DPRD Segera Surati Kadis PU


Jumat, 23 Januari 2015 - 19:31:02 WIB
DPRD Segera Surati Kadis PU

Sementara setiap hari, warga mempertanyakan, alasan pembongkaran jalan yang menyebabkan, terputusnya jalur ekonomi masyarakat. Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota Sastri Andiko mengakui, secara kelembagaan, pihaknya akan membahas temuan itu terlebih dahulu. “Kita akan rumuskan dalam rapat internal dewan. Dalam  rapat itu akan kita putuskan, apakah akan memanggil bupati atau pihak terkait. Atau akan kitatempuh jalan lain,”kata Sastri Andiko,  kemarin.

Koordinator Komisi II  yang membidangi ekonomi itu menilai, tidak sewajarnya proyek atau kegiatan yang telah ada di tengah masyarakat, lantas dirusak. Walaupun untuk kepentingan yang lainnya, namun tetap harus mencarikan solusi yang terbaik. “Kita akan surati bupati atau langsung kepada pihak terkait, untuk meminta keterangan, “janji pimpinan yang bergelar sarjana hukum itu.

Baca Juga : Denda Tak Patuh Prokes di Sumbar Capai Puluhan Juta Rupiah, Untuk Apa Ya?

Temuan Komisi II itu seperti diungkapkan Ketua Komisi II, Wardi Munir mendapatkan laporan dari masyarakat, bahwa ruas jalan yang dibongkar itu, bahkan belum menjalani serah terima dengan pemerintah. “Kita mendengarkan kabar, ruas jalan itu, belum VHO. tapi pembayaran jalan telah dicairkan. Kita kuatirkan ada kerugian negara dalam kasus ini. Lantas kenapa pihak terkait membiarkan saja, “tanya Wardi.

Diakui Ketua DPD PKS Limapuluh Kota itu, jalan yang dibongkar sepanjang 25 meter. Kata wali jorong Jorong Pabantungan Taeh Bukik, untuk pemasangan pipa dari aia sonsang, yang sumber airnya akan dimanfaatkan sebagai sumber pengairan PDAM. “Kita mendengar sudah ada kesepakatan akan diganti. Tapi perbuatan merugiakan keuangan negara telah dilakukan. Kalau memang seenaknya buat kesepakatan, jalan yang rusak itu akan diganti, enak sekali jadi penyelenggara negara. Disini proses perencanaan pertanyakan,”tukuk Tedy, anggota Komisi II yang juga Ketua DPC Partai Hanura Limapuluh Kota.

Ditambahkan Yusnir yang menjabat Sekretaris Komisi II, akibat perbuatan itu, jalan terputus dan otomatis perekonomian terganggu. “Kita  pertanyakan urgensi dari pemotongan jalan itu. Padahal dalam raker dengan Dinas PU beberapa waktu lalu, pemotongan itu, tidak diiungkapkan.  Kita melihat, dilokasi ada tumpukan pipa, yang ukurannya tidak seimbang dengan jalan yang dibongkar,”kata anggota dari Fraksi Demokrat itu.

Ditambahkan Tedy, pemerintahan wali jorong sendiri, tidak mengetahui adanya pemotongan jalan itu. “Kita akan minta keterangan langsung dari  dinas PU dan pihak terkait. Akan kita jadwalkan dalam dua hari kedepan,”tegasnya.

Dilokasi tidak terlihat adanya plang proyek. Namun wartawan menemukan, plang yang sudah rusak. Tertulis proyek irigasi dengan nilai Rp.189 juta yang Surat Perintah Kerjanya dikeluarkan Agustus  2014 lalu. Dalam draf kegiatan tertulis, rehabilitasi embung dan penampungan air lainnya Dinas PU. (h/nto)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]