Ada Upaya Bubarkan KPK

Jimly mengatakan, KPK kini tengah menjadi sasaran tembak. Pasalnya, setelah Komisaris Jenderal Budi Gunawan ditetapkan seba­gai tersangka, para pim­pinan KPK mulai diserang secara personal maupun lewat pidana.

Baca Juga : Daftarkan Logo Partai atas Nama SBY, Ketua DPC PD Dharmasraya: Cegah Penyalahgunaan oleh Pihak Lain

“Ini buruk, apalagi ketatkan aturannya kalau sudah jadi ter­sangka, dia bisa langsung dinon­aktifkan. Kalau sudah jadi terdak­wa, diberhentikan secara tetap,” kata Jimly.

Dengan demikian, kata Jimly, pimpinan KPK yang akan bertahan nantinya hanya tersisa satu atau dua orang. Menurut Jimly, kinerja KPK memberantas korupsi tidak akan maksimal hingga akhir masa jabatan pimpinan KPK pada De­sember 2015.

Baca Juga : DPC Partai Demokrat Dharmasraya Sampaikan Surat Pengaduan dan Perlindungan Hukum ke Polres Setempat

“Kalau sudah tinggal satu atau dua (pimpinan), ya tentu KPK jadi lumpuh. Yang saya khawatir kalau ini dibiarkan terus, nanti rekruitmen baru tidak akan ada sehingga sama saja dengan KPK-nya bubar, bukan lumpuh,” ujar dia.

Jika terus dibiarkan, kata Jimly, maka keadaan KPK dengan Polri akan semakin memanas karena ter­lihat adanya konflik di antara kedua lembaga penegak hukum itu. Jimly melihat, dukungan berbagai pihak terbelah antara KPK dengan Polri.

Baca Juga : Terjun ke Politik, Athari Gauthi Ardi: Ingin Kampung Seperti Jakarta

Menurut dia, masyarakat cen­derung mendukung KPK, sementara para elite partai dan pemerintah nampak lebih mendukung Polri.

“Sebab kalau terus memanas, nanti seakan-akan antara institusi Polri dan KPK. Padahal bukan, ini kan masalah pribadi orang per orang,” ujar Jimly.

Baca Juga : Ada Gerakan Mau Kudeta Cak Imin dari Kursi Ketum PKB, Benarkah?

Bareskrim Polri menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjo­janto sebagai tersangka. Bambang dituduh terlibat dalam memberi keterangan palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ia dituduh menyuruh para saksi untuk mem­berikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada di Kota­waringin Barat pada 2010.

Sebelumnya, Ketua KPK Abra­ham Samad juga diserang oleh Sek­retaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Abraham disebut melakukan manuver politik menje­lang pemilu presiden 2014. Bela­kangan, Wakil Ketua KPK lainnya, Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Bareskrim dengan tuduhan peram­pokan perusahaan dan kepemilikan saham secara ilegal di PT Desy Timber di Berau, Kalimantan Timur.

Terbitkan SP3

Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Oce Madril mengatakan Presiden Joko Widodo harus segera turun tangan mengatasi permasalahan hukum yang sedang dihadapi Komisi Pem­be­rantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, jalan terbaik dalam jangka pendek yang bisa diambil adalah memerintahkan Polri untuk menerbitkan SP3 atau Surat Perin­tah Penghentian Penyidikan ter­hadap kasus yang menjerat Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

“Kemudian yang perlu dila­kukan Presiden adalah memerin­tahkan jajaran eksekutif pemerintah untuk tidak mengganggu kinerja penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK,” kata Oce kepada Repu­blika, Minggu (25/1).

Menurutnya Jokowi harus meng­gu­nakan kewenangannya demi me­nye­lamatkan stabilitas keamanan dan tidak terganggunya pembe­rantasan korupsi.

Untuk solusi jangka panjang, Oce mengatakan, Jokowi dapat menge­luarkan Peraturan Pemerin­tah Peng­ganti Undang-Undang (Per­p­pu) atau landasan hukum lain agar pim­pinan KPK semasa menja­bat bisa diberikan hak imunitas hukum.

Minta Pendapat Tokoh

Presiden Joko Widodo Minggu malam memanggil dan meminta pendapat sejumlah tokoh terkait dengan polemik di masyarakat mengenai hubungan Polri dan KPK.

Mantan Ketua Mahkamah Kons­ti­tusi Jimly Asshidiqie usai men­dam­pingi Presiden Joko Wido­do me­nyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Minggu (25/1) malam mengatakan ada tujuh tokoh yang dipanggil Presiden dan dimintai pendapat, satu di antaranya tidak dapat hadir, yakni Prof. Syafii Maarif karena sedang berada di luar kota.

Ia mengatakan hingga saat ini belum ada pembentukan formal tim independen untuk menyelesaikan masalah antara Polri dan KPK, namun para tokoh akan diminta pendapatnya mengenai hal-hal terse­but oleh Presi­den pada waktu mendatang..

“Kami bisa memberikan masukan dan ka­mi juga mengadakan komunikasi de­ngan Kepolisian dan KPK,” kata Jimly.

Para tokoh yang diminta hadir adalah mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana, mantan Ketua MK Jimly Asshidiqie, mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno, Widodo Umar, dan ahli hukum UI Hikma­hanto Juwana.

Tak Dapat Dihentikan

Polri menyatakan bahwa secara yuridis, kasus yang melibatkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjo­janto (BW), tidak dapat dihentikan dengan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Polri mengacu pada Pasal 109 KUHAP.

Dari pasal itu disebutkan, proses penyidikan dapat dihentikan jika kasus tersebut bukan kasus pidana. Sementara, kasus BW dianggap sebagai kasus pidana.

“Kasus ini pidana,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspek­tur Jenderal Polisi Ronny F. Sompie, di Mabes Polri, Jakarta, Minggu (25/1).

SP3 juga bisa dikeluarkan karena dianggap tidak cukup bukti. Semen­tara kasus BW dianggap cukup bukti. Dan yang ketiga, SP3 dikeluarkan apabila batal demi hukum.

Kendati demikian, berkaca dari kasus yang pernah dialami pimpinan KPK dahulu yakni Bibit-Chandra, Polri menyinggung mengenai wewe­nang presiden melalui hak pre­rogatifnya.

“Kita ingat kasus Bibit-Chandra. Itu yang digunakan adalah hak preogratifnya Bapak Presiden. Se­hing­ga itu bisa digunakan kebijakan bapak presiden, apakah kasus itu harus dilanjutkan sampai ke sidang pengadilan, atau seperti kasus Bibit-Candra itu dideponir,” ujar Ronny. Saat itu, kasus Bibit-Chandra dide­ponir oleh Kejaksaan Agung.

Lantik Kapolri

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (FPG), John Kenedy Aziz mengatakan,  Presden harus melantik Komjen Budi Guna­wan sebagai Kapolri.

Hal itu dikemukakan John Ke­nedy Aziz terkait gonjang ganjing Komjen Budi Gunawan yang dite­tap­kan tersangka setelah dica­lonkan oleh Presiden sebagai Kapolri.

“Presiden yang punya hak preo­gatif mengangkat dan member­hentikan presiden sesuai Keppres yang berlaku,” ujarnya, Minggu (25/1) di Hotel Sultan, Jakarta.

Selain itu, menurutnya semua pihak harus menghormati azas pra­duga tak bersalah. BG juga telah lolos fit and proper test di DPR.   Komisi III meloloskannya bukan tak berasalan. Semua anggota di Komisi III telah mempertimbangkan secara matang. “Kita sebelum meloloskannya telah menilai sampai ke keluar­ganya, ya BG termasuk orang yang baik dan dihormati, lagian kasus yang disang­kakan adalah gratifikasi, sedangkan pada 2004-2006 itu BG ada di bagian SDM Polri, kebija­kannya tentu tak berhubungan dengan masyarakat, saya melihat ini nuansa politisnya lebih besar,” paparnya.

Menurut John Kennedy, pe­ngangkatan BG sebagai Kapolri oleh Presiden akan mengukir sejarah buruk di tubuh Polri.

“Ya memang benar akan jadi sejarah buruk, karena pertama kali  Kapolri bisa jadi tersangka, namun itu adalah jalan terbaik, ya setelah itu apakah dia akan diberhentikan semenit setelah diangkat itu bisa saja,” tuturnya.

Ketika ditanya apakah nuansa politisnya ada kaitannya dengan Koalisi Merah Putih (KMP), Dia dengan tegas menyatakan tak ada hubungannya dengan KMP bahkan PG sendiri.

Sementara itu dalam waktu yang sama, Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PG, Aziz Syamsuddin juga mengatakan, pelantikan Kom­jen Budi Gunawan sebagai Kapolri, itu adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). (h/rio/rol/kcm)