Ketika Kepala Sekolah Ditahan


Rabu, 28 Januari 2015 - 19:19:52 WIB
Ketika Kepala Sekolah Ditahan

Ombudsman Sumbar mencatat, tahun 2013 terdapat 27 aduan masyarakat terkait dengan Pen­didikan dan 16 laporan di antaranya terkait Pengelolaan Pendanaan Pendidikan oleh Kepala Sekolah dan Komite, tahun 2014 meningkat tajam mencapai 47 laporan. Subtansi laporan yang disampaikan adalah Pungutan dan Penyimpangan Prose­dur pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Pungli Pada Satuan Pendidikan Dasar, Penyimpangan Pengelolaan Pendanaan Pendidikan, Komite Sekolah dan sertifikasi guru.

Baca Juga : Antisipasi Arus Balik Lebaran, Polda Metro Siapkan 12 Titik Pos Pemeriksaan

Angka itu menjadi lebih menarik karena ternyata Kementerian Aga­ma adalah Kementerian yang paling banyak dilaporkan masyarakat di tahun 2014, terdapat 16 laporan terkait Kementerian Agama. Penge­lolaan Pendanaan Pendidikan oleh setiap level sekolah yang berada di lingkungan Kementerian Agama juga sudah dilaporkan, Madrasah Ibti­daiyah, MTsN dan Madrasah Aliyah. Tentu saja, Kementerian Agama dapat mengambil refleksi untuk perbaikan pada pelaporan ma­sya­rakat ke Ombudsman tersebut.

Penguatan Pengawasan

Baca Juga : Satu Korban Luka Kebakaran Pertamina Balongan Meninggal, Total Jadi Empat Orang

Salah satu yang harus mendapat perhatian lebih adalah penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM). Awal tahun ajaran Kepala Sekolah mempunyai kewajiban untuk menyusun RKAM, RKAM dirapatkan oleh Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah, dalam dokumen RKAM segenap pemangku kepentingan sekolah akan mengetahui program apa saja yang akan dilaksanakan Kepala Sekolah, berapa dana tersedia di APBN, APBD dan berapa keku­rangan anggaran yang perlu dimin­takan sumbangan/pungutan dari orangtua/wali murid. Dalam hal ini Kepala Sekolah perlu mem­perha­tikan Ketentuan dalam Permen­diknas No.44 tahun 2012 tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 Tentang Pen­danaan Pendidikan.

Selama ini cendrung, Kepala Sekolah tidak membuat RKAM dan tidak diperiksa oleh Pejabat seting­kat di atasnya seperti Pengawas Sekolah di UPTD Dinas Pendidikan atau Pejabat di Kemenag Kabupa­ten/Kota. Pengawasan yang ketat terhadap penyusuan RKAM akan membuat pontensi pungutan liar/permintaan uang di luar ketentuan dan penyimpangan pengelolaan pendanaan di sekolah bisa terdeteksi dan dicegah lebih dini.

Hal inilah yang melatar bela­kangi awal tahun 2014, Ombudsman Sumbar menyampaikan saran Kepa­da  Walikota Padang untuk mem­per­baiki kualitas layanan pendi­dikan terutama yang terkait dengan pungu­tan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Pengawasan Penge­lolaan Dana Pendidikan di Sekolah.

Transparansi

Salah satu subtansi aduan masya­rakat terkait pengelolaan dana pendidikan di sekolah adalah terkait transparansi pendanaan, bahkan masih ada Kepala Sekolah yang menyebutkan bahwa Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA) Sekolah adalah rahasia negara.

Sedikitnya ada tiga sumber pendanaan pendidikan di satuan pendidikan yakni APBN beruba dana BOS, APBD dan sumbangan/pungutan dari masyarakat. Kepala Sekolah cendrung menyembu­nyi­kan berapa anggaran yang tersedia dan bisa dikelola oleh Sekolah dalam satu tahun anggaran, akhirnya pada rapat komite seolah-olah sekolah hanya dibiayai oleh masya­rakat saja. Terkait hal ini Ombu­d­sman Sumbar sudah berkali-kali menyarankan Kepala Sekolah Terla­por untuk mengulang rapat komite, membatalkan  pungu­tan dan mem­buat papan informasi pengel­olaan dan penggunaan dana di sekolah agar bisa dilihat dan diawasi oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah.

Transparansi pendanaan di seko­lah menjadi lebih penting karena faktanya, proses belajar mengajar lebih banyak ditunjang oleh dana sumbangan dan pungutan dari orang­­tua/wali murid dan masya­rakat. Sebagai contoh, operasional SMA 1 Payakumbuh didanai dari APBN berupa dana BOS sebesar Rp.900 juta sementara sekolah unggul terse­but mengumpulkan dana sumbangan dan pungutan per tahunnya dari orangtua/wali murid mencapai Rp.2,4 miliar. Sama hal­nya dengan salah satu Madrasah Aliyah unggul di Kota Padang yakni MAN Model Padang, DIPA Madra­sah Aliyah tersebut hanya mencapai Rp.300 juta lebih sementara me­ngum­pulkan sumbangan/pungutan dari orangtua/wali murid mencapai Rp.1,5 miliar.

Memimjam istilah pakar Tata Negara Universitas UI Margito Kamis, bahwa korupsi tidak akan pernah habis dengan hanya mene­gakkan hukum Pidana, menindak dan memenjarakan koruptor saja, tanpa memperbaiki kualitas penye­lenggaraan pelayanan publik. Dalam hal inilah mengapa, pengawasan Ombudsman menjadi sangat esen­sial karena sejatinya yang dilakukan Ombudsman adalah menutup pintu masuk terjadinya korupsi tersebut.

Penting bagi  Kementerian Aga­ma untuk segera memperbaiki kua­litas pengelolaan pendanaan pen­didikannya agar lebih transparan, akuntable dan efisien, jika tidak ingin adalagi Kepala sekolahnya di tangkap dan disangkakan pidana korupsi kepadanya. Wallahu’alam.

 

ADEL WAHIDI
(Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumbar)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]