Polisi Tangkap Wakil Ketua KPK


Jumat, 23 Januari 2015 - 20:07:19 WIB
Polisi Tangkap Wakil Ketua KPK

Kendati sebelumnya sem­pat dibantah  Wakapolri, akhir­nya pihak  Mabes Polri menga­kui bahwa Badan Reser­se Kri­minal (Bareskrim) telah me­nang­kap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Tanpa pemeriksaan terlebih dulu, Bambang lang­sung dijadikan tersangka. “Telah melakukan upaya penangkapan terhadap tersangka BW yang saat ini sedang dalam proses berita acara pemeriksaan ter­sangka oleh penyidik Bareskrim Pol­ri,” kata Kepala Divisi Hu­mas Polri Irjen Ronny Franky Som­pie kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Baca Juga : Perkuat Infrastruktur Digitalisasi Partai, Anis Matta Resmikan Gelora Media Centre

Kata dia, Bambang dijerat Pasal 242 junto Pasal 55 KUHP dengan tuduhan me­nyu­ruh melakukan atau mem­berikan keterangan palsu di depan si­dang pengadilan Mah­kamah Kons­titusi. “Ancaman kurungan tujuh tahun,” ujar Ronny.

Ronny menjelaskan kasus yang menjerat Bambang adalah kasus pemberian kesaksian palsu dalam sengketa Pilkada di Kotawaringin Barat, Kali­man­tan Tengah pada 2010. Kasus ini diakuinya memang sudah lama, namun baru kem­bali dilaporkan pada 15 Ja­nuari 2015.

Baca Juga : Bangkit Kembali, Partai Masyumi Targetkan 5 Besar Pemilu 2024 di Sumbar

Seorang anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan Su­gian­to Sabran, adalah  pelapor kasus keterangan palsu pada sidang sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Kotawaringin Barat yang menyeret Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto itu. “Kasusnya berdasarkan Laporan Polisi : LP/67/I/ 2015/ Bareskrim tertanggal 15 Januari 2015,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Rikwanto saat dikonfirmasi.

Rikwanto mengatakan Sugianto yang melaporkan Bambang Widjo­janto ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri terkait kasus kesaksian palsu pada sidang sengketa Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK) sekitar Juli 2010.

Baca Juga : Resmi Dideklarasikan, Ini Susunan Majelis Syuro dan DPP Partai Ummat

“Terlapor diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah,” ujar Rikwanto.

Berdasarkan penelusuran, pela­por Sugianto Sabran tercatat anggota Komisi III DPR RI dari PDI-Perjuangan periode 2014-2019 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kali­mantan Tengah.

Baca Juga : Dikunjungi PKS, Golkar Siap Sambut Regenerasi Kepemimpinan Nasional

Tak pelak,  laporan polisi Sugian­to itu  mengundang kecurigaan publik.

Koordinator Indonesia Corrup­tion Watch Ade Irawan mendesak Presiden Joko Widodo segera turun tangan atas penangkapan itu.Ade menjelaskan, penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri merupakan buntut dari langkah KPK menjerat Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Karena status tersangka itu, pelantikan Budi sebagai kepala Polri ditunda oleh Presiden Jokowi. “Presiden punya kontribusi me­ngapa kasus ini muncul. Presiden yang melemparkan bola panas ke KPK,” kata Ade.

Ade melanjutkan, tidak ada alasan bagi Jokowi saat ini untuk tidak terlibat dalam menengahi perseteruan KPK dan Polri. Presi­den, kata Ade, bertanggung jawab pada soliditas dan efektivitas lem­baga penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. “Presi­den tidak boleh berpangku tangan. Presi­den harus ikut menjaga agar pena­nganan kasus korupsi terus berjalan baik,” tegas  dia.

Sebelumnya,  Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny Sompie menolak jika proses hukum terha­dap Bambang dikaitkan dengan proses hukum terhadap Budi Guna­wan.  “Proses penyidikan tidak ada kaitan dengan perlawanan. Ini mekanisme hukum yang dilakukan terhadap siapa saja yang menjadi tersangka,” kata Ronny.

Tak lama setelah Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka, mun­cul “foto mesra” yang diduga Ketua KPK Abraham Samad dengan Puteri Indonesia. Foto ini diduga palsu dan dimunculkan sebagai bentuk perla­wanan atas ditetapkannya Budi Gunawan sebagai tersangka.

Presiden Jokowi kemudian me­nun­da pelantikan Budi Gunawan. Dia mengangkat Pelaksana Tugas Kapolri, yaitu Wakil Kapolri Kom­jen Badro­din Haiti. Jenderal (Pol) Sutarman yang masa tugasnya masih ada hingga Oktober 2015 ini diber­hentikan.

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Sosial dan Politik (Puspol) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun menyebutkan, konspirasi ini bermula dari se­mangat KPK untuk memberantas korupsi di kepolisian.

Menurut dia, Kalemdikpol yang juga calon tunggal kepala Polri, Komjen Budi Gunawan, menjadi tersangka. Meskipun sudah berstatus tersangka, DPR tetap melakukan uji kelayakan dan kepatutan. “Ini parah sekali,” katanya.

Ubedillah kemudian menya­yangkan upaya Plt Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang mem­beber­kan dugaan adanya pertemuan antara petinggi PDI-P dengan Abraham Samad. Ketua KPK itu dinilainya ingin menjadi wapres mendampingi Jokowi pada pilpres kemarin. “Ya ini harus dibuktikan. Kalau tak terbukti, sangat memalukan. Bisa jadi bumerang bagi yang mengu­tarakan hal ini,” kata Ubed.

Ubedillah menilai, kejadian ini adalah “bola liar”. Semua pihak memanfaatkan momentum ini un­tuk menunjukkan siapa yang kuat.

Kangkangi Aturan

Penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto alias BW oleh pihak Bareskrim Polri dianggap menyalahi aturan. Mantan wakil kepala Polri Komjen (Purn) Oegro­seno menilai, tata cara penangkapan pejabat negara dengan model seperti itu sangat tidak patut. “Masa tidak ada cara-cara penangkapan yang beretika? Cara penangkapan sudah ti­dak sah, apalagi ada anak kecil. Anak kecil lihat bapaknya diper­lakukan seperti itu. Ini pelanggaran berat. Anak kecil melihat bapaknya seperti itu, bisa benci ke polisi,” kata Oeg­roseno dalam sebuah wawan­cara di stasiun televisi swasta, Jumat (23/1).

Oegroseno pun mem­peringat­kan Kabareskrim Polri Irjen Budi Wa­seso untuk tidak semena-mena dalam menjalankan wewenangnya. Kalau memang BW harus diperiksa, kata dia, penyidik bisa mengirim surat ke rumah untuk melakukan pe­merik­saan. Kalau aparat langsung menang­kap BW yang berstatus tersang­ka di depan anaknya maka hal itu bisa menimbulkan preseden buruk.

Citra polisi yang sudah dibangun mantan kepala Polri, seperti Hoe­geng dan Sutanto bisa hancur seke­tika. Anak kecil bukan semakin cinta ke polisi, melainkan bisa benci.

Dia pun juga mempertanyakan, pasal yang disangkakan ke BW terkait kasus Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010. “Jangan semba­rangan dicari-cari. Pasal-pasal ja­ngan yang dikarang penyidik,” kata mantan kepala Polda Sumatra Utara tersebut.

Tim kuasa hukum Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan penangkapan kliennya dilakukan secara berlebihan. “Beliau (Bam­bang) tangannya dipaksa untuk diborgol di belakang. Tapi bapak keberatan. Akhirnya pak BW dibor­gol dengan tangan di depan. Di mobil, anggota yang menangkap juga bertanya, ada plester nggak?” kata kuasa hukum Bambang, Nursyah­bani Katjasungkana, usai menemui Bambang, di Bareskrim Polri.

Senada  dengan itu Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi memberi dukungan penuh kepada KPK. Penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto  dinilai sebagai upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi.

Mereka menyampaikan pernya­taan bersama di depan gedung KPK. Koalisi  menyatakan, tindakan penangkapan Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri adalah tindakan sewenang-wenang dan merupakan pukulan balik kepada semangat dan gerakan pembe­ranta­san korupsi. Penangkapan sewe­nang-wenang ini adalah upaya men­delegitimasi kewenangan KPK da­lam mengusut kasus tersangka Kom­jen Pol Budi Gunawan

“Untuk itu kami menuntut M­abes Polri agar segera membebaskan wakil ketua KPK Bambang Wi­djojanto dari tahanan polisi karena penangkapan sewenang-wenang,” kata Budayawan Butet Kertaradjasa dalam membacakan tuntutan Koa­lisi, Jumat malam.

Dalam tuntutan yang dibacakan secara bergantian itu, istri almarhum aktivis HAM Munir, Suciwati, juga ikut membacakan tuntutan. Dalam poin ke tiga yang dibacakan, Suciwati mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk membela KPK. “Jangan biarkan KPK digeruduk dan dikua­sai oleh kaki tangan koruptor. Jangan biarkan Indonesia dikuasai mafia koruptor,”  teriaknya.

Tadi malam situasi di  sekitar gedung KPK  memanas. Penyidik Bareskrim Polri dikabarkan sudah berada di sekitaran Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Namun mereka belum bisa masuk.

Informasi yang dihimpun, Jumat (23/1) pukul 22.30 WIB, sejumlah penyidik berpakaian preman sebe­narnya sudah berada di sekitaran Gedung KPK. Posisi dan jumlahnya belum jelas benar, namun kebera­daan mereka sudah dideteksi oleh beberapa aktivis antikorupsi.

Para penyidik belum bisa masuk karena kantor komisi antikorupsi itu dijaga ketat oleh massa pro-KPK. Mereka berniat menggeledah kantor Bambang Widjojanto di lantai 3 Gedung KPK. Namun memang hingga sekarang belum bisa masuk.

Massa antikorupsi pun langsung mengkoordinir diri untuk berbaris rapi membentuk pagar betis. Para penyidik Polri ini tak akan dibiarkan masuk. Hingga pukul 23.30 WIB tadi  malam i ratusan massa masih berkumpul di lobi KPK. Massa  para pegiat antikorupsi ini berniat men­jaga agar tak ada satupun dokumen yang keluar dari Gedung KPK.

Hingga tadi  malam, Bambang masih ditahan oleh Bareskrim Mabes Polri. Bambang ditangkap atas dugaan menyuruh saksi mem­berikan keterangan palsu dalam persidangan di Mahkamah Kons­titusi terkait kasus sengketa Pilkada Kota­wa­waringin Barat, Kalimantan Ten­gah, pada 2010. Bambang dite­tapkan tersangka dan dijerat pasal 242 junto Pasal 55 KUHP. Bambang terancam tujuh tahun penjara. (h/dn/rol/dtc)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]