Kemendagri: APBD Sumbar Direalokasikan


Rabu, 28 Januari 2015 - 19:15:46 WIB
Kemendagri: APBD Sumbar Direalokasikan

Menurut Rey­donnyzar Moenek, ketika evaluasi RAPBD Sumbar Tahun 2015, ba­nyak ditemukan anggaran be­lanja wajib yang tidak sesuai dengan konstitusi maupun UU. Dia mencontohkan, ang­garan untuk pendidikan belum 20 persen, kesehatan belum mencapai 10 persen dan untuk infrastruktur belum mencapai 30 persen dari RAPBD yang dibuat.

Baca Juga : Hari Pertama Kerja Usai Lebaran, Pemko Padang Sidak Kehadiran ASN

“Jadi bukan dipotong atau di­pang­kas, tapi direalokasikan dan dirasionalisasikan karena belanja wajib yang dialokasikan belum memenuh aturan perundang-un­dangan,” ujar Reydonnyzar Moenek yang akbrab disapa Donny itu.

Donny Moenek melihat dana bantuan sosial (bansos) dalam AP­BD Sumbar yang dibuat lebih besar dan dialihkan untuk mendukung pengembangan pendidikan, kese­hatan dan infrastruktur.

Baca Juga : Libur Lebaran Usai, Dinkes Kota Padang: Masyarakat Harus Lakukan Tes Swab

Kenapa dana bansos yang dipo­tong? Donny mendasarkannya pada pengalaman tahun lalu, karena peng­gunaan dana bansos itu sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Ini sudah menja­di temuan bahwa kebenaran penggu­naan dana bansos itu dengan efekti­vi­tas pertang­gungjawabannya tidak berban­ding lurus,” kata Donny Moenek.

Selain dana bansos yang dipang­kas, jelas Donny, pos anggaran lainnya yang dipangkas adalah anggaran perjalan dan tunjangan kinerja daerah dan anggaran ini tidak berpihak kepada rakyat.

Donny Moenek juga menegas­kan, realokasi dan rasionalisasi anggaran dalam APBD Sumbar itu tidak ada hubungannya dengan kekalahan pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 lalu dan kepala daerahnya bukan dari PDIP.

“Tidak ada hubungannya dengan masalah politik. Ini murni evaluasi terkait kebijakan anggaran daerah yang betul-betul untuk kesejahteraan ma­sya­rakat. Ini lebih pada akunta­bel, trans­paran dan meningkatkan pertum­buhan daerah,” tegas Donny Moenek.

Sebab menurut Moenek, realo­kasi dan rasionalisasi anggaran tersebut tidak hanya dilakukan terhadap Sumbar tapi juga daerah. “Hal serupa juga dilakukan di daerah yang Jokowi-JK menang dalam Pilpres 2014 lalu dan daerah yang kepala daerah dari PDIP,” jelas Donny Moenek.

Hal senada juga dikatakan Kepa­la Dinas Pengelola Keuangan Dae­rah (DPKD) Sumbar, Zaenud­din. “Tidak ada yang dipotong, saya baca di media dipotong. Itu data dari mana,” ujarnya ketika dihubungi Haluan.

Sampai saat ini, katanya,  evalua­si APBD Sumbar Kemendagri  be­lum sampai ke tangan Pemprov Sum­bar. “Jawaban dari Kemendagri saja belum sampai ke tangan kami,” tegasnya.

Temui Kemendagri

Soal kabar  Tim Penyusun Angga­ran Daerah (TPAD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Sumbar (DPRD) ke Jakarta menemui Kemendagri juga dibantah oleh Zaenuddin.  “Seta­hu saya TPAD masih di Padang tidak ada yang ke Jakarta,” imbuhnya.

Dilain pihak, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano malah menyebut  dalam pekan ini, unsur pimpinan Dewan Perwa­kilan Rakyat Daerah (DPRD) Sum­bar dan Tim Anggaran Pemerin­tah Daerah (TAPD) Sumbar berencana akan menemui Kemendagri.

“Untuk mencari kejelasannya, dalam pekan ini kami akan mendata­ngi Kemendagri,” ucap Arkadius.

Sebelumnya, Kemendagri telah melakukan evaluasi terhadap APBD sebesar Rp1,47 triliun. Karenanya, TAPD dan DPRD Sumbar melaku­kan pembahasan dan sepakat meng­koreksi anggaran sebesar Rp140 miliar, dari Rp1,47 triliun tersebut. Sisanya, sebesar Rp1,33 triliun yang tersebar dalam sejumlah pos angga­ran, di antaranya bantuan keuangan khusus untuk kabupaten/kota dan anggaran hibah bansos bersifat barang  tetap dipertahankan. Selain itu, juga ada beberapa pos anggaran lainnya yang nilainya diefisiensikan.

Harus Jeli

Menanggapi polemik ini, penga­mat politik IAIN Imam Bonjol Padang,  Taufik berpendapat, banyak kepala daerah yang kurang aktif mencari peluang atau kurang jeli dalam mendapatkan anggaran baik dari APBN maupun investor dalam proses pembangunan daerah.

“Kebanyakan kepala daerah hanya memanfaatkan APBD saja, tidak banyak yang bisa merangkul anggaran dari pusat dengan berbagai program yang mereka buat atau menarik investasi daerah untuk jalannya pembangunan daerahnya,” ungkapnya.

Sementara, pengamat politik dari UNP, Eka Vidya Putra punya panda­ngan lain untuk bisa mendorong pembangunan Sumbar. Menurut mantan aktivis HMI itu, banyaknya wakil rakyat yang berdarah minang duduk di legislatif DPR RI maupun DPD, itu adalah modal sosial yang dimiliki Sumbar.

“Kalau ingin mendapatkan yang lebih besar tentunya kepala daerah atau pemerintah daerah harus lebih aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan anggota yang ada di pusat, ditambah lagi pemda harus jeli melihat apa saja potensi daerah tersebut, dan apa saja program dan progres daerahnya,”katanya. (h/sam/mg-isr/mg-len/mg-rin)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]