Rektor se-Sumbar: Institusi KPK-Polri Harus Diselamatkan


Rabu, 28 Januari 2015 - 19:16:26 WIB
Rektor se-Sumbar: Institusi KPK-Polri Harus Diselamatkan

“Baik KPK ataupun Polri harus menyelesaikan segala bentuk pertikaian, agar masyarakat tidak terjebak dan terombang ambing pada sikap menjudge salah satu pihak salah dan pihak lainnya salah,” ucapnya yang juga anggota dewan pertimbangan FRI.

Baca Juga : Pemko Padang Gelar Bimtek PPRG Tahun 2021

Sementara itu, Rektor Univer­sitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) Solok, Prof.Dr.Elfi Sah­lan Ben,A.Pt sepakat untuk men­dorong pemerintah menuntaskan persoalan polemik tersebut, apalagi terkait dengan upaya pemberantasan ko­rupsi.

Elfi sampai menegaskan demi­kian lantaran, semasa masih men­jabat sebagai wakil Bupati Solok, dirinya bersama Bupati Gamawan Fauzi telah merintis lahirnya pakta integritas (integrity pact) yang perta­ma di Indonesia sebagai cikal bakal pemberantasan korupsi di negeri ini. “Siapapun yang menghalangi pem­be­rantasan korup­si di negeri ini akan kita lawan,” tegasnya.

Baca Juga : Pandemi Belum Reda, Warga Padang Takut Berobat ke Puskesmas

Lantaran itu, pihaknya mendo­rong pemerintah untuk melakukan peneyelamatan terhadap KPK seba­gai lembaga anti rasuah, agar eksis­tensinya tetap berjalan sebagai mana mestinya tanpa ditunggangi oleh pihak lain. “ KPK salah satu lembaga pemberantas korupsi, maka­nya kita ikut mendesak pemerintah untuk menyelamatkan lembaga ini,” pung­kasnya

Sementara,  Rektor Institut Teknologi Padang (ITP) Hendri Novianto menambahkan bahwa tidak ada pihak yang boleh mengin­tervensi dalam penyelesaian kasus KPK dan Polri. Sedangkan FRI telah bersepakat untuk terus men­dorong penyelesaian tanpa ada keberpihakan. “Yang penting penye­lesaiannya harus sesuai dengan prosedur yang belaku, jangan malah mencederai hukum,” ucapnya.

Baca Juga : Jumlah Penerima BST di Padang Berkurang 2 Ribu KPM

Pimpinan IAIN Bukittinggi Dr. Ridha Ahida, M. Hum melalui Hu­mas Irwandi Nashir menegaskan bahwa kriminalisasi lembaga dan personal atas nama hukum adalah tindakan menginjak hukum itu sen­diri. KPK dan Polri harus dise­lamatkan, pemberantasan korupsi adalah harga mati karena korupsi membuat hidup masyarakat sengsara.

“IAIN Bukittinggi sepakat untuk menegakkan integritas bangsa mela­lui pemberantasan korupsi namun dalam hal ini jangan sampai hukum digunakan sebagai alat meng­krimi­nal­kan lembaga,” kata Irwandi.

Baca Juga : Di Depan Doni Monardo, Gubernur Rekomendasikan Pinago sebagai Penahan Abrasi

Akademisi Universitas Muham­madiyah Sumatera Barat (UMSB) sekaligus mantan rektor Bustanud­din Agus mewanti-wanti, KPK dan Polri didambakan oleh masyarakat untuk bersinergi mengentaskan korupsi, untuk itu diperlukan peny­e­lesaian secepatnya terhadap konflik yang terjadi sekarang sehingga kedua institusi tersebut kembali bisa menu­naikan kewajibannya sebagai pem­be­rantas korupsi. (h/mg-isq/ril/ndi)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]