Pokok-pokok pikiran dan rekomendasi FKPMR tersebut disusun setelah menampung pendapat dari berbagai elemen masyarakat dan kajian-kajian dari berbagai sumber, serta sumbangan pemikiran dari tokoh masyarakat, dalam pertemuan silaturahmi pada tanggal 21 November 2014 lalu. Tujuannya untuk mengimplemenasikan upaya-upaya menuju Riau lebih baik.
Baca Juga : Kolam Pemandian Hotwater Boom Solsel Tetap Buka, Satpol-PP Gelar Patroli
Tim perumus pokok-pokok pikiran FKPMR, Edyanus H Alim mengatakan, pokok pikiran yang dirumuskan oleh seluruh tokoh masyarakat Riau ini penting untuk segera dijalankan. Mengingat kondisi di pemerintahan Provinsi Riau sudah pada titik terendah, mulai dari keamanan, perekonomian, maraknya konflik, memprihatikannya persoalan lingkungan, pendidikan, serta belum jelasnya APBD Riau 2015.
“Kita menginginkan dari pokok pikiran tokoh masyarakat Riau ini, Riau bisa pulih dari kondisi yang terendah sudah beberapa tahun ini kita alami. Untuk itu melalui pokok pikiran ini bisa menjadikan Riau lebih baik. Pada pertemuan seluruh tokoh yang berjumlah 120 tokoh masyarakat Riau, memintas agar hasil tersebut disampaikan kepada Plt Gubri,” terang Edyanus, yang juga didampingi tim perumus lainya, Syafruddin Saan, di Kantor FKPMR Pekanbaru, Kamis (29/1).
Baca Juga : Hati-hati! Eksploitasi Anak Rawan Terjadi di Wisata Indonesia
Sementara itu, ketua harian FKPMR Al Azhar, menyambut baik pokok-pokok pikiran dan rekomendasi yang telah dirumuskam oleh tim perumus dari FKPMR. Ada 8 rumusan yang harus menjadi pegangan bagi pemimpin Riau saat ini, untuk bisa dijalankan. Karena sampai saat ini belum ada langkah konkrit dari Pemprov Riau dalam menyelesaikan permasalahan besar yang terjadi di Riau.
“Setelah kita baca semua delapan butir polo pikiran ini mencakup semua persoalan besar yang terjadi di Riau. Untuk itu, bagi pimpinan di Riau ini harus bisa menyelesaikan persoalan besar ini. Kita belum melihat ada langkah konkrit oleh pemerintah,” tegas Al Azhar.
Baca Juga : Sandiaga Uno Mengaku Merinding Saat Salat Isya di Hotel Marbella Anyer, Ada Hantu?
Sementara itu terkait dengan mengenai isi dari poin 8 dari pokok pikiran yang berbunyi jika Annas Maamun sudah dinyatakan berhenti, dan Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman diangkat menjadi Gubernur Riau. Maka jabatan Wakil Gubernur Riau nanti tetap mengedepankan etika politik melayu yang santun dan berjati diri melayu.
“Kita memang tidak ada mengajukan calon wakil Gubernur. Siapapun yang ditunjuk wakil nanti hendaklah orang yang tumbuh dari tanah betuah melayu. Haruslah orang yang arif bijaksana dan piawai. Dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan pertemuan dengan Plt Gubernur Riau, untuk memberikan pokok pikiran yang telah dikeluarkan oleh tokoh masyarakat, agar bisa dijalankan,” tutup Al Azhar. (hr)
Baca Juga : Pariwisata Era Baru, Sandiaga: Berbasis Alam Terbuka
