Pemerintah Perketat Pajak UKM


Jumat, 23 Januari 2015 - 19:26:15 WIB
Pemerintah Perketat Pajak UKM

Sesuai aturan itu, wajib pajak yang memiliki usaha dengan omzet Rp300 juta-Rp4,8 miliar per tahun kena PPh 1 persen dari omzet. Awal­nya, pajak ini untuk menyasar jutaan pengusaha UKM yang selama ini tak bayar pajak. “Aturan ini sudah jalan, tapi tak efektif, sehingga harus dire­visi,” kata Menteri keuangan Bambang Brodjonegoro, ke­marin.

Baca Juga : Joe Biden Tarik Tentara Amerika dari Afghanistan Per 1 Mei

Sebab, banyak pengusaha UKM yang tetap tak bayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemkeu pun tak bisa berbuat apa-apa karena peraturan itu tak mengatur sanksi bagi para pelanggar.

Selain itu, kata Bambang, banyak pengusaha kecil me­man­faatkan celah ini. Pengu­saha yang selama ini sudah bayar PPh dengan tarif reguler sebesar 25 persen, malah ber­alih ke pajak UKM yang lebih murah. “Ternyata aturan pendukungnya membolehkan perusahaan yang sudah bayar pajak normal ikut skema itu (pajak UKM 1 persen dari omzet),” ujar Bambang yang enggan menyebut identitas perusahaannya.

Baca Juga : Penembakan di New York Tewaskan Bayi, Pria 23 Tahun Ditangkap

Revisi aturan

Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Masyarakat DJP Wahyu Karya Tumakaka, me­nam­bahkan, hasil kajian kan­tor pajak menyatakan pera­lihan ke pajak UKM berkon­tribusi dalam kegagalan terca­painya target PPh non minyak dan gas (migas) tahun lalu.

Baca Juga : Netanyahu Terkejut, Tentara Israel Bakar Diri karena Trauma Perang

Realisasi PPh non-migas hanya 94,7 persen dari target APBN-P 2014 sebesar Rp 460,1 miliar. “Indikasinya terjadi penurunan PPh yang ditangani sejumlah Kantor Pelayanan Pajak Pratama,” jelas Wahyu, tanpa menyebut lokasi KKP.

Wakil Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pajak Kemkeu Mardiasmo mene­gaskan revisi PP 44/2013 akan membuat beleid itu lebih bertaji mengoleksi pajak UKM.

Baca Juga : Terapkan Prokes Ketat, Saudi Wajibkan Vaksinasi Covid-19 untuk Jamaah Dua Masjid Suci

Selain perubahan aturan, DJP juga akan memperketat pengawasan pelaku usaha yang menjadi wajib pajak sesuai PP 46/2013.

DJP akan memasang regis­ter cash jika pelaku usaha menggunakan transaksi secara tunai. Register cash adala h sistem transaksi yang terhu­bung secara online dengan kantor kantor wilayah pajak setempat. Kedua, melakukan pengawasan dari transaksi non-tunai pemilik usaha, yakni dari kartu debit, kredit, dan anju­ngan tunai mandiri (ATM). Ketiga, melakukan pengawa­san terhadap transaksi online untuk mencocokkan nilai pajak yang dibayar pengusaha.  (h/kcm)

BERITA TERKINI Index »

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]