Hendra Peringatkan Walinagari


Ahad, 25 Januari 2015 - 19:10:05 WIB
Hendra Peringatkan Walinagari

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pro­vinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim saat menghadiri perayaan hari jadi ke lima Nagari Muaro Sakai Indra­pura Kecamatan Pan­cung Soal Ka­bu­paten Pesisir Selatan Jumat (23/1) malam, me­ngingat­kan hal itu kepada para walinagari. Untuk meng­hindari agar peng­gunaan ang­garan tidak be­rim­pli­kasi hu­kum, pemerintahan nagari harus memiliki tenaga ad­ministrasi yang memiliki ke­mam­puan memadai dalam hal manajemen pengelolaan ke­uangan negara.

"UU Desa ini juga diikuti bantuan keuangan kepada de­sa atau nagari. Namun jangan sampai bantuan keuangan yang nilainya mencapai Rp1 Miliar ini menyeret walinagari atau kepala desa ke penjara," ujar Hendra.

Baca Juga : Hadiri Wisuda TK dan SMP Adz-Zikra, Wako Padang Hendri Septa Beri 'Reward'

Penggunaan keuangan ne­gara, sekecil apapun harus jelas. Walinagari harus hati-hati dalam memanfaatkan anggaran. Disamping merek­rut perangkat nagari yang ma­m­pu bekerja dan bisa di­per­caya, walinagari juga mesti paham dengan sistim penge­lolaan keuangan daerah se­hingga bisa me­mi­nima­li­sir kemungkinan ter­jadinya ke­salahan dalam penggunaannya yang ak­hir­nya mengantar­kan­nya ke penjara.

Nagari Muaro Sakai Indra­pura adalah hasil pemekaran dari nagari induknya yaitu Nagari Indrapura pada tahun 2009 lalu. Saat itu, Keca­matan Pancung Soal ha­nya memiliki satu nagari yaitu Nagari Indra­pura. Seiring dari proses peme­karan nagari-nagari di Kabu­paten Pesisir Selatan dari semula hanya 37 nagari men­jadi 76 nagari dan ber­kembang lagi menjadi 182 nagari, Indra­pura juga memekarkan diri menjadi beberapa nagari.

Bahkan Kecamatan Pan­cung Soal sendiri juga sudah memekarkan diri menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Air Pura dan Kecamatan Pan­cung Soal. Kecamatan baru hasil pemekaran tersebut me­miliki sepuluh pemerintahan nagari.

Harapkan Kantor

Sementara itu, walinagari di kabupaten Pesisir Selatan berharap adanya bantuan dana dari provinsi untuk mem­bang­un kantor. Kondisi saat ini, hanya sepertiga kenagarian yang sudah memiliki kantor permanen sementara yang lainnya masih menumpang di rumah-rumah warga dengan kondisi bangunan seadanya.

Harapan itu disampaikan oleh Drs. Alimunar Yong, walinagari Barung Barung Belantai Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan mewakili para walinagari di Pessel pada pertemuan dengan ke­tua DPRD Sumbar itu.

Hendra Irwan Rahim yang didampingi Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Saidal Mas­fiud­din dan Ketua DPRD Ka­bupaten Pesisir Selatan Mar­ta­wijaya Datuak Rajo Ba­gam­po. Alimunar menyampaikan aspirasi para walinagari khu­susnya di Kecamatan Koto XI Tarusan yang belum memiliki kantor sendiri dengan harapan DPRD Sumbar bisa mem­perjuangkan anggaran APBD provinsi untuk membantu dana pembangunannya.

"Sebagian besar Walinagari di Pesisir Selatan saat ini masih menumpang berkantor di ru­mah-rumah warga atau di be­kas-bekas bangunan milik pemerintah. Harapan kami, DPRD Sumbar bisa ikut mem­bantu pendanaan melalui AP­BD provinsi agar nagari-nagari bisa memiliki kantor sendiri yang representatif," harap nya.(h/mg-win)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]