Guru Harus Hidup Layak


Ahad, 25 Januari 2015 - 19:07:30 WIB
Guru Harus Hidup Layak

Keprihatinan Oesman Sap­­ta atas “nasib” guru teru­tama yang bertugas di daerah pinggiran sebenarnya bukan yang pertama kalinya diung­kapkan seorang pejabat negara. Tetapi tetap saja masih aktual untuk dibicarakan. Pasalnya hidup layak sudah merupakan suatu keharusan. Apalagi bagi seorang yang menyandang pre­dikat guru. Mengapa?

Guru idealnya bekerja un­tuk mencerdaskan kehi­dupan bangsa siang dan malam. Guru bekerja selama enam jam per hari dan selama enam hari per minggu. Setiap hari (kecuali hari libur) guru mengajar, mendidik, melatih, mem­bim­bing, dan menilai siswanya. Setiap malam (tidak terkecuali hari libur) guru melakukan refleksi atas pelaksanaan pem­belajaran siang harinya. Ini dilakukan secara rutin agar mem­peroleh pendekatan pem­belajaran yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi siswa yang menjadi tanggung­jawabnya.

Baca Juga : Akumindo Catat Ada 5 Juta 'Pemain Baru' di Marketplace Online Saat Pandemi

Bila demikian maka guru tidak perlu mencari uang tam­bahan untuk memenuhi kebu­tuhan dirinya dan keluarganya di luar sekolah. Guru harus fokus pada tugas pokok dan fungsinya. Bila tidak demikian, sebagaimana dikemukakan Oesman Sapta, kita patut khawatir mereka tidak akan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Guru yang mendapatkan upah sangat tidak layak terse­but umumnya dialami oleh guru non pegawai negeri sipil (PNS). Jumlah guru non PNS itu banyak. Mereka adalah bagian dari 3,2 juta guru di seluruh Tanah Air. Kendati status mereka non PNS, mere­ka tetap harus bertugas secara profesional kurang lebih sama dengan koleganya yang bersta­tus PNS. Maka kalau ke-waji­bannya sama seharusnya hak­nya juga sama.

Guru non PNS ini ada yang bertahan selama 20 tahunan! Salah satu di antaranya “berun­tung” dapat diangkat menjadi (calon) PNS pada tahun ang­garan 2014 yang lalu. Guru non PNS yang “beruntung” itu kini bertugas dengan status baru sebagai (calon) PNS di ling­kungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Selamat menem­puh hidup “baru”, Pak. Semo­ga status baru Anda itu lebih menjanjikan lagi.

Benar bahwa sebagian dari guru kita itu telah memperoleh sertifikat pendidik. Dan, seba­gian dari mereka telah men­dapatkan tunjangan profesi guru (TPG) atau dalam bahasa awamnya tunjangan sertifikasi yang besarnya satu kali gaji pokok. Lebih tepatnya, satu kali kali gaji pokok setelah dipotong pajak sebesar 15 persen! Hingga kini, TPG yang awalnya dijanjikan akan diba­yar setiap bulan itu masih ada yang dibayar setiap tiga bulan.

Penting diketahui, guru non PNS itu rata-rata tidak memiliki gaji pokok. Atas alasan tersebut, guru non PNS yang berhak mendapatkan TPG “hanya” dibayar setara dengan gaji pokok PNS golo­ngan III/a dengan masa kerja golongan paling rendah. Alha­sil, kabarnya mereka men­dapat TPG sekitar Rp 1,5 juta per bulan. Dengan demikian, TPG mereka masih di bawah upah buruh sebagaimana yang diu­capkan Oesman Sapta.

Lebih jauh, guru yang ber­hak mendapatkan TPG terse­but hingga saat ini masih diha­ruskan mengajar sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka saban minggunya. Bila seko­lahnya tidak cukup besar, maka jam mengajar itu akan diperioritaskan untuk guru PNS. Sehingga guru non PNS yang telah bersertifikat pun selalu ketar-ketir. Lantaran kapan pun datang guru PNS baru di sekolahnya, jam me­nga­jar dia lumrahnya akan diberikan kepada guru PNS.

Oleh karena itu saya sepa­kat upah guru (PNS dan non PNS) harus ditingkatkan besa­rannya. Selama era Presiden SBY upah guru PNS selalu dinaikkan besarannya. Sayang­nya setiap kali ada penyesuaian gaji PNS setiap kali pula diikuti kenaikan harga sembilan ba­han pokok (sembako). Bah­kan, seringkali harga sembako itu sudah terlebih dahulu di­naik­kan. Ujung-ujungnya daya beli PNS dan masyarakat luas pada umumnya selalu rendah.

Pertanyaan khalayak, “Be­ra­pa standar minimal hidup layak guru itu?” Kiranya, apabila upah minimum pro­vinsi (UMP) sekitar Rp 1,75 juta maka gaji guru paling rendah sekitar Rp 3,5 juta. Jumlah ini pun tidak sepadan bila dibandingkan dengan gaji pertama guru (starting teacher salary) di Amerika Serikat, misalnya. Bahkan, standar gaji guru di beberapa negara di Asia Tenggara saja jauh di atas gaji guru di negara kita.

Dengan asumsi guru mem­bawa pulang ke rumah gaji sebesar Rp 3 juta per bulan pun uang sebesar itu hanya cukup untuk membeli beras, ikan asin, kecap, minyak goreng, gas, dan sabun mandi. Maka, kalau ingin punya tempat ting­gal tetap guru terpaksa harus mengutang terlebih dahulu ke bank selama bertahun-tahun dengan bunga cicilan sekian persen. Apalagi, kalau guru mempunyai anak-anak yang hendak melanjutkan studinya ke perguruan tinggi.

Tragis “nasib” guru, kalau dia senantiasa memotivasi siswanya yang notabene anak-anak orang lain untuk meraih cita-cita dengan sekolah se­ting­gi-tingginya, sementara anak-anaknya sendiri tidak melanjutkan sekolah hanya karena tidak punya uang. Kalau hanya bertumpu pada gaji (bulanan), guru mana yang mampu menyekolahkan anak-anaknya di program studi Kedokteran Umum atau di program studi Kedokteran Gigi?

Menarik untuk dike­mu­kakan, sekitar dua dekade yang lalu guru PNS diikut­sertakan dalam program ta­bungan pe­rumahan yang dipotong dari gaji. Salah satu tujuannya guna membantu “meringankan” guru memiliki rumah yang layak huni. Na­mun, setelah dua dekade menabung jumlahnya ternyata hanya mencapai Rp 2 juta lebih sedikit. Silakan dibayangkan, bagaimana guru bisa punya rumah yang layak?

Maka, bila Anda menge­tahui ada sejumlah guru me­miliki rumah bagus, mobil bagus, anak-anaknya studi di program studi Kedokteran Umum atau di program studi Kedokteran Gigi, dan seba­gainya ketahuilah itu bukan karena gaji mereka lebih besar dari guru lainnya. Malah, bisa jadi guru bimbingan belajar (bimbel) lebih besar pen­dapatannya dibanding guru PNS. Boleh jadi begitu.

Pertanyaan berikutnya, “Bagaimana cara pemerintah meningkatkan remunerasi gu­ru?” Hemat saya ada beberapa kemungkinan yang bisa ditem­puh oleh pemerintah dalam jangka panjang. Secara teknis tidak perlu dikemukakan da­lam artikel ini. Namun yang ter­pen­ting, pemerintah se­yogyanya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap guru di seluruh Tanah Air.

Kepedulian yang tinggi itu dapat disebut sebagai ko­mit­men untuk memajukan pen­didikan nasional sehingga out come-nya dapat bersaing di tingkat dunia. Bila komitmen macam ini yang ditanamkan di benak pemerintah kita maka biaya sebesar apa pun tidak masalah. Kita sama-sama tahu, untuk “membeli” pendidikan yang bermutu itu memerlukan pendanaan yang lumayan be­sar. Hal itu logis belaka. Bu­kankah kita paham harga emas lebih mahal ketimbang pe­runggu? Itu terjadi karena emas lebih bernilai dibanding perunggu. Mumpung peme­rintahan Presiden Jokowi baru seumur jagung, kini saatnya dibuat ke­bijakan-kebijakan strategis ten­tang pendidikan nasional Indo­nesia minimal lima tahu ke depan. Jangan lupa, silakan dibuat kebijakan tentang re­munerasi guru yang lebih baik dan lebih kompre­hensif dari sebelumnya. Maju­lah gu­ruku! (*)

 

MAHMUD YUNUS
(Tenaga Pengajar STIT Muhammadiyah Banjar Jawa Barat)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]