Hakim Nilai Saksi Asnel Banyak Bohong


Jumat, 23 Januari 2015 - 19:37:40 WIB
Hakim Nilai Saksi Asnel Banyak Bohong

Tidak hanya diingatkan, pada sidang tersebut, majelis hakim yang diketuai oleh Jama­luddin dan beranggotakan Fahmiron dan M. Takdir ini juga mengingatkan kepada saksi Asnel, yang sekarang menjabat sebagai Kepala BKD Kota Padang untuk terbuka saat memberikan keterangan.

Baca Juga : Mahyeldi Naik Jadi Gubernur Sumbar, Siapa Pengganti Wali Kota Padang?

“Kami ingatkan kembali, saksi sudah dibawah sumpah. Jika saksi  memberikan ketera­ngan palsu, saat ini juga saksi akan saya tahan, karena mem­berikan keterangan palsu diba­wah sumpah ini ada aturannya. Hukumannya tujuh tahun pen­jara,” sebut hakim Jamaluddin.

Peringatan yang disam­paikan majelis hakim ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, hampir setiap pertanyaan yang dila­yangkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ) Sudarmanto Cs dan majelis hakim dijawab dengan tidak tahu oleh saksi Asnel. Padahal, saat kasus ini bergulir, saksi menjabat se­bagai salah satu anggota tim sembilan, yang bertugas untuk pengadaan lahan yang akan digunakan untuk PLTU Teluk Sirih.

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Jumat 26 Februari 2021

Saksi Asnel semakin ter­pojok saat majelis hakim mena­nyakan jumlah tim sembilan yang mulai bertambah menjadi 17 orang berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Walikota Padang saat itu, Fauzi Bahar.

Setelah berulang kali di­ingatkan oleh hakim, saksi akhirnya mulai menerangkan bahwa melakukan pantauan kelapangan, 40 hektare lahan yang akan digunakan untuk PLTU tersebut terdiri dari tiga kategori, yakni tanah ulayat, tanah bersertifikat dan tanah peladangan.

Baca Juga : Sosok Pengusaha Batu Bara Perempuan Asal Sumbar, Mulai Bisnis dari Umur 18 Tahun

“Saat itu saya hanya bertu­gas menghitung jumlah yang akan diganti rugi saja pak hakim. Saat itu, untuk, perta­ma kali lahan yang dibebaskan sebesar Rp194 juta yang digu­na­kan untuk akses jalan,” sebut Asnel. Untuk lahan 40 hektare lainnya, Asnel mengaku tidak tahu.

Disinggung mengenai ganti rugi lahan yang dibayarkan oleh pihak PLN melalui bagian pertanahan Pemko Padang. “Setelah disepakati antara panitia sembilan atau yang saat itu bertambah menjadi 17 orang dengan masyarakat, disepakati harga siliah jariah atau ganti rugi tanaman untuk 40 hektare lahan tersebut Rp15 ribu per meternya,” sebut Asnel lagi.

Baca Juga : Wujudkan GCG, Perumda AM Kota Padang Kunjungi BPKP Sumbar

Total dana yang dikeluar­kan untuk siliah jariah 40 Ha lahan tersebut, lanjut Asnel lagi, sebesar Rp6 miliar rupiah. “Uang ini diterima langsung oleh masyarakat,” sebutnya lagi.

Kepala BKD Padang, As­nel ini semakin terpojok saat hakim M. Takdir menanyakan kesepakatan harga Rp15 ribu yang dibayarkan untuk 40 Ha lahan kepada warga tersebut.  “Apa benar uang sebesar Rp15 ribu permeter yang dibayarkan kepada masyarakat itu hasil kesepakatan bersama antara tim 17 dengan masyarakat,” serang hakim M. Takdir.

Mendengar pertanyaan ini, Asnel hanya bisa tertunduk tanpa mengucapkan sepatah katapun. Setelah berulang kali majelis hakim menanyakan hal yang sama kepada saksi, akhir­nya saksi mau buka suara dan menjawab. “Benar majelis hakim, itu berdasarkan putu­san bersama,” katanya.

Jawaban Asnel ini ternyata menyulut hakim untuk ber­tanya lebih dalam lagi. Kemu­dian hakim M Takdir dengan tegas mengatakan bahwa saksi Asnel ini sedang berbohong. “Anda jangan bohong!. Pada sidang dalam kasus yang sama, dulu anda pernah mengatakan bahwa ada sebagian warga yang tidak setuju dengan kesepa­katan harga tersebut. Kenapa masih diteruskan juga pen­cairan dananya. Ingat, kasus yang pertama saya juga hakim­nya,” tegas hakim M Takdir.

Usai mengatakan saksi berbohong, hakim juga mem­bacakan keterangan saksi wak­tu sidang dalam kasus Teluk Sirih jilid 1 dulunya. “Saat itu anda bilang ada beberapa mas­yarakat yang tidak setuju dengan harga yang dutetapkan tim 17 ini. Bahkan mereka meminta harga Rp60 ribu per meternya. Ini bagaimana,” tanya hakim lagi.

Lagi-lagi Asnel tak bisa menjawab pertanyaan majelis hakim ini. Berulang kali ia tertunduk sembari memi­kirkan jawaban pertanyaan majelis hakim ini. “Saya tidak ingat majelis,” sebutnya dengan nada gontai.

Hakim terus mencerca saksi Asnel dengan berbagai pertanyaan. Menurut hakim, jabatan saksi sebagai Kepala Pertanian, Perkebunan, Peri­kanan dan Kehutanan saat itu mempunyai andil yang sangat penting dalam kasus pem­bebasan lahan Teluk Sirih ini. “Peran saksi disini sangat besar. Jangan bilang tidak tahu atau lupa terus,” kata hakim dengan nada keras.

Atas hal tersebut, Negara dalam hal ini PT. PLN (per­sero) mengalami kerugian keuangan senilai Rp2.9 miliar. Perbuatan ketiga terdakwa ini menurut JPU melanggar pi­dana pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipi­kor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.  Sidang diun­dur dengan agenda pemerik­saan saksi lain pada minggu depan (h/hel)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]