Uji Publik Calon Kepala Daerah Dinilai Pemborosan


Jumat, 23 Januari 2015 - 19:33:04 WIB
Uji Publik Calon Kepala Daerah Dinilai Pemborosan

Disamping itu kata Irman, parpol diperbolehkan menga­jukan lebih dari satu bakal calon untuk ikut uji publik. Hal ini, diprediski hanya akan membuat kerancuan. “Karena bisa saja bakal calon yang unggul dalam uji publik yang diajukan partai politik, tidak diusung menjadi calon kepala daerah. Karena dengan ber­bagai pertim­ba­ngan, bisa saja parpol menga­jukan calon yang tidak lolos dalam uji publik,” ujar Irman.

Baca Juga : Mentawai Jadi Daerah Terakhir yang akan Jemput Vaksin Covid-19 Tahap II

Lebih jauh politisi PAN ini mengatakan, uji publik disam­ping memboroskan anggaran juga hanya memperpanjang tahapan Pilkada. Sementara uji publik itu sendiri tidak akan menggugurkan bakal calon kada. Uji Publik tak lebih dari sekedar formalitas belaka, ironisnya kegiatan formalitas itu menguras APBD.

“Kalau uji publik itu me­mang suatu keharusan yang tak dapat dihindari dan sudah diamanahkan undang-undang, maka KPUD harus melak­sanakannya semaksimal mung­kin, dengan mendatangkan penguji yang kredibilitasnya tak dirugukan.  Jarak antara uji publik dengan Pilkada hen­daknya diusahakan tidak ter­lalu jauh,” kata Irman.

Baca Juga : Hutama Karya Tegaskan Tidak Ada Penghentian Proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru, Hanya...

Sementara itu Komisioner KPUD Kota Solok, Budi San­tosa mengatakan, sesuai de­ngan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 Pasal 38 disebutkan, calon kepala daerah wajib mengikuti uji publik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015. Akan tetapi juga tidak dise­butkan jika uji publik ini tidak akan menggugurkan bakal calon.

“Nantinya tim uji publik hanya mengeluarkan surat keterangan bahwa bakal calon kada pernah mengikuti uji publik. Jadi tidak masuk pada wilayah apakah orang ini lulus atau tidak dalam uji publik. Karena persyaratan tidak meng­­gugurkan,” ujar Budi Santosa.

Baca Juga : Tiga Ruas Jalan Provinsi Jadi Prioritas, Ini Rinciannya

Ditambahkan Budi, setiap balon peserta pilkada wajib melewati uji publik. Jika tidak ikut maka dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak bisa ikut dalam pendaftaran calon peserta. Dalam uji publik itu nantinya, para balon kada akan memaparkan visi misi program­nya. Termasuk me­nyam­paikan profil atau rekam jejak masing-masing untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

Uji publik yang nantinya akan melibatkan dua aka­de­misi, dua tokoh masyarakat dan satu orang anggota KPU di masing-masing kabupaten/ kota itu, rencananya akan dilaksanakan pada April 2015. Kemudian, pendaftaran balon direncanakan Februari. Selan­jutnya, pendaftaran calon baru dilakukan sekitar Agustus 2015 mendatang. (h/eri)

Baca Juga : BMKG: Hujan Lebat akan Mengguyur Sejumlah Wilayah Sumbar hingga Besok

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]