‘Rakyat Tak Jelas’ Laksana Bola Salju


Selasa, 27 Januari 2015 - 19:04:21 WIB
‘Rakyat Tak Jelas’ Laksana Bola Salju

 

Karena derasnya kritikan terhadap Tedjo, presiden pun bersikap dan memanggilnya. Presiden memperingatkan Tedjo agar berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Wakil Presiden Jusuf Kalla juga melakukan hal yang sama, memperingati Tedjo agar berhati-hati dalam berstatemen ke media dan menyikapi perkembangan di masyarakat.

Baca Juga : Innalillahi, Pemilik Radwah Hartini Chairuddin Meninggal Dunia

Presiden Jokowi menegur Menteri Tedjo Edhy terkait pernyataan yang menuai kritik masyarakat. Tedjo sebelumnya menilai KPK kekanak-kanakan karena mengerahkan massa pendukung. Ia juga menyebut massa yang mendukung KPK tersebut merupakan rakyat tidak jelas.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Presiden sudah mengingatkan Tedjo untuk berhati-hati dalam berbicara. Tedjo diminta tidak menggunakan istilah-istilah yang tak sesuai. Kalla pun mengaku ikut menasihati Tedjo. Mengenai kemungkinan pemerintah melakukan perombakan kabinet (reshuffle) menjelang 100 hari pemerintahannya, Kalla mengatakan bahwa sejauh ini belum ada niat untuk mengganti para pengisi kabinet. Evaluasi Kabinet tidak harus dilakukan menjelang 100 hari pemerintahan, tetapi bisa kapan pun dilakukan oleh Presiden.

Baca Juga : Pemerintah Perlu Pertimbangkan Kembali Penggabungan Kemendikbud dan Ristek

Gerakan dukungan terhadap KPK tidak saja di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah termasuk di Sumbar. Pada Selasa (27/1) puluhan aktifis antikorupsi turun ke jalan. Mereka menggelar long march mulai dari RRI Padang hingga Kantor Pemprov Sumbar di Jalan Sudirman. Sejumlah professor pun turut berorasi. Mereka adalah Rektor Unand, Prof Dr Werry Darta Taifur, Pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Saldi Isra, Pegiat Antikorupsi Sumbar Mestika Zed dan puluhan dosen dan aktifis serta kalangan mahasiswa.

Para pengunjuk rasa meminta kepada Presiden RI Jokowi untuk bersiakp tegas dalam menyelesaikan konflik antara KPK dan Polri. Di mana konflik itu berawal dari penetapan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri yang diaajukan oleh Presiden. Berikutnya dilakukan uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI hingga akhirnya DPR RI mem­persilakan Presiden melantik Komjend Budi Gunawan sebagai Kapolri. Namun seiring dengan itu ternyata KPK sudah menetapkan Budi Gunawan berapor merah. Beberapa aliran uang Budi Gunawan dianggap mencurigakan, termasuk anak sang jenderal yang masih berumur 18 tahun memiliki transaksi lebih dari Rp50 miliar.

Baca Juga : Hadapi Terorisme, Indonesia Bisa Adaptasi Strategi CTAP Selandia Baru

Setelah Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka, gerilya untuk melemahkan KPK pun dimulai. Di internal Polri pun terjadi perubahan, di mana Komjen Budi Gunawan melantik Irjen Pol Budi Waseso sebagai Kabareskrim dengan memindahkan Komjen Suhardi Halius ke Lemhanas.

Wakil Ketua KPK RI Bambang Widjojanto pun ditangkap oleh jajaran Bareskrim dengan tuduhan menyuruh orang lain atau saksi memberikan keterangan palsu di persidangan kasus Pilkada pada sebuah kabupaten di Kalteng. Polri bersikukuh memiliki saksi dan data yang cukup untuk pembuktian tindakan melanggar hukum yang dilakukan. Karena itulah Polri sampai menangkap dan menahan Bambang.

Baca Juga : Jatim Diprediksi Hujan Usai Gempa Malang M 6,1, BMKG: Waspada Longsor-Banjir

Seperti ada skenario besar untuk menghancurkan KPK, laporan berikutnya masuk lagi ke polisi yang mengadukan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja terloibat dalam kasus hukum karena merapok kepemilikan saham pihak lain. Ketua KPK Abraham Samad juga dilaporkan ke polisi, karena terlibat politik sehubungan dengan rencana pencalonannya sebagai Wakil Presiden RI untuk mendampingi   Jokowi di Pilpres 2014. Tek berhenti sampai di situ, ada pula pihak yang akan melaporkan Wakil Ketua KPK Zulkarnain, sehingga seluruh pimpinan KPK bisa habis semuanya, karena ditetapkan sebagai tersangka.

Derasnya dugaan gerakan kriminalisasi terhadap KPK, membuat pegiat antikorupsi bersatu dan berupaya menye­lamatkan KPK. Termasuk para aktivis gerakan antikorupsi di Sumbar, juga bicara sangat lantang dan menyatakan bahwa kasus  KPK-Polri tahun 2015 ini sebagai ujian politik pertama Presiden Jokowi di 100 hari kekuasaannya memimpin Indonesia. **

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]