor 37 Tahun 2008, menyebutkan bahwa Ombudsman mene­rima lapo­ran dan memberikan reko­mendasi. Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan atau saran yang disusun ber­dasarkan hasil investigasi Om­budsman, kepada atasan ter­lapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu pe­nyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.

Rekomendasi sekurang-kurangnya memuat uraian ten­tang laporan yang disam­paikan kepada Ombudsman, uraian tentang hasil peme­riksaan, bentuk Malad­mi­nis­trasi yang telah telah terjadi dan kesimpulan dan pendapat Ombudsman mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan Terlapor dan atasan Terlapor. Rekomendasi diberikan ke­pada Pelapor, Terlapor dan atasan Terlapor dalam waktu paling lambat 14 (empat be­las) hari terhitung sejak tanggal Re­komendasi ditandatangani oleh Ketua Ombudsman.

Pasal 38 UU Nomor 37 Tahun 2008 menyatakan bah­wa terlapor dan atasan terla­por wajib melaksanakan Reko­mendasi Ombudsman. Atasan terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan reko­men­da­si yang telah dilakukannya diser­tai hasil pemeriksaannya da­lam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya reko­mendasi. Ombudsman dapat me­minta keterangan Terlapor dan atau atasannya dan mela­kukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksa­naan rekomendasi.

Dalam hal terlapor dan atasan terlapor tidak melak­sanakan rekomendasai atau hanya melak­sanakan sebagian rekomen­dasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman. Ombudsman dapat mempublikasikan ata­san terlapor yang tidak melak­sa­nakan reko­mendsi dan me­nyam­paikan laporan kepada DPR dan Pre­siden. Apabila kekuatan rekomendasi Om­bud­sman tidak dilaksanakan maka ditindaklanjuti ke DPR dan Presiden. Mengenai Sank­si apa yang diberikan kepada Instansi Terlapor yang tidak me­n­ja­lankan Rekomendasi Om­buds­man, tidak ada penga­turannya lebih lanjut. Kecuali ketentuan Pasal 39 Terlapor dan atasan Terlapor yang me­lang­gar di­kenai sanksi admi­nistrasi sesuai dengan keten­tuan peraturan perundang-undangan

Memperkuat Ombudsman di Daerah

Artikel JMP, di Harian Haluan Padang, menegaskan bahwa UU Pemda Perkuat Ombudsman. UU Nomor  23 tahun 2014 tentang Peme­rintahan Daerah yang diku­kuhkan melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2014, yang baru saja diseujui oleh DPR menjadi Undang-undang, memperkuat posisi, fungsi, tugas, dan wewe­nang Ombudsman. Kedu­du­kan (posisi), fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman diper­kuat dengan memasukan Om­budsman dalam satu Mana­jemen Pelaya­nan Publik.

Pasal 351 UU Nomor  23 Tahun 2014 Jo Perppu Nomor 2 Tahun 2014 mengatur nor­ma: “masyarakat berhak me­ngadukan penyelenggara pela­yanan publik kepada pe­me­rintah daerah, Ombud­sman, dan/atau DPRD.” Pada Pasal 351 ayat (4) dinyatakan bahwa kepala daerah wajib me­laksa­nakan rekomendasi Ombud­sman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat. Dan pada Pasal 351 ayat (5) dinya­takan bahwa kepala daerah yang tidak melaksanakan reko­mendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan ma­sya­rakat sebagaimana di­mak­sud pada Pasal 351 ayat (4) di­b­e­rikan sanksi berupa pem­binaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Ke­men­terian serta tugas dan kewe­nangannya dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Dalam pandangan penulis, Ombudsman semacam men­dapatkan tambahan ‘multi­vitamin’ untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Penempatan Ombudsman se­ba­gai lembaga yang diberi wewe­nang untuk menerima penga­duan penyelenggara pe­la­yanan publik di daerah, ber­sama-sama dengan penga­duan kepada pe­merintah daerah dan/atau DP­RD, menun­juk­kan kehen­dak politik (poli­tical will)  dan kemauan poli­tik (political co­m­­mitment) dari Negara me­lalui Pasal 352 UU Nomor 23 Tahun 2014. Tanpa Pasal 351 UU Nomor 23 Tahun 2014 pun, sebe­narnya Ombudsman Per­wa­kilan tetap dapat menjalan­kan tugas mene­rima pengaduan penyelenggara pelayanan publik.

Sanksi yang terdapat dalam  Pasal 352 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014  Jo Perppu Nomor 2 Tahun 2014, berupa pembinaan khusus penda­laman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Ke­menterian serta tugas dan kewe­nangannya dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Menun­jukkan bahwa UU Pemda mempertegas  posisi dan fungsi Ombudsman yang telah diatur sebelumnya. Inilah yang Penu­lis maksud dengan suplemen ‘multivitamin’ tambahan bagi Ombudsman Perwakilan un­tuk lebih ‘kuat’ lagi menja­lankan fungsi, tugas, dan kewe­nangannya. Semoga. (*)

 

OTONG ROSADI
(Dekan Fakultas Hukum Universitas Ekasakti)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]