DPRD Nilai PT FML Tidak Transparan


Rabu, 28 Januari 2015 - 19:08:28 WIB
DPRD Nilai PT FML Tidak Transparan

Darmawan Kasim dari FML mengaku, pihaknya sudah melakukan pembayaran ke pemilik toko, sehingga dari total 190 pemilik tertinggal 11 pemilik lagi. Ia beralasan, belum dibayarkan ke para pemilik tersebut, dikarenakan ada yang telah wafat dan diwakili oleh ahli waris yang saat ini sedang mereka upayakan mencari orangnya.

Baca Juga : H-6 Lebaran, Pantai Purus Padang Sepi Pengunjung

Mekanisme pembayaran hanya separuh, sebab Pemko Padang membayarkan ke pihaknya hanya Rp7 miliar dari investasi yang mereka gelontorkan.

“Ini tidak sebanding, dengan apa yang telah kami kucurkan. Kami pun, membayarkannya setengah ke pemilik toko yang telah meneken diatas notaris dan itu mereka terima,” katanya.

Baca Juga : Irawati Meuraksa Serahkan Donasi Spensa Peduli di SMP Negeri 1 Padang

Pemberian ganti rugi pun bervariasi, sesuai dengan pembelian awal oleh para pedagang. Ia sedikit mereview, timbulnya persoalan ini setelah Pemko Padang merubah semua peruntukkannya. Akibatnya, investasi yang telah mereka bangun tidak lagi diperuntukkan untuk pengem­bangan eks Terminal Regional Bingkuang (TRB), Air Pacah, Koto Tangah.

Merasa dirugikan oleh Pemko Padang, mereka pun membawa ke pengadilan dan dimenangkan.

Tak surut, Pemko Padang kemudian memenangkan di Pengadilan Tinggi dengan keputusan, Pemko Padang harus membayar Rp13 miliar lebih dari total tuntutan FML sebesar Rp23 miliar.

“Awalnya, kami menuntut untuk dibayarkan Rp29 miliar dan diturunkan menjadi Rp23 miliar. Ketika diputuskan di Pengadilan Tinggi, maka Pemko Padang wajib membayarkan setengah dari tuntutan tersebut, sehingga kami pun membayarkan ke para pedagang setengah dari nilai awal,” ungkapnya.

Pembahasan semakin memanas, saat  PT FML menyatakan, kalau pembayaran ganti rugi akan berakhir pada tanggal 31 Januari ini.

Anggota Pansus, Azirwan dan Iswandi sangat tidak sepakat mengenai hal itu. Mereka menyebut, kalau FML tidak mempunyai itikad baik, diktator dan kapitalis.

Ditambah lagi, dengan perbedaan data sisa para pemilik yang belum menerima. Tidak hanya itu, mereka menyebut kalau FML telah melakukan pemaksaan untuk menerima ganti rugi diatas notaris.

Dari data diperoleh, versi Pemko Padang tinggal sembilan pemilik, versi DPRD ada 10 pemilik berdasar atas laporan yang mereka terima, versi PT FML ada 11 pemilik. Alhasil FML, DPRD serta Pemko Padang, sempat ngotot membeberkan data-data soal kepemilikan toko yang belum terbayarkan itu.

Ketua Pansus II Penghapusan Aset DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa mengatakan, penjabaran data dari mereka sangat berbeda atas data yang pansus dapatkan, demikian juga dengan Pemko Padang. Agar persoalan ini tidak berlarut-larut, mereka pun meminta PT FML untuk menyiapkan data lengkap.

“Kami merekomendasikan beberapa hal, mendesak FML untuk menyediakan data dalam waktu 20 hari, berikut dengan kwitansi pembayaran kepada pemilik. Kemudian, memintakan ke pimpinan untuk mengundang para pemilik toko yang telah menerima ganti rugi tersebut, sehingga semuanya jelas,” ujarnya.

DPRD juga mengimbau kepada masyarakat yang belum menerima dan mendapatkan atas haknya, serta merasa tertekan saat menerima ganti rugi, diharapkan untuk melaporkan aspirasinya ke DPRD. Sehingga, persoalan yang telah bertahun-tahun dapat segera terselesaikan. (h/ade)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]