Lurah ATT Terancam Dicopot


Jumat, 23 Januari 2015 - 19:49:03 WIB
Lurah ATT Terancam Dicopot

“Saya memang belum da­pat informasi. Tetapi, kami akan melakukan tinjauan la­pangan apakah benar-benar terbukti,” jelasnya.

Baca Juga : Waspada, Ditemukan Rhodamin B di Cendol Delima Pasar Bandar Buat Padang

Dikatakannya, tidak ada pungutan apapun di kelurahan jika itu tidak ada aturan serta peraturan daerah (Perda). Namun, sebagai pimpinan azaz praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi. “Saya tegaskan bagi kelurahan atau pelayan masyarakat di Kota Padang tidak ada pungutan apapun, baik berupa uang le­lah, uang partisipasi, jika itu tidak ada aturannya,” tutur Nasir Ahmad.

Sementara Camat Padang Utara, Tedi Antonius kepada Haluan menjelaskan, per­so­alan ini sudah ada dalam pengawasan dan penye­lidi­kannya. Sedangkan Lurah AT­T itu saat ini ditarik ke ke­camatan Padang Utara. Ha­sil penyelidikannya dugaan lurah yang melakukan pungli ini, akan keluar pada hari Senin mendatang.

Baca Juga : Di Tengah Guyuran Hujan, Wako Hendri Septa Jemput Keluarga Penerima Bedah Rumah

“Kasus ini sedang kita proses sesuai dengan penga­duan warga,” ucapnya. Ia me­nam­bahkan, final dari hasil penyelidikan nanti akan dise­rahkan kepada Badan Ke­pegawaian Daerah (BKD) Padang dan inspektorat.

Sebelumnya, sedikitnya 87 warga di enam RT yang ada di RW 1, Kelurahan Air Tawar Timur (ATT) mengajukan per­gan­tian lurah di kelurahan terse­but.  Hal ini sehubungan banyak laporan warga terkait penyim­pangan kinerja lurah setempat.

Dalam surat pengaduan yang diterima Haluan, Kamis (22/1) di Kantor Haluan Eks Lanud Padang, yang diketahui Ketua RW 01 Taufik Hafni beserta jajaran ketua RT di wilayahnya menyebutkan, lu­rah yang dijabat Filnarita di­duga mengenakan biaya ad­ministrasi setiap pengurusan surat-menyurat di kelurahan berkisar antara Rp20 ribu sampai Rp250 ribu tanpa tanda terima. Selain itu, dise­butkannya, pengurusan surat-menyurat hanya bisa dila­kukan apabila lurah berada di kantor karena sekretaris be­serta pegawai kelurahan tidak bisa membantu, sebab stempel selalu berada dalam tas lurah.

Selain itu, di surat tersebut dituliskan bahwa dalam pe­ngurusan beras raskin untuk warga tidak mampu harus membayar Rp40 ribu dan penyaluran raskin hanya dila­kukan dalam satu hari dan bagi warga yang tidak mengambil dihari tersebut tidak bisa dia­mbil lagi.

Oleh sebab itulah, warga RW 01 meminta agar Pe­merintah Kota (Pemko) Pa­dang dapat melakukan peng­gantian pejabat lurah. Se­belumnya,   Lurah Aia Tawar Ti­mur, Filnarita saat dikon­firmasi membenarkan bahwa pengambilan raskin yang di­umumkannya memang dila­kukan sehari saja itu sesuai dengan adanya surat pembe­ritahuan dari kecamatan.

Dia menjelaskan, bahwa dalam pengambilan raskin warga harus menebus sebesar Rp30 ribu, karena dari keca­m­atan sampai ke kelurahan ada penambahan biaya trans­portasi, sementara kalau diam­bil di kecamatan ditebus Rp26 ribu.

Dia mengatakan, di ke­lurahannya ada 10 penerima raskin yang masing masing menerima 15 kg. Namun kalau tidak diambil warga, maka dilelang ke kader yang kreatif seperti kader posyandu dan kader PAUD. Selain itu, dia mengatakan, untuk urusan surat-menyurat pihaknya tidak menetapkan besaran biayanya, namun hanya basa basi dari warga. (h/ows)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]