Belanja Rokok Vs Bantuan Masyarakat Miskin


Jumat, 23 Januari 2015 - 19:57:54 WIB
Belanja Rokok Vs Bantuan Masyarakat Miskin

Mengacu pada data Bank Dunia pada tahun 1999 perolehan cukai rokok di Indonesia hanya Rp. 2,4 tri­liun dan kerugian masyarakat akibat rokok  mencapai Rp. 14,5 triliun atau 7 kali libat, yaitu merupakan beban biaya pengobatan, kecacatan dan penurunan produktivitas. Se­lain itu yang lebih mengerikan aspek perilaku merokok di Indonensia jauh melampui perilaku sehat, asumsi ini didasarkan pada realitas belan­ja rokok di Indonesia men­ca­pai Rp 100 triliun sedangkan b­e­lanja obat-obatan hanya 20 tri­liun. Apabila rata-rata 26,­4% dari 4.846.909 jiwa pen­du­duk Sumber atau 1.279.584 ji­wa x 15,8 Batang x 365 hari x Rp 1.000/btg= Rp 7.379.­360.­789.592,- masyarakat mem­­­­bakar uang melalui rokok.

Baca Juga : Awas! Buruh Mau Demo Besar-besaran Lagi Nih

Miskin Donatur

Perlu menjadi perhatian pemerintah masyarakat pe­nerima bantuan iuran (PBI) + Jaminan kesehatan daerah mencapai 2.674.364 atau (55,­17%), berarti 55,17% dari jumlah perokok adalah masya­rakat miskin dan di atas garis kemiskinan. Masyarakat mis­kin telah membakar uang se­be­sar Rp4.072.931.283.679 per tahun. Di lain sisi ma­syarakat  miskin dan tidak mampu selalu mengharapkan dan menuntut bantuan pe­merintah seperti  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS), padahal bantuan yang diberikan untuk masyarakat miskin dan di atas garis kemiskinan di Sumbar bila di­hitung dengan besaran iuran per bulan perorang Rp19.225 per bulan x 12 x 1.533.170 jiwa ha­nya  Rp 353.700.319.000 per tahun dan ditambah de­ngan jamkesda kabupaten/ kota/provinsi 1.1.41.194 jiwa x 12 x (bila  iuran sama dan PBI) Rp19.225 hanya Rp 263.­273.­455.000 dengan total da­na Rp616.975.774.800 da­pat memberi jaminan pela­yanan kesehatan kepada ma­syarakat mis­kin se Provinsi Sum­bar, bila dibandingkan dengan ma­sya­rakat miskin membakar uang untuk rokok 4,072 triliun le­­bih besar dari APBD Pro­vin­si Sumbar Tahun 2014 Rp. 3,7 tri­liun, ini sangat ironis !. Kon­di­si ini perlu mendapat per­­ha­tian semua pihak untuk mem­beri pe­nger­tian kepada m­a­syarakat bahwa merokok sa­ngat merugikan baik kese­ha­tan maupun eko­nomi keluarga.

Baca Juga : Abidzar Anak Mendiang Uje Singgung Manusia Over sama Agama, Umi Pipik Turun Tangan

Dampak Kesehatan

Satu batang rokok me­ngandung 4.000 senyawa ki­mia yang 40 diantaranya ter­masuk racun (toksik) atau karsinogenik (bisa me­nye­babkan kanker). Akibat me­rokok akan menimbulkan berbagai macam penyakit yang mana seluruh organ terpenting dari manusia terkena dam­paknya, tidak ada satu or­ganpun yang tidak terkena dampak akibat merokok. Di antara dampak akibat me­rokok adalah : katarak,  stroke dan penyakit jantung, kanker paru-paru, impotensi, kanker mulut, kerontokan rambut, mengganggu kehamilan, kulit lebih cepat keriput dan pucat, flek hitam di wajah, kanker payudara.  Asap yang  diem­bus­kan para perokok dapat di­bagi atas asap utama (main stream smoke) dan asap sam­ping (side steam smoke). Asap utama merupakan asap tem­bakau yang dihirup langsung oleh perokok, sedangkan asap samping merupakan asap tem­bakau yang disebarkan ke udara bebas, yang akan dihirup oleh orang lain atau perokok pasif (Berita Komite Nasional Penanggulangan Masalah Me­ro­kok). Sangat disa­yangkan bahwa bagi  mereka yang tidak merokok (perokok pasif) juga akan mengalami ganggungan pada kesehatan dengan risiko yang sama. Penelitian Wake Forest University, North Caro­lina-AS, menyatakan bahwa penyempitan pembuluh darah bagi perokok aktif dan pasif ternyata sama. (www. wanita-muslimah.com). Informasi tentang perilaku perokok saat ini (perokok setiap hari dan perokok kadang-kadang) akan membantu memprediksi gam­baran beban penyakit tidak menular tersebut di atas.

Baca Juga : Ngamuk Disebut Pengacara Banci, Hotman Paris Ancam Hotma Sitompul

Pengendalian Rokok

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kese­hatan, Pasal 113 (1)  Penga­manan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif di­a­rahkan agar tidak meng­ganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, ke­luarga, masyarakat, dan ling­kungan. (2) Zat adiktif seba­gaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, pro­duk yang mengandung tem­bakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang peng­gu­naannya dapat menim­bul­kan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya. Sedangkan Peraturan Pe­merintah Nomor : 109 Tahun 2012 Tentang Penga­manan Ba­han yang Mengan­dung Zat Adik­tif berupa produk tem­bakau bagi kesehatan, pasal 49  Dalam rangka penye­leng­gara­an pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif beru­pa Produk Tembakau bagi kesehatan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib me­wujudkan Kawasan Tanpa Ro­kok (KTR). Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 antara lain : fasilitas pelayanan kesehatan;  tempat proses belajar me­ngajar;  tempat anak bermain;  tempat ibadah;  angkutan umum;  tempat kerja;  tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Pengendalian ro­kok sulit berhasil apabila pemerintah tidak tegas dalam menerapkan kawasan tanpa rokok, apalagi para pejabat, rektor, dosen, guru, tokoh masyarakat, para inteltual, masih merokok di kawasan tanpa rokok. Contoh buruk ini masih banyak di tempat kerja, mesjid, sekolah/kampus, pus­kesmas, rumah sakit, gedung DPRD, kantor pemerintah masih dijumpai orang-orang yang menjadi panutan merokok.

Baca Juga : Kemenag Buka Seleksi Calon Mahasiswa ke Timur Tengah 2021

Besarnya kerugian akibat rokok perlu mendapat per­hatian secara khusus oleh pemerintah propinsi dan kab/kota agar cepat terwujudnya Sumbar yang makmur dan sejahtera,  karena sebagaian perokok dan sebagian besar perokok pasif adalah pelajar dan mahasiswa dari  sekolah dasar sampai perguruan tinggi serta usia produktif. Upaya yang dapat dilakukan pe­merin­tah untuk mengurangi keru­gian  masyarakat  terutama remaja akibat rokok adalah dengan membuat kebijakan-kebijakan antara lain :1) meng­ge­rakan praktisi kesehatan, pelaksana pelayanan kese­hatan, profesi kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan organisasi kepemudaan, LSM pengiat kesehatan, pemerintah daerah, anggota dewan untuk menerapkan kawasan tanpa rokok; 2) membatasi pema­sangan iklan rokok, terutama di lingkungan luar sekolah/kampus yang dapat  dilihat secara langsung oleh pelajar dan mahasiswa yang sedang berada di lingkungan sekolah/kampus; 3) melarang  guru, Dosen dan pegawai merokok dan memberi pengertian kepa­da siswa/mahasiswa untuk tidak merokok; 4) membatasi kesempatan merokok di tem­pat-tempat umum, kenderaan umum dan tempat kerja, kare­na pelajar,  mahasiswa dan masyarakat lainnya yang  bera­da ditempat umum; 5) tidak mencari sponsor dari peru­sahaan rokok, terutama kegia­tan-kegiatan yang banyak meli­batkan pelajar dan mahasiswa; 6) melarang dengan tegas pegawai yang merokok di ling­ku­ngan tempat kerja dan mem­beri contoh kepada masyarakat untuk tidak merokok.

Marilah kita bersama pe­me­rintah menerapkan ka­wa­san tanpa rokok semaksimal mungkin sehingga, masyarakat dapat mengurangi dan meng­hilangkan kebiasaan merokok dan bagi yang tidak merokok terhindar menghirup asap ro­kok. Terutama remaja, usia produktif, dan masyarakat miskin.

 

YANDRIZAL
(Mahasiswa S3 Kesesehatan Masyarakat Unand)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]