Tuntut Investor Ganti Rugi


Jumat, 30 Januari 2015 - 19:24:38 WIB

Masing-masing pedagang, ada yang telah mem­bayarkan DP 35 persen atau sebesar Rp150 juta untuk 12 meter. Tidak hanya itu, untuk satu petak ada yang telah membayarkan Rp75 juta.

“Karena SPR menjanjikan saat itu, kami mem­bayarkannya untuk mendapatkan kios yang di bangun SPR. Pada saat itu, masih berbentuk denah,” kata Asril (pedagang), yang didampingi Manyulis, Dasrul, Darwis, Marwis dan Arni yang merupakan pedagang yang dirugikan SPR.

Manyulis menambahkan, pihak CSR kemudian menganjurkan kepada mereka untuk mengan­suransikan gedung dan akan bersedia kembali membangun sediakala. Karena, SPR mengan­suransikan, artinya 100 persen asuransi dari mereka. Namun, karena awal telah membayarkan DP, otomatis pedagang juga mendapat asuransi di dalamnya.

“Awalnya kami mengansuransikan ke bank, perbankan menolak karena yang ada hanya asuransi jiwa dan bencana kebakaran. Tapi, karena ada tawaran dari SPR mengansuransikan, kami me­nyang­gupinya dan otomatis ada hak asuransi kami paling tidak 0,01 persen dari 100 persen dari mereka. Kemudian karena awal, kami juga telah bayarkan DP-nya,” ungkapnya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Faisal Nasir menilai, investasi tersebut tidak murni. Sebab, para pedagang dilibatkan dalam pembangunan kembali gedung SPR itu. Tidak hanya itu, pada perjanjian lanjutan, ternyata SPR telah melang­garnya. Awalnya, di bangun hanya tiga lantai, lalu berubah menjadi lima lantai.

“Kami butuh bukti, agar jelas. Yang rancunya lagi, pihak SPR mengklaim bahwa pembangunan pascagempa itu menghabiskan anggaran Rp200 miliar dan itu tidak tiga tingkat, melainkan lima lantai. Intinya, investor telah melanggar isi perjan­jian,” katanya dalam analisis persoalan tersebut.

Anggota DPRD lainnya, Jumadi mengatakan, persoalan pedagang dengan CSR disebabkan pedagang tidak memahami atas perjanjian dengan pihak investor. Akibatnya, pedagang merasa dirugikan dan tidak mendapatkan hak­nya.­ Im­basnya, mereka terkendala pada hukum yang mengikat atas perjanjian.

Anehnya, Pemko Padang yang telah berulang kali melakukan pertemuan untuk menyelesaikan ini, tetapi para pedagang itu tidak mengetahuinya. ”Saya pusing kalau begini, kok 20 kali pertemuan tidak diketahui. Aneh bukan,” ucapnya.

Soal keputusan yang diperoleh dari pertemuan tersebut, ia tidak memaparkan lebih rinci, karena keputusan tersebut ada di komisi dan komisi pun tidak memberikan jawaban. ”Saya belum bisa berikan jawaban, kami sedang berkoordinasi dengan pimpinan,” ujar Azirwan, selaku sekretaris komisi dan pemimpin rapat pertemuan, kemarin (30/1).

Sementara General Manager SPR, Charles Tinungki menerangkan, pada perjanjian untuk membangun kembali SPR, para pedagang sepa­kat. Perjanjian itu pada 29 September 2010, dengan catatan pemilik lama berkewajiban menambah biaya pembangunan dan mereka diakomodir sesuai dengan gedung baru.

“Sebelum kesepakatan, kami telah melakukan sosialisasi ke 290 pemilik toko dan 250 pemilik bersedia dan selebihnya belum. Perjanjian itu khusus dengan mereka dan tidak sama dengan perjanjian dengan pemko,” ujar Charles.

Soal asuransi untuk 314 petak toko dengan pemilik 290 orang, pihaknya telah membayarkannya secara bertahap, sebab ada yang sudah KPR.­ ”Pembayarannya secara cash langsung dan cash bertahap,” jelasnya. Sebelum gedung SPR di bangun kembali.

Gedung tersebut, telah diasuransikan secara menyeluruh oleh PT CSR SPR. Hal itu diakui Charles, karena yang di bangun ialah ge­dung.­ ”Kenapa kami mengasuransikannya secara kese­luruhan, karena akan di bangun kembali,” ung­kapnya. (h/ade)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 16 Desember 2019 - 16:00:33 WIB

    Unjuk Rasa di DPRD Sumbar, Ratusan Massa Tuntut Gubernur Cabut Pembatalan Kota Padang Tuan Rumah Penas Tani

    Unjuk Rasa di DPRD Sumbar, Ratusan Massa Tuntut Gubernur Cabut Pembatalan Kota Padang Tuan Rumah Penas Tani PADANG,HARIANHALUAN.COM-  Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar) dibatal  menjadi tuan rumah perhelatan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan Ke-16 pada 2020 mendatang. Pembatalan itu  mendapat protes keras dari ratusan warga.
  • Selasa, 16 Juli 2019 - 19:37:45 WIB

    Dilantik Walikota, Direksi Baru PDAM Padang Dituntut Hasilkan Air Minum

    Dilantik Walikota, Direksi Baru PDAM Padang Dituntut Hasilkan Air Minum PADANG, HARIANHALUAN.COM—Walikota Padang, Mahyeldi melantik jajaran Direksi PDAM Kota Padang periode 2019-2024 di Palanta Kota, rumah dinas Walikota, jalan A Yani Padang, Selasa (16/7). Pada kesempatan itu, direksi diharapk.
  • Senin, 22 Januari 2018 - 02:32:34 WIB

    Pedagang IPPI Tuntut Ganti Rugi

    Pedagang IPPI Tuntut Ganti Rugi PADANG,HALUAN—Persatuan Pedagang Pertokoan Komplek IPPI (P3K IPPI) Pasar Raya Padang, akan menuntut Pemko Padang dalam hal ini Walikota dan Dinas Perdagangan..
  • Kamis, 16 November 2017 - 07:16:40 WIB
    GELAPKAN MOBIL RENTAL

    Pasutri Dituntut Tiga Tahun Kurungan

    Pasutri Dituntut Tiga Tahun Kurungan PADANG, HALUAN – Jaksa Penuntut Umum (JPU), menutut terdakwa Shinta Wihato (48) bersama Suaminya Afriyan Hidayat (penuntutan terpisah) masing-masing tiga tahun penjara kurungan dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan .
  • Kamis, 24 November 2016 - 01:12:38 WIB
    DUGAAN KORUPSI DI IAIN IMAM BONJOL

    Salmadanis dan Ely Pilo Dituntut 6 Tahun Penjara

    Salmadanis dan Ely Pilo  Dituntut 6 Tahun Penjara PADANG, HALUAN — Ter­dakwa kasus dugaan korupsi pada proyek Pengadaan Ta­nah untuk Pembangunan Kampus III IAIN Imam Bon­jol (IB) Padang, Profesor Salmadanis dan notaris Ely Satria Pilo, dituntut 6 tahun penjara serta den.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM