Menilik Konflik KPK vs Polri


Senin, 26 Januari 2015 - 18:57:38 WIB
Menilik Konflik KPK vs Polri

Menilik dari peristiwa yang menimpa BW, publik sesung­guhnya menduga bahwa telah terjadi tarik menarik politik dan kepentingan berbagai pi­hak. Apapun argumentasi para pihak yang menyatakan bahwa penangkapan BW tidak terkait politik, tapi masyarakat men­cium aroma politiknya terasa menusuk hidung. Bila aroma ini benar, sejatinya negara ini sedang menapaki lorong gelap dalam penegakan hukum. Arti­nya insitusi telah menjadi alat kepentingan pihak-pihak tertentu dalam menjalankan hidden agendanya.

Baca Juga : Athari Gauthi Ardi: Hentikan Penjajahan Israel terhadap Palestina

Tentunya publik tidak ingin penegakan hukum dila­ku­kan dengan cara-cara politik atau like and dislike. Sebab, tindakan itu hanya akan meng­gerus kepercayaan publik ter­ha­dap penegak hukum itu sendiri. Apa yang diungkapkan mantan Wakapolri Oegroseno bahwa penangkapan BW hanya akan merusak citra Polri, sejatinya harus menjadi perha­tian serius. Sebab, selama ini Polri telah melakukan upaya maksimal dalam merubah citra dan paradigmanya. Hasil­nya sudah mulai terlihat de­ngan semakin besarnya simpati publik terhadap Polri.

Membuat tergerusnya kepercayaan publik kepada Polri sesungguhnya kerugian besar bangsa ini. Sebab, fungsi Polri sesuai dengan undang-undang No 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlin­dungan, pengayoman, dan pe­la­­yanan masyarakat. Meng­gadaikan institusi besar ini untuk kepentingan sekelom­pok orang merupakan peng­khianatan terhadap bangsa ini. Dan ini harus dilawan oleh segenap masyarakat, agar insti­tusi Polri sebagai garda terde­pan dalam melindungi masya­rakat tetap menjadi polisi rakyat dan tidak menjadi tung­gangan politik pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Baca Juga : Ketua Wadah Pegawai KPK Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi, Ada Apa Ya?

Kisruh ini sejatinya bisa menjadi penghambat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Padahal bangsa ini sudah lama terpuruk akibat kasus korupsi. Mulai dari pihak legislatif, eksekutif dan benteng terakhir yudikatif pun terseret kasus korupsi. Bahkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2014, seperti yang dilansir oleh Badan Transparansi Internasional menempati posisi 107 dari 175 negara dengan skor 34. Ini menjelaskan kepada publik, bahwa masalah korupsi adalah masalah akut bangsa. Menye­lesaikannya tidak cukup de­ngan lembaga KPK saja tapi harus memfungsikan semua lembaga penegak hukum ter­ma­suk Polri. Tapi akan menjadi sebuah ironi yang tak bertepi bila lembaga seperti KPK dibonsai dengan cara-cara politik.

Menanti Ketegasan Jokowi

Belajar dari peristiwa Ci­cak versus Buaya pada masa SBY, peran orang nomor satu sangat besar dalam mengatasi kekisruhan ini. Penulis ingat perkataan Abraham Samad ketika diwawancarai salah satu televisi nasional bahwa SBY punya ketegasan dalam meny­e­lesaikan konflik antara KPK dan Polri. Bahkan seba­gai­mana yang diungkapkan Abra­ham, SBY menggunakan baha­sa yang lugas, jelas dan tegas.

Sekarang, ketegasan itu kembali ditagih rakyat pada presiden Joko Widodo. Rak­yat ingin orang nomor satu di republik ini menunjukkan leadership-nya sebagai pemim­pin negara. Solusi yang dita­warkan Jokowi bukan state­ment normatif yang bisa diter­jemahkan berbeda oleh insti­tusi di bawahnya. Selaras de­ngan yang dikatakan Mantan Komisioner KPK Chandra Hamzah, Jokowi adalah solusi cepat dan tepat dalam masalah ini, sehingga api konflik itu tidak semakin besar dan sulit dipadamkan. Bila tidak, kita khawatir inilah saat-saat usaha pemberantasan korupsi men­dekati ajalnya. Dan ini tentu tidak diharapkan oleh segenap bangsa Indonesia.

Kita tentu masih ingat bagaimana ketika Indo­nesia masih bernama Hindia Belanda, VOC ( Vereenigde Oostin­disc­he­ Compagnie) pa­da tahun 1799 menjadi bu­bar  akibat korupsi. Artinya kita tidak berharap bangsa ini juga akan bernasib sama de­ngan VOC. Oleh ka­rena itu lang­kah-langkah efektif dalam memberantas korupsi harus ditingkatkan. Bahkan tidak mustahil kita menggunakan teori “carroct and stick” seperti yang dite­rapkan di Tiongkok, bukan malah menggerus usa­ha-usaha pemberantasan ko-rup­si dengan cara-cara mem­bung­kam pihak-pihak yang serius dalam menangani korupsi.

Semoga bangsa ini terus belajar dari setiap kesalahan yang dilakukan. Mengutip bait lagu Rhoma Irama, cukup sekali kita kehilangan tongkat, jangan sampai dua kali. Maf­hum­nya, jangan sampai kasus Cicak versus Buaya terulang lagi. Sebab bila terulang, yang rugi tidak hanya Polri dan KPK, tapi juga  rakyat dan bangsa Indonesia. Wallahu’­alam. (*)

 

SUHARDI
(Alumnus Pascasarjana UKM Malaysia dan Mahasiswa Program Doktor UIN Suska Riau)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]