PPP Incar PAN, PKS dan Gerindra


Jumat, 30 Januari 2015 - 19:15:53 WIB

Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu DPC PPP Kota Bukit­tinggi, Andi Ardi, kepada Haluan, Jumat (30/1) me­ngung­kapkan, sejumlah nama bakal calon akan mendaftar ke PPP, karena dalam komunikasi politik yang dilakukan selama ini, sejumlah nama bakal calon memahami dan sejalan dengan visi-misi PPP.

Andi menyebut beberapa nama bakal calon, yang mena­ruh perhatian kepada PPP antara lain Ramlan Nurmatias, Harma Zaldi (sekarang Wakil Walikota) dan Rismaidi.

Mengenai masalah koalisi, Andi Ardi menyebutkan, pi­hak PPP sekarang sedang ber­u­saha mendekati PAN, PKS dan Gerindra.

“Jadi untuk berkoalisi, saat ini PPP sedang melakukan komunikasi intensif dengan DPD PAN Bukittinggi, PKS dan Gerindra,” tuturnya.

Terkait pendaftaran, Andi mengatakan akan dibuka mu­lai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, bertempat di Kantor DPC PPP Kota Bukittinggi di Jalan Ipuh Man­diangin Nomor 42 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS).

“Persyaratannya biasa, se­suai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Yang pertama adalah ijazah terakhir dari kandidat, kedua daftar riwayat hidup, ketiga fotokopi KTP dan keempat pakai pasfoto,” tutur Andi Ardi.

Andi Ardi menjelaskan, setiap kandidat yang mendaftar itu dibebankan biaya admi­nistrasi sebesar Rp2 juta per orang. Ketentuan itu menu­rutnya telah sesuai dengan hasil rapat harian pimpinan cabang PPP Bukittinggi.

“Selain untuk kepentingan administrasi, uang itu juga akan digunakan untuk kepen­tingan kandidat dan pendu­kungnya yang datang mendaf­tar, seperti untuk beli kon­sumsi, untuk biaya tim seleksi dan yang lainnya. Kami juga menegaskan, kalau kandi­dat­nya nanti tidak terpilih, uang­nya tidak akan dikem­balikan,” jelas Andi Ardi.

Andi Ardi melanjutkan, masing-masing balon nan­tinya wajib mengikuti tes interview, untuk mengetahui sejauhmana konsep, program, serta misi dan visi yang dita­warkan balon walikota yang mendaftar itu. Dalam hal ini, DPC PPP Bu­kit­tinggi menu­rut Andi Ardi telah mem­bentuk tim yang nan­tinya didatangkan dari luar partai, seperti dari unsur pen­didikan, untuk melakukan tes wawancara kepada masing-masing balon yang mendaftar.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Bukittinggi H Trismon yang dihubungi Ha­luan, menyatakan, soal pem­bukaan pendaftaran  bagi para bakal calon, pihak partai Gol­k­ar menunggu kepastian dari KPU dulu.  Sebab, pihak KPU masih menunggu penye­lesaian beberapa revisi dari Perppu No 1/2014 yang sudah disahkan pihak DPR beberapa waktu lalu.

“Kami tidak perlu terburu-buru soal pembukaan pen­daftaran bakal calon. Sebab Golkar bukan partai kecil, maka kita perlu persiapan yang matang, Untuk itu, sangat diperlukan kepastian dari pihak KPU atas beberapa perbaikan dari Perppu terse­but, terutama menyang­kut mekanisme pengajuan bakal calon wakil kepala daerah,” kata Trismon.

Sementara itu, Ko­mi­sioner Divisi Teknis KPU Bukit­tinggi, Yasrul me­nga­takan, masing-masing partai koalisi boleh mendaftarkan lebih dari satu balon walikota yang akan didaftarkan ke KPU Bu­ki­t­ting­gi pada 26 Februari 2015.

“Dalam Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali­kota, tidak ada batasan jumlah balon yang akan didaftarkan. Misalnya, partai koalisi me­ngu­sung lima balon. Masing-masing balon itu akan kami beri ranking saat uji publik dan hasilnya kami serahkan ke partai koalisi pengusungnya. Nanti partai koalisi itulah yang akan menentukan satu orang diantara balon yang pantas mereka usung untuk menjadi calon walikota,” jelas Yasrul. (h/wan/sms)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 13 Juni 2019 - 21:07:41 WIB

    Jumlah PPPK yang Diterima Tergantung Kemampuan Anggaran Pemprov

    Jumlah PPPK yang Diterima Tergantung Kemampuan Anggaran Pemprov PADANG, HARIANHALUAN.COM – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Barat tengah membahas penganggaran serta sistem penggajian peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 Tahap I ya.
  • Kamis, 14 Februari 2019 - 12:05:58 WIB

    BKD Sumbar Segera Rilis Peserta Ujian PPPK

    BKD Sumbar Segera Rilis Peserta Ujian PPPK PADANG, HARIANHALUAN.COM—Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar segera mengumumkan 244 nama Honorer K2 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) yang berhak mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan.
  • Senin, 28 Januari 2019 - 23:26:26 WIB

    Taspen Proteksi JKK dan JKM bagi ASN, PPPK dan Non PNS

    Taspen Proteksi JKK dan JKM bagi ASN, PPPK dan Non PNS BUKITTINGGI, HARIANHALUAN. COM--PT Taspen menjadi instansi penyelenggara jaminan sosial, berupa Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerj.
  • Senin, 28 Januari 2019 - 11:21:30 WIB

    BKD Sumbar Seleksi PPPK pada Februari

    BKD Sumbar Seleksi PPPK pada Februari PADANG, HARIANHALUAN.COM — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar bakal membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan rapat antar kementerian terkait di Batam beberapa hari lalu, rekrutmen .
  • Jumat, 07 Desember 2018 - 10:44:20 WIB

    Rencana Seleksi PPPK, Honorer Senior Beharap Tanpa Ujian

    Rencana Seleksi PPPK, Honorer Senior Beharap Tanpa Ujian PADANG, HARIANHALUAN.COM – Sebagian besar tenaga honorer kategori dua (K2) di Sumbar berharap agar pemerintah mengeluarkan kebijakan seleksi pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) den.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM