Lorong Sempit Jokowi


Jumat, 30 Januari 2015 - 19:48:55 WIB
Lorong Sempit Jokowi

Hal ini semakin mene­balkan daftar kecurigaan publik atas telah bertumbuhkembangnya virus oligarki partai di kamar  tidur presiden, diruang-ruang privat yang seharusnya hanya digunakan oleh seorang presiden, yakni dalam nadi hak prerogatif.

Baca Juga : Habib Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara terkait Kasus Kerumunan Petamburan

Miris? Memang cukup miris. Tragis? Nampaknya belum berupa tragedi, tapi tanda-tanda menuju kesana  sudah mulai nampak. Jika Jokowi tidak mempertimbangkan kapasitas dirinya  sebagai presiden, maka rentetan langkah-langkah politik nan miris ini akan berbuah tragedi politik nantinya. Logika idealnya, saat masuk istana, maka Jokowi otomatis menjadi milik negara dan rakyat Indonesia. Partai dan Koalisi yang mengantarkannya harus rela dan ikhlas menganggap Jokowi sebagai “hibah” dan “se­dekah” untuk negara dan rakyat. Keterkaitan presiden terpilih de­ngan gerbong politik yang mengu­sungnya ada di kebijakan dan prog­ram-prog­ram pemerintah. Jika se­mua yang diumbar saat kampanye lalu adalah rencana-rencana strategis  yang menggam­barkan plat­form po­­litik koalisi, maka dengan sendirinya gerbong politik Jokowi akan serta-merta ikut “kenyang” jika semua itu diwujudkan, walau mung­kin tak terlihat seperti  selasai “makan besar”.  Disinilah keteri­katan Jokowi dengan gerbong politiknya.

Situasinya saat ini jauh panggang dari api. Jokowi kian terlihat seperti “bidak catur” yang dimainkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Dan yang menyakitkan lagi, “bidak catur” itu  tidak dimainkan dalam ritme kerja sebagaimana yang pernah  digaung-gaungkan saat kampanye.  Jokowi rugi telak dua kali. Sudahlah di “dibonekakan”,  program-program yang sejatinya mendekatkan beliau dengan pemilih pun ikut tercerabut dan tercecer entah di tong sampah mana.  Siapa yang tidak terkesan dengan konsep “managemen pe­merintahan ala Jokowi”,  point-point pokoknya setali tiga uang dengan konsep “good governance” dan “clean government”.  Lantas ide brilian yang ditawarkan Jokowi  ini ternodai oleh petugas partai yang jadi kejaksaan agung dan “tersangka” yang akan  dijadikan  Kapolri misalnya.

Baca Juga : Terima Laporan 134 ASN Nekat Mudik, Tjahjo Kumolo: Jatuhkan Hukuman Displin!

Pelan-pelan, jika ingin tetap memperjuangkan ide dan rencana brilian kebijakan Jokowi ini, beliau akan terancam sendirian karena dipastikan tidak mendapat sokong­kan politik dari gerbong-gerbong yang sudah mengantarkannya ke istana. Namun jika beliau malah mengikuti segala hasrat politik barisan oligarki yang bersembunyi di kamar tidurnya, Jokowipun akan tetap sendirian. Pendukung pasif, pemuja aktif, bahkan relawan-relawan yang selama ini siap ber­simbah darah demi Jokowi akan mundur selangkah demi selangkah seiring gempuran kebijakan yang tidak populer dari Jokowi. Maju salah, mundur pun mungkin jauh lebih salah. Dua kekuatan ini, barisan oligarki dan barisan masa pendukung, kini sudah berada pada jalur yang berbeda. Jokowi ada ditengah-tengahnya, terdiam keha­bisan kartu untuk menjembatani.

Jika terus berkutik dengan dua kekuatan ini, maka Jokowi akan semakin sesak nafas saban hari. Dan akhirnya opsi ketiga itupun  men­dadak muncul. Saya cukup kaget saat membaca berita pagi tanggal 29 Januari 2015 itu, “kok mendadak ada jadwal pertemuan Jokowi de­ngan Prabowo di Istana Bogor?”. Tapi baiklah, memang seperti bia­sanya, Jokowi suka dengan agenda dadakan yang logi­kanya mirip-mirip “blusukan” itu. Pertemuan dua mantan lawan tan­ding ini mencuri semua mata pena dan lensa kamera, menyisakan ba­nyak tanya dan me­mun­culkan ba­nyak ledekan-ledekan sarkastis dari kubu pendukung fanatik Jokowi. Tapi terlepas dari itu, ini adalah langkah politik ter­akhir yang dimi­liki Jokowi. Dipas­tikan langkah ini tidak akan pernah ditempuh Jokowi, jika “tidak kepepet”.

Pertanyaannya, mengapa Jo­kowi bertemu Prabowo, bukan SBY,  jika bukan membahas soal permintaan amunisi politik ca­dangan (tam­bahan) untuk meng­hadapi situasi kontemporer yang kian sulit bagi Jokowi, terutama paska aksi saling serang antara Polri dan KPK? Jika Jokowi ingin na­sehat profesional sekaligus dari orang yang berpe­ngalaman, maka semestinya SBY lah pilihan yang tepat. Dari pilihan politik ini  terlihat jelas bahwa langkah Jokowi adalah murni lang­kah politik. Tidak perlu bertemu SBY, toh Jokowi sudah membentuk Tim Sembilan, sama dengan lang­kah SBY saat menyiasati kisruh cicak versus buaya jilid satu.

Dari sisi Prabowopun tak ada yang berubah nampaknya. Sesaat setelah pertemuan dengan Jokowi,  Prabowo berkali-kali  mengon­firmasi ulang komitmen politiknya untuk meng­hormati segala kepu­tusan presiden terpilih dan meng­hargai “hak pre­rogatif” presiden dalam mencalonkan pejabat negara yang berada dibawah yuri­diksi­nya. Kondisi ini mem­perterjal  medan politik yang tersisa. Tidak mudah bagi Jokowi untuk keluar dari perangkap Oligarki yang ka­dung mengakar di istana, meski telah jadi presiden sekalipun. Dan kian sempit saja lorong yang harus beliau lalui. (*)

 

RONNY P. SASMITA
(Pemerhati Ekonomi Politik)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]