Gaji PNS DKI Jakarta Sangat Fantastis


Jumat, 30 Januari 2015 - 19:39:13 WIB

Sedangkan pejabat fung­sional di masing-masing Sa­tuan Kerja Perangkat Daerah (SK­PD), hanya men­­da­pat­kan gaji pokok, tun­ja­ngan jabatan, TKD sta­tis, dan TKD dinamis tanpa tunjangan tran­sportasi.

Untuk besaran take home pay, peja­bat struk­tural ta­hun ini seperti lu­rah yakni Rp 33.730.­000, naik sekitar Rp 20 juta dari tahun lalu yang hanya Rp 13 juta. Dengan rin­cian gaji pokok Rp 2.082­.­000, tun­jangan jabatan Rp 1.480.000, TK­D Statis Rp 13.085­.000, TKD Dinamis Rp 13.085.000, dan tun­ja­ngan trans­portasi Rp 4.000.000.

Kemudian, Camat Rp 44.­284.­000 ju­ga naik sekitar Rp 20 juta dari tahun 2014. De­ngan rincian gaji po­kok Rp 3.064.­000, tunjangan jabatan Rp 1.260.000, TKD Statis Rp 19.008.000, TKD Dinamis Rp 19.008.000, dan tunjangan transportasi Rp 6.500.000.

Sementara wali kota gaji pokok nya Rp 3.542.000, tun­jangan jabatan Rp 3.250.000, TKD Statis Rp 29.925.000, TKD Dinamis Rp 29.925.000, dan tunjangan transportasi sebesar Rp 9.000.000. Se­hingga total take home pay yang diterima Rp 75.642.000.

Sedangkan Kepala Biro Rp 70.367.000 dengan gaji pokok sebesar Rp 3.542.000, tunja­ngan jabatan Rp 2.025.­000, TKD Statis Rp 27.900.­000, TKD Dinamis Rp 27.900.­000 dan tunjangan trans­portasi se­besar Rp 9.000.­000.  Untuk Kepala Dinas Rp 75.642.000 dengan rincian gaji pokok Rp 3.542.­000, tun­jangan jaba­tan Rp 3.250.000, TKD Statis Rp 29.925.000, TKD Dinamis Rp 29.925.000 dan tunjangan trans­portasi sebesar Rp 9.000.000.

Sementara Kepala Badan mendapat Rp 78.702.000. De­ngan rincian gaji pokok sebesar Rp 3.542.000, tunjangan ja­batan Rp 3.250.000, TKD Statis Rp 31.455.000, TKD Dinamis Rp 31.455.000 dan tunjangan transportasi se­besar Rp 9.000.000.  Be­saran take home pay yang diterima oleh Kepala Biro, Kepala Dinas, dan Ke­pala Badan jum­lah­nya me­ning­kat Rp 30-40 juta dari tahun lalu.

Untuk jabatan pe­la­yanan, besaran take home pay mak­simal Rp 9.592.­000 atau me­ningkat Rp 5 juta dari tahun se­be­lumnya. Jabatan ope­ra­sional Rp 13.­606.000 me­ningkat sekitar Rp 8 juta. Jabatan administrasi Rp 17.­797.­000 meningkat Rp 10 juta, dan jabatan teknis Rp 22.­625.000 atau me­ning­kat Rp 15 juta dari take home pay yang di­teri­ma pada tahun 2014.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama me­nerapkan ke­bi­ja­kan ini untuk meng­hindari adanya per­mai­­nan proyek di da­lam anggaran pen­dapatan belanja dae­rah (AP­BD) dan mem­be­ran­tas penarikan pun­gutan liar mau­pun komisi. Seluruh pegawai pun berfungsi sebagai pejabat fungsional bu­kan lagi pejabat struktural, atau yang lebih men­gedepankan pelayanan kepada warganya.

Basuki menjelaskan, ting­ginya TKD yang diterima PNS DKI harus sebanding dengan kinerja yang dilakukan. Lebih lanjut, ia mengatakan, ting­ginya nilai TKD dinamis ini karena disesuaikan dengan kebi­jakan­nya mencoret angga­ran honorarium senilai Rp 2,3 triliun.

“Sebenarnya gaji PNS itu bukan naik, tapi karena saya potong uang honorarium dan uang pengawasan teknis. Jadi, kami bagi jadi gaji TKD dina­mis,” kata Ahok, sapaan akrab­nya.  Lebih lanjut, Ahok me­nga­takan, para PNS DKI, mulai dari staf hingga pejabat eselon wajib mengisi kerja harian di website bk­d.jakar­ta.go.id. Basuki bakal menilai kinerja serta pemberian TKD dari aktivitas yang dila­kukan sehari-hari.

Apabila PNS enggan me­nuruti saran Basuki itu, maka ia tak segan menjadikan staf para pejabat DKI. Ia memiliki prinsip, untuk tidak pernah takut menjadikan staf para pejabat DKI daripada mem­beri kesempatan kepada orang yang salah untuk duduk di posisi tertentu.  Menurutnya, masih banyak pejabat DKI yang menganggap gaji ini kecil. Sebab, apabila pejabat itu “bermain” dengan anggaran maupun proyek, ma­ka komisi yang didapat jauh lebih besar dibanding gaji yang diterima.

“Mungkin (pejabat) senior yang biasa curi anggaran enggak puas dengan gaji ini. Tapi (PNS) junior yang bawah mera­sakan gaji seperti ini akan senang asal kerjanya bagus dan berani melaporkan pim­pi­nannya ka­lau enggak benar. Makanya kami sengaja mau kasih gaji ini ke orang yang merasa gaji segitu cukup,” kata Ahok.

Ahok menjelaskan, bagi pejabat yang tidak bisa me­ngerjakan seluruh tugasnya de­ngan baik akan diturunkan menjadi seorang staf. Apabila saat menjadi staf, dia masih dilaporkan kerap bermain de­ngan anggaran maupun ber­kinerja buruk, ia akan ditem­patkan di analisis ke­bijakan (anjak) pendidikan latihan (Di­klat) DKI. Tugasnya hanya mem­baca berita Pemprov DKI dan menganalisisnya.

Menurut dia, staf ini saja bisa membawa pulang gaji sebesar Rp 9 juta. Staf yang mampu bekerja dengan baik dan rajin bisa membawa pu­lang gaji Rp 13 juta.  “PNS yang bekerja di bi­dang teknis seperti Dinas Pela­yanan Pajak dan peng­adaan barang paling ren­dah men­dapat gaji Rp 25 juta,” kata Basuki.

Kepala Bidang Kesra dan Pensiun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Etty A­gus­tijani menjelaskan, se­ma­kin rajin PNS maka se­makin besar pula TKD dina­misnya. Selain dilihat dari banyaknya pekerjaan yang dikerjakan setiap hari, PNS juga dinilai dari kehadirannya yang disebut TKD statis.

TKD Statis, menurut dia, dikoreksi berdasarkan keha­diran. PNS DKI yang terlam­bat datang ke kantor, cepat pulang, alfa, izin, dan sakit, TKD nya akan dipotong. Bes­arannya, alpa 5 persen, izin 3 persen, sakit 2,5 persen, datang terlambat dan cepat pulang kumulatif per­hitungannya se­kitar 3 persen.   (kcm/met)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 01 Oktober 2016 - 03:23:58 WIB

    Gaji Dewan dan Kepala Daerah Bakal Naik

    JAKARTA, HALUAN — Pe­merintah berjanji akan me­naikkan bantuan keuangan bagi partai politik dan gaji kepala daerah jika pertumbuhan eko­nomi mampu mencapai angka 6 persen. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo me­ngatakan,.
  • Kamis, 17 September 2015 - 19:51:05 WIB

    DPR Rencanakan Gaji Presiden Paling Tinggi

    JAKARTA, HALUAN — Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, mengatakan saat ini pihaknya sedang mewacanakan untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Struktur Gaji Pejabat Negara.

    Jika RUU ini dis.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]