Pemprov Diminta Sediakan Anggaran Khusus


Jumat, 23 Januari 2015 - 19:25:17 WIB
Pemprov Diminta Sediakan Anggaran Khusus

“Lebih baik ada anggaran yang besar untuk upaya pen­cegahan korupsi. Seperti untuk pendidikan, seminar, dan pe­nyu­luhan tentang hukum,” ujar Sugiharto.

Baca Juga : Pantai Salido Pesisir Selatan jadi Favorit Anak Muda

Selain itu, anggaran yang besar juga bisa dimanfaatkan untuk menciptakan suatu sis­tem sistem yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan inter­nalnya. “Misalnya men­cip­takan sistem pengelolaan pa­jak yang terintegrasi. Sehingga dalam perjalannya, ke­mung­kinan penye­lewengannya bisa diminimalisir. Dan di DKI Jakarta itu sudah dilakukan,” terangnya.

Sugiharto yang berasal dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau, juga menekankan agar Pemprov Riau dalam hal ini Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rahman, juga memiliki inisiatif untuk men­citakan inovasi seperti itu. “Apabila dilakukan, itu bisa menjadi salah satu upaya untuk menurunkan angka penye­lewengan terhadap keuangan daerah,” papar Sugiharto.

Baca Juga : Tempat Wisata Ditutup, Warga Padati Taman Kota Siak

Hal tersebut, paparnya, tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar. Plt Gubri, katanya, harus punya ke­be­ranian untuk menga­lokasi anggaran yang me­madai untuk melakukan ber­bagai upaya pencegahan. “Se­hingga akan tercipta masya­­rakat dan apa­ratur penye­lenggara pemerin­tahan yang bersih,” katanya.

Sugiharto, juga mene­kan­kan adanya persamaan per­sepsi dari lembaga penegak hukum dalam upaya pem­berantasan tindak pidana ko­rup­si. Karena, selama ini kerap terjadi dimana pihak ke­po­lisian, kejaksaan atau KPK, susah payah mengumpulkan bukti dan keterangan untuk mengungkap suatu tindak pi­dana korupsi. Namun sampai di pengadilan, malah pela­kunya divonis ringan.

“Pelaku korupsi, harus divonis seberat-beratnya. Biar memberi efek jera kepada pelaku dan calon pelaku lain­nya,” tukasnya.

Dan aparat penegak hu­kum, juga diminta untuk in­tensif melakukan upaya pen­cegahan terjadinya korupsi. “Upaya pencegahan harus dilakukan secara berke­si­nam­­bungan. Sehingga dam­paknya dapat dirasakan,” pungkasnya. (hr)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]